Pemerintah AS Perketat Aturan Visa, Obesitas dan Kondisi Medis jadi Penilaian

(Foto:Ilustrasi Cara membuat Visa Amerika)

Jakarta, KORANTRANSAKSI.com - Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah memberi tahu perwakilan diplomatik di luar negeri bahwa Amerika Serikat akan mempertimbangkan obesitas, diabetes, kanker, dan kondisi kesehatan lain sebagai dasar penolakan visa, menurut laporan media pada Kamis.

Mengutip kawat Departemen Luar Negeri (Deplu) bertanggal 6 November, The Washington Post melaporkan bahwa Rubio menyampaikan arahan baru itu kepada konsulat dan kedutaan AS, yang diperkirakan akan memperketat pemeriksaan pemohon visa.

Arahan tersebut dikeluarkan berdasarkan aturan "tanggungan publik" — hukum imigrasi yang memungkinkan penolakan visa atau kartu hijau jika pemohon dinilai berpotensi menggantungkan hidupnya pada pemerintah AS.

"Anda harus mempertimbangkan kesehatan pemohon," demikian bunyi kawat tersebut seperti dikutip surat kabar itu.

"Sejumlah kondisi medis — termasuk, tetapi tidak terbatas pada, penyakit kardiovaskular, penyakit pernapasan, kanker, diabetes, penyakit metabolik, penyakit neurologis, dan kondisi kesehatan mental — bisa membutuhkan biaya perawatan ratusan ribu dolar."

Arahan itu juga menyarankan petugas visa untuk mempertimbangkan obesitas dalam penilaian mereka karena kondisi tersebut dinilai dapat menyebabkan sleep apnea (gangguan tidur serius), tekanan darah tinggi, dan depresi klinis.

Petugas visa juga diminta mempertimbangkan ketidaklayakan pemohon karena alasan lain, termasuk usia di atas masa pensiun serta jumlah tanggungan seperti anak-anak atau lansia.

Menanggapi laporan tersebut, wakil juru bicara Deplu AS Tommy Pigott mengatakan "bukan rahasia" lagi bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump "mengutamakan kepentingan rakyat Amerika." "Hal ini termasuk menegakkan kebijakan yang memastikan sistem imigrasi kami tidak menjadi beban bagi pembayar pajak Amerika," katanya.

Melalui kebijakan "America First," Trump telah memperketat aturan imigrasi dan keamanan perbatasan sambil berjanji mengurangi pemborosan uang dari pembayar pajak. (TIM/RED)