Perketat Imigrasi, Trump Akan Kenai Biaya Visa H-1B Rp 1,6 Miliar

(Foto:Ilustrasi Visa Donald Trump berencana menaikkan biaya Visa 

Jakarta, KORANTRANSAKSI.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mengenakan biaya aplikasi baru untuk visa H-1B sebesar 100.000 dollar AS atau sekitar Rp 1,6 miliar. Kebijakan ini menjadi bagian dari pengetatan aturan imigrasi yang lebih luas, seperti yang dilansir dari CNA pada Sabtu (20/9/2025). Laporan Bloomberg pada Jumat (19/9/2025) menyebutkan Trump dapat menandatangani keputusan pembatasan visa H-1B paling cepat akhir pekan ini.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menyebutkan bahwa, ia akan menandatangani keputusan pembatasan visa H-1B paling cepat akhir pekan ini. Langkah tersebut diperkirakan akan membatasi masuknya pekerja asing melalui program H-1B, kecuali biaya visa dibayarkan. Selain itu, Trump juga berencana menaikkan tingkat upah minimum yang diwajibkan bagi pemegang visa H-1B.

Visa kerja H-1B selama ini banyak digunakan perusahaan teknologi untuk mengisi peran teknis khusus. Sementara itu, Menurut data US Citizenship and Immigration Services, Amazon memperoleh lebih dari 10.000 persetujuan visa H-1B pada 2025. Microsoft dan Meta Platforms masing-masing mendapat lebih dari 5.000 persetujuan.

Keputusan Trump itu langsung berdampak pada pasar saham. Saham Cognizant Technology Solutions, perusahaan jasa teknologi yang sangat bergantung pada tenaga kerja H-1B, tercatat turun lebih dari 5 persen pada Jumat (19/9/2025).

Kritik atas penggunaan H-1B

Program H-1B menuai kritik, terutama dari pekerja teknologi lokal di AS. Mereka menilai perusahaan memanfaatkan pekerja asing pemegang visa H-1B untuk menekan upah dan mengabaikan kandidat lokal. Visa ini berlaku antara tiga hingga enam tahun untuk pekerja di bidang spesialisasi, biasanya teknologi.

Pekerjaan yang umum diisi antara lain insinyur perangkat lunak, manajer program, hingga profesional TI lainnya. India sejauh ini menjadi penerima manfaat terbesar dari visa kerja H-1B dengan mencatat 71 persen dari total persetujuan tahun lalu. China berada di posisi kedua dengan 11,7 persen, menurut data pemerintah AS. (TIM)