Thailand Perketat Pemeriksaan Imigrasi 2 Kelompok Turis Bebas Visa

Beberapa Staff terlihat di jalur masuk baru Bandara International Suvarnabhumi (Foto:dok)

Jakarta, KORANTRANSAKSI.com – Imigrasi Thailand akan memperketat proses pemeriksaan sejumlah pelancong di bandara bulan ini menyusul meningkatnya konflik bersenjata di perbatasan dengan Kamboja. Mereka menargetkan dua kelompok turis asing yang diduga kuat akan menyalahgunakan fasilitas bebas visa.

Langkah itu diambil menyusul meningkatnya kekhawatiran para akademisi di media sosial. Mereka memperingatkan bahwa tentara bayaran asing dapat mengancam keamanan nasional Thailand, khususnya berkaitan dengan konflik dengan Kamboja, walaupun penerbangan komersial antara kedua negara tetap berjalan seperti biasa.

Dikutib dari The Thaiger, Selasa (16/12/2025), Letnan Jenderal Polisi Choengron Rimpadee, juru bicara Biro Imigrasi, menjelaskan bahwa kepala polisi nasional dan komisaris imigrasi telah memerintahkan pemeriksaan yang lebih ketat, khususnya pada dua kelompok kedatangan bebas visa. Mereka adalah tentara bayaran dari Eropa Timur dan Asia Utara, serta wargna negara Kamboja yang tiba dengan skema bebas visa.

Petugas imigrasi telah bertemu dengan kepala lima bandara utama -Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Phuket, dan Hat Yai- untuk memberlakukan langkah-langkah baru tersebut pada 11 Desember 2025. Para pejabat mencatat bahwa dengan meningkatnya ketegangan, kecil kemungkinan para pelancong dari daerah konflik masuk untuk berwisata di Thailand.

(Foto:dok)

Warga negara asing dengan urusan bisnis legal di Thailand sekarang didesak untuk mengajukan visa melalui kedutaan Thailand untuk memungkinkan pemeriksaan sebelum kedatangan. Antara 1--13 Desember 2025, 185 warga negara asing ditolak masuk karena masalah keamanan.

Wisatawan Reguler ke Thailand Diklaim Tak Terpengaruh

FM91 melaporkan bahwa meskipun petugas imigrasi melacak potensi pergerakan tentara bayaran, mereka menekankan bahwa wisatawan reguler tidak akan terpengaruh. Thailand saat ini menerima lebih dari 75.000 wisatawan asing per hari selama periode liburan, dan pemeriksaan paspor dibatasi hingga 45 detik per orang.

Bandara Suvarnabhumi mungkin mengalami antrean yang lebih panjang selama jam sibuk, dengan perkiraan waktu tunggu meningkat dari 20 hingga 40 menit. Namun, loket imigrasi sekarang memiliki staf lengkap untuk meminimalkan penundaan. Para pejabat meyakinkan bahwa langkah-langkah ini tidak akan memengaruhi masuk dan keluar warga negara Thailand.

Di sisi lain, perubahan aturan perpanjangan visa oleh Biro Imigrasi Thailand meningkatkan jumlah wisatawan yang ditolak masuk ke negara tersebut. Bangkok Post melaporkan bahwa salah satu perubahan utama membatasi wisatawan maksimal hanya dua kali kunjungan bebas visa 90 hari. Mereka yang mencoba masuk lebih dari satu kali tanpa alasan yang sah akan ditolak masuk di bandara dan pos pemeriksaan perbatasan.

Jumlah Wisatawan Ditolak Masuk Thailand Meningkat

Perubahan kebijakan itu sebenarnya bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan izin masuk bebas visa oleh turis nakal. Tujuannya adalah menghentikan warga negara asing memasuki negara tersebut saat terlibat dalam kegiatan ilegal seperti kejahatan siber, pencucian uang, atau pekerjaan tanpa izin.

Namun, hal itu menimbulkan kekhawatiran pada para pelaku pariwisata setempat. Thienprasit Chaiyapatranun, presiden Asosiasi Hotel Thailand, mengatakan beberapa hotel baru-baru ini melaporkan sejumlah tamunya ditolak masuk Thailand karena aturan baru kunjungan bebas visa. Ia juga menunjuk pada unggahan media sosial oleh wisatawan yang berbagi pengalaman serupa.

Menurut Thienprasit, hal itu dapat menimbulkan kebingungan dan menghalangi calon pengunjung. Ia mendesak pihak berwenang terkait untuk menjelaskan kebijakan baru secara jelas dan mengkomunikasikannya dengan benar kepada wisatawan yang datang. Para pejabat juga harus mengklarifikasi mengapa wisatawan tertentu ditolak masuk, terutama dalam kasus-kasus yang menjadi sorotan atau viral.

Desak Sistem Penyaringan Wisatawan yang Terstandar

Thienprasit menyatakan bahwa ketidakjelasan alasan penolakan masuk membuat wisatawan hanya bisa menduga-duga apakah mereka melanggar aturan atau dieksploitasi oleh petugas. Lebih lanjut, mengandalkan pemeriksaan imigrasi secara acak atau menyerahkan keputusan kepada kebijaksanaan petugas bukanlah hal yang tepat dan dapat menyebabkan inkonsistensi, tambahnya.

Ia menyarankan agar Thailand dapat menerapkan sistem pra-penyaringan yang lebih terstandarisasi, seperti yang digunakan di negara-negara dengan gerbang imigrasi otomatis. Thienprasit mengingatkan bahwa wisatawan sudah diwajibkan untuk menyerahkan Kartu Kedatangan Digital Thailand secara daring sebelum kedatangan, yang berarti pihak berwenang sudah memiliki akses ke informasi pra-kedatangan.

Ia mengatakan ini membuka peluang untuk menerapkan sistem pra-persetujuan yang mirip dengan Otorisasi Perjalanan Elektronik Korea Selatan, yang akan memudahkan perjalanan bagi pengunjung. Sektor swasta juga percaya bahwa ini akan memperkuat penyaringan imigrasi dan mendukung langkah tersebut. (ZIK/TIM)