Prabowo: Bea Cukai Harus Diperbaiki, Kalau Pimpinan Tak Mampu Segera Diganti

Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun 2025-2026 (Foto:dok)

Jakarta, KORANTRANSAKSI.com - Presiden Prabowo Subianto ingin membenahi birokrasi dan tata kelola lembaga pemerintah, terutama bea cukai. Ia menegaskan perbaikan sistem tidak hanya menyasar tata kelola ekspor dan ekonomi nasional, tetapi juga menyentuh institusi pemerintah yang dinilai masih menghambat aktivitas usaha.

Dalam arahannya, Prabowo secara khusus menyinggung kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas apabila pimpinan lembaga tersebut dinilai tidak mampu melakukan perbaikan.

“Bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5).

Prabowo menekankan pemerintah perlu membangun institusi yang kuat, profesional, dan bersih dari praktik korupsi. Menurutnya, reformasi tidak cukup hanya dilakukan pada aspek kebijakan ekonomi, tetapi juga pada kualitas tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.

“Kita harus bertekad membangun pemerintah yang kuat, profesional, yang tidak korupsi. Kita sama-sama jaga semua,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menyoroti banyaknya keluhan dari pelaku usaha terkait praktik pungutan liar yang masih terjadi di lapangan. Ia mengatakan praktik semacam itu menjadi hambatan bagi aktivitas ekonomi dan dapat menurunkan daya saing dunia usaha.

Untuk itu, Prabowo meminta para menteri, kepala lembaga, dan pimpinan badan pemerintah untuk segera membersihkan birokrasi di institusi masing-masing. Menurutnya, pelanggaran yang ditemukan harus ditindak tanpa keraguan.

“Para pengusaha mengeluh, mereka alami pungli-pungli terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri, dan pemimpin-pemimpin lembaga pemerintah, untuk segera ambil inisiatif membersihkan birokrasinya masing-masing,” ungkap Prabowo.

Prabowo menegaskan seluruh institusi pemerintah harus mampu bekerja secara efektif dan menghilangkan berbagai praktik yang menghambat aktivitas ekonomi nasional, mulai dari korupsi, penyalahgunaan kewenangan, hingga hambatan administratif.

“Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat, jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke,” tutur Prabowo. (TIM)