KPK Bongkar Pola Korupsi Baru, 'Circle' Keluarga hingga Kolega Jadi Perantara Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jakarta, KORANTRANSAKSI.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap pola baru dalam berbagai perkara korupsi yang ditangani. Tidak hanya pelaku utama, praktik korupsi juga kerap melibatkan “circle” atau lingkaran orang terdekat yang berperan dalam menyamarkan hingga mengalirkan uang hasil korupsi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, lingkaran tersebut berasal dari keluarga, orang kepercayaan, rekan kerja, hingga kolega politik. Mereka tidak hanya terlibat dalam perencanaan, tetapi juga berperan sebagai perantara atau "layer" dalam penerimaan dan pengelolaan uang hasil tindak pidana korupsi.

"Dari beberapa perkara yang ditangani KPK tersebut, terungkap fenomena keterlibatan “circle” pelaku utama dari pihak keluarga, orang kepercayaan, rekan kerja, hingga kolega politik," kata Budi di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Budi menjelaskan, dalam sejumlah kasus, lingkaran tersebut memiliki peran berbeda-beda. Ada yang terlibat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, sementara lainnya berfungsi sebagai penampung, penyamaran, hingga pengaliran dana hasil korupsi.

Dalam kasus di Kabupaten Pekalongan, misalnya, KPK menemukan dugaan konflik kepentingan ketika bupati melalui keluarganya mengintervensi perangkat daerah untuk memenangkan perusahaan milik keluarga dalam tender pengadaan. Selain itu, keluarga juga diduga menerima aliran dana hasil korupsi tersebut.

Pola serupa juga terjadi di Kabupaten Bekasi. Dalam kasus ini, bupati diduga menerima dana "ijon" dari pihak swasta melalui ayahnya sebagai bagian dari lingkaran keluarga. Sementara di Kabupaten Tulungagung, dugaan korupsi melibatkan orang kepercayaan bupati, yakni ajudan atau ADC, yang diperintahkan untuk menagih dan mengumpulkan "jatah" dari sejumlah perangkat daerah.

Sedangkan di Kabupaten Cilacap, praktik korupsi diduga melibatkan relasi pekerjaan antara bupati, sekretaris daerah, hingga asisten daerah yang mengoordinasikan permintaan uang.

Modus Balas Jasa Politik                                                               

KPK juga menemukan praktik "balas jasa" politik di Kabupaten Ponorogo. Dalam perkara tersebut, pemodal politik saat Pilkada 2024 diduga mendapat proyek setelah bupati terpilih melakukan pengondisian pemenang tender sebagai bentuk pengembalian modal politik.

"Pemenang proyek ini diduga memberikan sejumlah uang, sebagai pengembalian modal, yang sebelumnya diberikan kepada Bupati pada saat Pilkada," kata Budi.

Kasus lain juga ditemukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dalam perkara ini, gubernur diduga menempatkan orang kepercayaan sebagai perantara aliran dana, sehingga penerimaan uang tidak dilakukan secara langsung.

Selain itu, KPK juga menemukan skema berlapis dalam perkara di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dugaan penerimaan uang tunai disimpan di safe house, sementara nama kolega kerja dicatut sebagai nominee untuk rekening penampungan dana.

Dari berbagai perkara tersebut, KPK menilai praktik korupsi kini berkembang menjadi sebuah ekosistem. Ada pihak yang mengatur, menjalankan, hingga menyimpan hasil korupsi melalui lingkaran orang terdekat.

"Jabatan publik tidak lagi berdiri netral, tetapi kerap menjadi titik temu berbagai kepentingan, termasuk sebagai alat balas jasa atau pembiayaan politik," dia memungkasi. (RED)