Imigrasi diminta Untuk Prioritaskan Bali Sebagai Destinasi Wisata

Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar (Foto:dok)

Denpasar, KORANTRANSAKSI.com – Anggota Komisi XIII DPR Ahmad Basarah mendorong agar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menetapkan Provinsi Bali sebagai wilayah kerja skala prioritas dalam pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian.

Ia pun mempunyai alasan tersendiri, yakni Bali memiliki karakteristik khusus sebagai daerah tujuan utama wisata internasional yang menjadi pintu masuk besar bagi warga negara asing.

“Setelah kami lakukan kunjungan kerja ke Bali yang dipimpin oleh ibu Ibu Dewi Asmara. Dalam rapat kerja, Komisi XIII sepakat untuk meminta kepada Menteri Imigrasi agar memberikan Bali sebagai wilayah kerja skala prioritas. Beda dengan imigrasi-imigrasi di daerah lainnya”, ujar Basarah.

Basarah memberikan analogi bahwa jika Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Aceh bisa mendapatkan kekhususan karena statusnya, Bali juga perlu perlakuan khusus dari sisi keimigrasian. Hal ini lantaran status strategisnya sebagai destinasi global.

Ia pun memberikan beberapa masukan agar pejabat-pejabat keimigrasian yang ditempatkan di Bali tidak cepat dimutasi agar dapat menguasai seluk-beluk masalah keimigrasian secara mendalam. "Janganlah pejabat-pejabat di Bali seperti Kanwil dan Kanim itu diganti dalam waktu cepat. Itu perlu durasi waktu yang lama agar mereka dapat menguasai tugas dan tanggung jawabnya," ujar Basarah.

Di samping itu, ia juga menyinggung kondisi lembaga pemasyarakatan, khususnya soal kelebihan kapasitas dan keberadaan balita yang ikut tinggal bersama orang tua mereka di dalam lapas. "Di lapas perempuan itu banyak sekali anak-anak balita yang mengikuti ibunya sebagai warga binaan. Mereka belum mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan sebagai balita, seperti susu, makanan, dan minuman," kata Basarah.

Basarah pun menegaskan bahwa negara harus hadir dalam situasi ini dan memberikan fasilitas layak bagi anak-anak tersebut karena mereka tidak bersalah atas tindakan pidana orang tuanya. Selain itu, ia juga meminta perhatian serius terhadap persoalan overcrowded dan peredaran narkotika di dalam lapas yang masih menjadi persoalan tahunan. 

"Kami menaruh harapan agar kinerja Kementerian Imigrasi ke depan akan semakin efektif untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara Indonesia tercinta," kata dia. (TA)