Ada Kebijakan WFA, Imigrasi Ngurah Rai Sebut Sistem Ini Tidak Mengurangi Pengawasan

Suasana Layanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali (Foto:dok)

Denpasar, KORANTRANSAKSI.com - Adanya kebijakan work from anywhere (WFA) usai momen libur panjang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, dipastikan tidak mempengaruhi layanan di Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali. Walaupun ada penyesuaian sistem kerja bagi para pegawai, pelayanan kemigrasian bagi masyarakat, warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) tetap berjalan normal.

Pelaksanaan kebijakan WFA berlangsung pada tanggal 16-17 Maret dan 25-27 Maret 2026. Selama periode itu, masyarakat tetap bisa mengajukan permohonan maupun penggantian paspor serta pengurusan perpanjangan izin tinggal.

Selain pelayanan di kantor, aktivitas pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dipastikan tetap beroperasi secara penuh selama 24/7. Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bugie Kurniawan menekankan bahwa penerapan sistem kerja ini tidak akan mengurangi fungsi pengawasan. Pihaknya juga menjamin kelancaran arus kedatangan dan keberangkatan penumpang yang keluar-masuk Pulau Dewata. Penerapan WFA pasca-libur ini, kata dia, dipastikan akan berjalan seimbang.

“Tidak hanya berfokus pada sektor pelayanan publik, kami juga menegaskan bahwa fungsi keamanan dan penegakan hukum sama sekali tidak mengendur," jelas Bugie.

Pengawasan terhadap aktivitas dan keberadaan orang asing tetap dilakukan secara rutin. Baik di Kecamatan Kuta, Kuta Utara, maupun Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna mengungkapkan bahwa kebijakan penyesuaian kerja ini telah melalui mitigasi risiko yang matang. Dengan begitu, tidak akan menghambat kepentingan publik maupun keamanan negara.

"Kami telah menginstruksikan seluruh jajaran di bawah Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali, untuk memastikan bahwa sistem WFA tidak menjadi penghalang dalam memberikan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat," terang Felucia Sengky.

Tambahnya, "Bali sebagai etalase pariwisata dunia menuntut kesiapsiagaan tanpa henti. Oleh karena itu, digitalisasi layanan tetap didukung dengan kehadiran fisik petugas pada titik-titik krusial seperti Tempat Pemeriksaan Imigrasi."

Pengawasan administratif maupun lapangan tetap dilakukan, dipantau secara terintegrasi melalui sistem informasi keimigrasian yang ada. Integritas dan profesionalisme pegawai, menurutnya, tetap menjadi tolok ukur utama, baik saat mereka bekerja dari kantor maupun dari lokasi lain. (TA)