Praktik Monopoli dan Korupsi Anggaran Adventorial, Dugaan Dilakukan Pejabat Lingkungan DPRD Prov Sumsel

DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Foto:dok)

Palembang, KORANTRANSAKSI.com – Adanya Dugaan Penyelewengan Anggaran adventorial dan praktek monopoli dan nepotisme terjadi diseketariat DPRD Prov  Sumsel jadi perhatian serius publik. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Tim KORANTRANSAKSI.com, yang menyebutkan bahwa anggaran Adventorial di DPRD Provinsi Sumsel dikuasai oleh sekelompok kroni pejabat dalam.

Yang diduga dengan sengaja memanfaatkan media abal abal sebagai sarana mengambil uang negara untuk memperkaya diri dan kelompoknya. diantara perusahan media yang dominan yang  memiliki dan dikendalikan oleh istri pejabat, PT. Tiga Cahaya Cilber dan PT. Tiga Cahaya Publikasi.

Hal ini sudah masuk wilayah kepentingan, yang seharusnya negara tidak boleh kalah dengan kepentingan keluarga. Praktek seperti ini dinilai menodai rasa keadilan, transparansi, dan memicu persaingan tidak sehat, sertai etika dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dugaan praktek monopoli ini, yang sudah berjalan cukup lama  berpotensi merugikan keuangan daerah karena dianggap telah menutupi  ruang kontrol publik dan membuat pemberitaan kurang berkualitas dan berimbang.

Pola-pola pengalokasian anggaran yang terkesan ditutup tutupi dan tidak merata, timbul kecurigaan adanya pengkondisian kontrak Adventorial dari tahun ke tahun keperusahaan yang terkait dengan keluarga pejabat dilingkungan Seketariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan data yang diperoleh Tim KORANTRANSAKSI.com, mengenai dua perusahan media oneline PT. Tiga Cahaya Cilber dan PT. Tiga Cahaya Publikasi diketahui kedua nya dimiliki oleh satu orang yang sama, Ary Nur Pratiwi,SE posi sebagai direktur dari kedua perusahaan tersebut.

Mendapatkan kontrak konten iklan bumi Sriwijaya dan konten pojok dua tahun berturut dari tahun 2023 - dan 2024 oleh karena sudah terkuak dan diketahui publik ditahun 2025 distop, ujar salah satu pejabat keuangan, dan publik belum bisa memastikan kebenaran ucapan tersebut , data belum ditangan.

(Foto:dok)

Takut untuk ditemui, mungkin dikira mau minta uang, mengintruksikan kepada security, jika ada media atau rekan LSM, bilang tidak ada lagi Dinas Luar ( DL ) merasa dipermainkan , Tim media KORANTRANSAKSI.com langsung menemui Seketariat Dewan Afrizal, untuk klarifikasi, Adan dugaan penyaguna Anggara dengan menggunakan media yang tidak jelas, Diapun mengelak, itu urusan Pak Fakhir Azhar dan Pak Hadianto, silah temui mereka berdua., baru saja security bilang tidak lagi keluar", ada ruangannya " ujarnya ", temuilah dia, pak Sekwan yang bilang

Apa yang dibilang Pak Sekwan benar, pak fakhir Azhar berdiam diri diruang kerjanya, diapun memberi keterangan, kalau dirinya hanya Pelaksana Harian ( Plh )  sementara waktu , sebelum ada pengangkatan Biro Humas Dan Protokol, mempersiapkan sidang,  rapat paripurna dan acara lainya di kantor Dewan itu bagian tugas, masalah media yang dapat anggaran Adventorial bagian Keuangan", ujarnya.

Saat ditanya, ada dua perusahan milik Ary Nur Pratiwi,SE PT. Tiga Cahaya Cilber dan Tiga Cahaya Publikasi mendapat kontrak iklan dua tahun berturut turut   Informasinya Dua perusahan milik satu orang, Istri Pak Bagus Perwira saat itu menjabat Kasubag Urusan Rumah Tangga, diapun mengelak, langsung mengatakan tidak tau, masalah ADV silahkan tanya dibagian keuangan", ungkapnya.

