 |
| (Foto:Humas Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman) |
Komitmen itu ditegaskan
Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Rudy R. Rilis, saat memimpin dan
membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pemulihan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Kabupaten Padang Pariaman, Selasa
(20/1/2026), di Ruang Rapat Sekda, Kompleks Ibu Kota Kabupaten (IKK), lantai
II.
Dalam arahannya, Rudy
menekankan pentingnya kesamaan langkah dan percepatan kerja lintas perangkat
daerah agar proses pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Pemulihan pascabencana
tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan koordinasi yang solid,
perencanaan yang matang, serta komitmen bersama seluruh OPD agar rehabilitasi
dan rekonstruksi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Rudy.
Ia juga mengingatkan
agar setiap program yang dijalankan mengedepankan skala prioritas, khususnya
pada infrastruktur dasar dan sektor-sektor yang langsung menopang kehidupan
masyarakat.
“Kita harus bergerak
cepat, namun tetap terukur dan akuntabel. Harapan kita, aktivitas sosial dan
ekonomi masyarakat dapat segera pulih, bahkan lebih baik dari sebelum bencana,”
tambahnya.
Sementara itu, Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
(Bapelitbangda) Kabupaten Padang Pariaman, Budi Mulya, menyampaikan bahwa
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) telah resmi disahkan
oleh Bupati Padang Pariaman pada 9 Januari 2026 dan telah dilaporkan kepada
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Hal tersebut
disampaikannya usai rapat tindak lanjut rencana aksi rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor
Bupati Padang Pariaman, Selasa (20/1/2026).
“Dokumen R3P sudah
disahkan oleh Bapak Bupati. Sebagai tindak lanjut, kami saat ini melakukan
koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
Hari ini juga telah dilaksanakan rapat bersama OPD terkait untuk mematangkan
proposal permohonan bantuan pemulihan,” ujar Budi Mulya.
Ia menjelaskan,
pelaksanaan rehabilitasi akan diprioritaskan pada kawasan dengan tingkat
kerusakan paling parah. Sektor pertanian menjadi perhatian utama mengingat
dampaknya yang luas terhadap mata pencaharian masyarakat. Wilayah Lubuk Alung
dan Kecamatan 2x11 Kayu Tanam menjadi salah satu fokus penanganan karena
terdampak cukup signifikan.
“Selain perbaikan
infrastruktur jalan dan fasilitas umum, normalisasi lahan persawahan menjadi
agenda mendesak agar produktivitas warga kembali pulih,” jelasnya.
Tidak hanya pembangunan
fisik, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga menjalankan program pemulihan
ekonomi secara paralel melalui penyaluran bantuan kepada pelaku Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM). Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama
dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta mendapat dukungan dari Komisi VII DPR
RI.
Saat ini, Pemkab Padang
Pariaman telah mengoptimalkan penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) serta
APBD Kabupaten untuk penanganan awal, sembari menunggu dukungan anggaran dari
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di tingkat pusat yang
menangani tiga provinsi terdampak, termasuk Sumatera Barat.
Melalui sinergi antara
pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan dukungan legislatif, Pemerintah
Kabupaten Padang Pariaman berharap seluruh proses pemulihan dapat berjalan
sesuai target, sehingga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali
normal secara berkelanjutan. (BAS/VER)
0 Komentar