 |
| Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar. |
Jakarta,
Trans -
Pemerintah Daerah menganggarkan dana sebesar Rp 2,9 triliun untuk kebutuhan
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017. Jumlah
tersebut dialokasikan untuk penyelenggara pemilu (KPU), pengawasan pemilu
(Bawaslu), dan pengamanan pemilu.
Direktur Bina
Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Reydonnyzar
Moenek mengatakan, saat ini seluruh daerah yang Februari mendatang akan
melangsungkan Pilkada serentak sebanyak 7 provinsi dan 94 kabupaten/kota, telah
menyiapkan anggarannya.
“Jumlah tersebut meliputi anggaran untuk KPU
Rp 2,4 triliun, Bawaslu Rp 426 miliar, dan pengamanan Rp 74 miliar,” kata
Reydonnyzar yang akrab disapa Donny ini, beberapa waktu yang lalu.
Namun, Mabes
Polri telah menganggarkan Rp 923 miliar untuk Operasi Mantap Praja atau
pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 yang digelar secara serentak
di 101 wilayah Indonesia.
Nantinya, pola
pengamanan akan dilaksanakan oleh Polda dan Polres dengan ketentuan di wilayah
masing-masing.
"Anggaran
Pilkada Rp 923 miliar untuk kalkulasi nasional, untuk melaksanakan pengamanan
101 wilayah Pemilukada," kata Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri,
Irjen Pol Boy Rafli Amar di diskusi "Pilkada Aman” di Jakarta Selatan,
Rabu, 19 Oktober 2016.
Menurut Boy,
untuk personel pengamanan wilayah seluruh Indonesia jumlahnya mancapai 71.983
personel. Ini termasuk anggota tambahan dari Brimob yang mencapai 5.410 personel.
Brimob dari Mabes Polri itu akan dikirimkan ke daerah yang dianggap rawan
terjadi konflik saat Pilkada.
"Akan
dilihat mana yang menerima perbantuan dari Mabes Polri. Jadi ada yang menerima
BKO dan tidak. Ini tergantung dari daerah kerawanannya," katanya.
Boy berharap,
dengan adanya kesiapan pengamanan dari pasukan kepolisian dapat menciptakan
suasana kondusif dan aman. Demi menjaga kesatuan dan persaudaraan bangsa di
Indonesia. "Agar lancar dan menjadikan demokrasi yang bersinar,"
ujarnya.
Sementara itu,
untuk memastikan kesiapan personel Brimob, Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi
Syafruddin telah melakukan pengecekan pasukan di markas Korps Brigadir Mobil
(Brimob) di Kelapa Dua Depok, Jawa Barat. Pengecekan didampingi Kepala Korps
Brimob, Inspektur Jenderal Polisi Murad Ismail.
Syafruddin
menjelaskan, Polri dalam hal ini Brimob merupakan aspek penting sebagai
penanggungjawab masalah keamanan dan kelancaran Pilkada 2017 mendatang.
"Makanya
saya datang langsung ke sini untuk memotivasi dan mengecek langsung kesiapan
Brimob," ujarnya.
Syafruddin
meminta kepada pasukan Brimob agar tetap menjaga netralitas, tingkatkan
kemampuan intelijen, kemampuan fisik, kemampuan teknologi serta harus menjaga
soliditas internal dan dengan kesatuan atau instansi lain.
"Jangan ada lagi
bentrok dan selisih paham dengan TNI misalnya. Apabila negara dan bangsa kita
solid maka akan menjadi kuat dan disegani bangsa lain," katanya. SN/RN
0 Komentar