 |
| Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya saat mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Direktorat Jenderal Imigrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta |
Ketua Komisi XIII DPR
RI Willy Aditya mengatakan RDP tersebut beragendakan mendengar penjelasan dari
perwakilan gerakan DemoSDUWHV, Ombudsman RI, dan Ditjen Imigrasi untuk
melanjutkan rapat RDP pada Senin (17/11) lalu dengan Delicia selaku perwakilan
gerakan DemoSDUWHV.
"Pada hari ini
kita melakukan RDP sekaligus RDP Umum dengan jajaran imigrasi, Kementerian
Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan), Ombudsman juga undang hari ini untuk
memberikan pandangan serta teman-teman perwakilan DemoSDUWHV. Kami beberapa
hari lalu sudah menerima teman-teman ini (DemoSDUWHV) menyampaikan beberapa
persoalan, maka kita hadirkan di sini semua pihak untuk saling memberikan
pandangan”, ucap Willy.
Adapun, permasalahan
dari SDUWHV itu perihal kurang optimalnya sistem website dan Cloud Google dalam
pendaftaran calon pekerja yang ingin bekerja di Australia menggunakan visa work
and holiday dengan skema war day atau mendaftar terlebih dahulu untuk
mendapatkan kuota pencalonan.
RDP dengan pihak pemerintah dan perwakilan DemoSDUWHV itu diharapkan membuahkan komitmen untuk membenahi sistem pelayanan publik terkait visa liburan dan bekerja di Australia. Pemberian SDUWHV itu, menurut Willy, di masa mendatang harus lebih transparan dan objektif hingga mengedepankan asas keadilan. Ia pun meminta pihak Imigrasi untuk memberikan seleksi alternatif dalam sistem pemberian surat.
Alternatif seleksi tersebut, tutur Willy, selaras dengan pandangan dari salah perwakilan gerakan SDUWHV yang mengungkapkan sistem tidak optimal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Karena kita tidak rata akses internet-nya. Tadi disampaikan oleh salah satu peserta di daerah 3T, misalnya. Bagaimana mereka mau datang, sementara equal right (kesetaraan hukum) sebagai citizen kan harus kita kedepankan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengharapkan keimigrasian lebih transparan terkait masalah pemberian SDUWHV yang banyak menimbulkan dugaan-dugaan tertentu. "Jadi kita, lebih baik, saya berharap imigrasi bisa lebih apa adanya (terbuka, .red) bukan ada apanya, kira-kira seperti itu sehingga kalau kegalauan (peserta gerakan DemoSDUWHV) mereka tidak terjawab, mereka akan semakin seakan-akan tidak percaya kepada pemerintahan ini dalam bagian keimigrasian. Ini yang perlu jadi catatan benang merah kita," kata Dewi. (TIM/RED)
0 Komentar