DPP NCW Bersinergitas Dengan Kanwil Ditjenim Bali Guna Bahas Pengawasan Keimigrasian

Juli 24, 2025

DPP NCW Bersinergitas dengan Ditjen Imigrasi Bali Guna Membahas Pengawasan Keimigrasian (Foto:dok)

Denpasar, KORANTRANSAKSI.com –Dalam rangka membahas isu strategis terkait pengawasan keimigrasian, Nasional Corruption Watch (NCW) lakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali pada Rabu (23/7/2025). Kunjungan ini disambut hangat oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Parlindungan, beserta jajarannya.

Dalam pertemuan tersebut, Ditjen Imigrasi menyoroti perlunya penambahan kantor imigrasi di setiap kabupaten di Bali, mengingat keterbatasan jangkauan pengawasan yang masih terjadi. Saat ini, Imigrasi Bali memiliki sekitar 7.500 personel yang tersebar di seluruh provinsi, termasuk di kantor-kantor imigrasi dan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Parlindungan mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk bendesa adat dan pencalang, untuk terlibat langsung dalam pengawasan Orang Asing. “Saya menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat langsung dalam pengawasan Orang Asing yang berada di wilayah Bali”, ucap Parlindungan.

(Foto:Dok Istimewah)

Lebih lanjut Parlindungan menekankan, pentingnya pendekatan berbasis kearifan lokal dalam mengenalkan budaya dan aturan adat Bali kepada warga negara asing yang tinggal di wilayah tersebut. “Dengan Melalui pendekatan ini, saya berharap agar Warga Negara Asing lebih memahami sekaligus menghormati norma yang berlaku di desa ataupun lingkungan tempat mereka tinggal”, tegas Parlindungan.

Sementara itu, Ditjen Imigrasi juga mendorong mekanisme pelaporan yang lebih baik melalui sistem kepemilikan izin tinggal terbatas (KITAS) sebagai bentuk administrasi resmi keberadaan mereka di Bali. “Bali merupakan ujung tombak pariwisata nasional. Karena itu, pengawasan terhadap orang asing harus dilakukan secara kolaboratif dan berbasis nilai-nilai lokal.

"Kita tidak bisa bekerja sendiri—dibutuhkan sinergi dengan masyarakat adat, pemerintah daerah, hingga aparat desa untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan Bali sebagai destinasi utama Indonesia”, tegasnya. (TA/TIM)