Imigrasi Klaim Paspor Bocor Bukan Data Baru, Identitas Biometrik Aman

 

(Foto:dok)

Jakarta, KORANTRANSAKSI.com - Dugaan kebocoran data paspor warga negara Indonesia (WNI) memantik reaksi keras berbagai pihak. Anggota Komisi I DPR Sukamta salah satunya. Dia menyesalkan kembali berulangnya kasus kebocoran data itu. Menurut Sukamta, hal tersebut menunjukkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tidak belajar dari kasus sebelumnya. “Seperti tidak ada pencegahan dan tindakan hukum yang bisa mencegah kejadian berulang,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan jika kasus bocornya data imigrasi justru lebih parah dan mencoreng Kemenkominfo. Sebab, server imigrasi ada di Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kemenkominfo Pada bagian lain, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel A. Pangerapan menuturkan, upaya investigasi awal sudah dilakukan Tim Investigasi PDP. Hasil sementara menunjukkan fakta adanya kemiripan data paspor antara yang dijual dan data aslinya.

”Berdasar hasil sampling memang terdapat kemiripan,” katanya. Tetapi, Semuel menegaskan, belum dapat dipastikan apakah data paspor hasil pembobolan yang dijual itu 100 persen valid atau tidak. Dari detail yang diperiksa, data paspor beredar sebelum ada aturan baru. Yaitu, aturan masa berlaku paspor bertambah dari lima menjadi sepuluh tahun.

“Karena terlihat masa berlakunya masih lima tahun,” tuturnya. Semuel mengatakan, tim belum bisa menyimpulkan data apa, kapan, dan dari mana titik terjadinya kebocoran. Kemenkominfo terus berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).

Sementara itu, disisi lainnya Kemenkum HAM memastikan 34 juta data paspor yang diduga bocor bukan data terbaru tahun ini. Data yang diduga bocor juga bukan data biometrik yang meliputi data bentuk wajah dan sidik jari pemilik paspor yang terdapat pada paspor elektronik. Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim pun meminta masyarakat tidak khawatir mengenai isu kebocoran data tersebut. ”Data mengenai biometrik itu aman. Tidak ada yang bocor,” ujarnya saat dikonfirmasi. 

Silmy menyebutkan, pihaknya telah menggunakan ISO 27001-2022 tentang sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) untuk mengamankan data paspor. SMKI dijamin memiliki tingkat keamanan yang kuat. ”Datanya (yang diduga bocor, Red) itu bukan data 2023. Kita pakai namanya SMKI 2. Artinya, seandainya bocor, terjadinya dulu 2021 atau 2022,” ungkapnya. (ZIK/TIM)