![]() |
| (Foto:dok) |
Frits menegaskan bahwa
dirinya tidak menutup mata terhadap berbagai isu yang beredar, termasuk praktik
dugaan pungutan liar berkedok bantuan. Ia bahkan beberapa kali menyaksikan
langsung oknum yang meminta biaya untuk pengurusan dokumen kependudukan, BPJS
PBI, Jasa Raharja, sebagai syarat Administrasi Rumah Sakit kepada Warga untuk mendapatkan layanan
gratis.
"Ini warga tidak
mampu yang butuh pertolongan. Kok tega dikenakan tarif dengan berbagai alasan
dan tekanan?," tegas Frits. Senin (31/11/2025)
Menurutnya, praktik
tersebut bukan bagian dari kerja kemanusiaan, tetapi murni tindakan percaloan.
Ia menyebut, dalam beberapa kasus, masyarakat dipaksa membayar biaya
administrasi agar cepatan mendapatkan ruang rawat inap atau layanan pembuatan
dokumen.
![]() |
| (Foto:dok) |
Frits meminta
masyarakat agar lebih kritis dan segera melaporkan oknum kepada pihak rumah
sakit atau aparat penegak hukum jika mengalami hal serupa. Ia juga mengingatkan
fasilitas kesehatan untuk tidak memberi ruang bagi praktik ilegal tersebut.
"Yang dirugikan
bukan hanya masyarakat, tetapi juga kredibilitas rumah sakit. Bila dibiarkan,
akan menjadi penilaian buruk bagi institusi itu sendiri. Mereka itu murni calo,
bukan relawan atau aktivis. "tutup Frits Saikat. (TIM)

.jpeg)




0 Komentar