Wabup Rahmat Hidayat Tegaskan Pemerintah Daerah Komitmen Lindungi Hak Warga dalam Pengelolaan Tanah Negara

(Foto:Humas Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman)

Jakarta, KORANTRANSAKSI.com - Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, menegaskan komitmennya untuk memastikan perlindungan hak masyarakat dalam setiap pengelolaan tanah negara, khususnya di atas lahan eks-HGU (Hak Guna Usaha) yang sudah habis masa berlakunya. Hal itu disampaikannya saat melakukan audiensi dengan Sekretaris Badan Bank Tanah, Jarot Wahyu Wibowo, beserta jajaran di Kantor Badan Bank Tanah Jakarta, Jumat (26/9).

Menurut Rahmat Hidayat, masyarakat yang sudah lama bermukim dan menggantungkan hidup di atas lahan eks-HGU perlu mendapatkan kepastian hukum. Pemerintah daerah tidak ingin masyarakat merasa terancam atau kehilangan hak atas lahan yang selama ini mereka tempati.

“Kita harus bijak. Banyak masyarakat kita yang sudah lama tinggal di lahan eks-HGU. Pemerintah daerah ingin mereka tetap merasa aman dan punya kepastian. Karena itu, kami berharap melalui koordinasi dengan Badan Bank Tanah bisa lahir solusi yang adil,” tegasnya.

Selain itu, Wabup menekankan bahwa pengelolaan tanah negara harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah, pemerataan ekonomi, dan pelaksanaan reforma agraria secara transparan serta akuntabel.

Sekretaris Badan Bank Tanah, Jarot Wahyu Wibowo, menyambut positif gagasan tersebut. Ia menegaskan bahwa keberadaan Bank Tanah bukan hanya sebagai pengelola aset negara, melainkan juga sebagai lembaga yang memperhatikan kepentingan masyarakat.

“Kami ingin hadir sebagai solusi. Masyarakat yang sudah ada di dalam lahan akan tetap diperhatikan melalui program reforma agraria, sementara pemerintah daerah dapat memanfaatkan lahan yang sesuai untuk kepentingan umum,” jelas Jarot.

Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah masukan strategis, termasuk pentingnya sinkronisasi data dan koordinasi lebih lanjut antara Pemerintah Daerah, Forkopimda, Kantah BPN, Kanwil BPN, serta Badan Bank Tanah.

Audiensi ini juga diharapkan menjadi langkah percepatan penyelesaian berbagai permasalahan tanah di Padang Pariaman, termasuk tarok city, dengan tetap menempatkan perlindungan hak masyarakat sebagai prioritas utama. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati turut didampingi Plt. Kabag Tata Pemerintahan dan Kerjasama Riki Zakaria serta Kabid Pertanahan Defry Marta. (BAS/VER)