(Foto:dok)

Tim sudah mencoba beberapa kali mencoba pak Hadianto, tidak berhasil, dengan alasan yang sama lagi rapat, DL, jawab yang sama. Sementara itu, Tim sempat menunggu beberapa menit dan akhirnya berhasil, konfirmasi, Hadianto. Ia menjelaskan kalau tahun 2023 - 2024 saya belum menjabat Kabag keuangan, itu anggaran tahun tahun yang lalu ditahun 2025 sudah distop kedua media itu sudah tidak menerima lagi", ungkapnya .

Tim berhasil menggali informasi, anggaran sangat fantastis untuk kedua perusahan media, PT.Tiga Cahaya Cilber dan PT. Tiga Cahaya Publikasi milik satu orang yang sama, kedua perusahaan media miliknya mendapat jatah kontrak iklan masing - masing   sepuluh - sepuluh dalam satu tahun, 10 + 10 = 20 iklan

Nilai kontrak iklan per media dalam satu bulan Rp 3.250.000 x 10 slot x 12 bulan = Rp 390.000.000 , total nilai kontrak untuk kedua perusahan media Rp.780.000.000,-  tahun 2023, nilai kontrak iklan ditahun berikut sama Rp. 780.000.000 ,- dalam dua tahun berturut 2023 2024 kedua perusahaan ini mengantongi Anggaran kas daerah provinsi sumsel, di DPRD Rp 1,56 milyar.

Tim Media KORANTRANSAKSI.com mencoba menelusuri informas yang disampaikan kedua perusahaan yang bergerak dimedia oneline, terindikasi tidak mempunyai website resmi, untuk mengetahui  keabsahan track record pemberitaannya  sulit.

Sepikulasi bermunculan untuk kedua media ini, timbulah dugaan dugaan  kedua perusahaan media ini ilegal, sengaja dijadikan, alat untuk mendapakan Anggaran adventorial.

Banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk media yang tidak ada ikatan keluarga pejabat, saat MOU, ketimpang - ketimpang sengaja diciptakan, dengan tidak  mengindahkan aturan  yang ada, ketidak transparan, menciptakan praktek monopoli dan penyelewengan anggaran, terus terjadi dari tahun ketahun, tanpa dapat dicegah

Adanya oknum anggota Dewan provinsi, komisi l secara diam diam tetap menjalankan profesi sebagai wartawan disalah satu media nasional,diruangan lingkup kantoran DPRD dan kantor gubernur prov.sumsel, mendapatkan jatah Anggara Adventorial setiap ada kegiatan dikedua inatasinya tersebut, sudah dua periode dia masing enggan melepas status wartawannya, gaji dari dewan dan fee dari iklan media yang dia pegang

Sebagai istri pejabat dilingkungan Seketariat DPRD Ary Nur Pratiwi,SE    Direktur dikedua perusahaan media tersebut, tidak tutup kemungkinan , memanfaatkan posisi jabatan Suaminya untuk mendapatkan kontrak Adventorial terindikasi menggunakan perusahaan media ilegal, abal abal terindikasi untuk memperkaya diri dan kelimpok nya ,jaringan - jaringan mafia anggaran Adventorial diduga telah beroperasi lama baik Seketariat Dewan Provinsi, maupun di Pemprop/kantor Gubernur Prov. Sumsel, ini salah satu temuan terkecil, kemungkinan ada lebih bayak lagi.

Masyarakat dan insan pers meminta Inspektorat, BPK dan aparat penegak hukum melakukan audit penelusuran, menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran Adventorial di Sektariat Dewan Provinsi, yang diduga banyak penyelewengan dan penyalahgunaan dalam pengelolaan Anggaran Negara (Uang Rakyat). (NASH)