DPW NCW Bali Perkuat Koordinasi Pasca Terbitnya Surat Mandat dari DPP Pusat

Ketua DPD NCW Bali, Donnox Wong (Foto:dok)

Bali, KORANTRANSAKSI.com - Setelah diterbitkannya surat mandat resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) National Corruption Watch (NCW) kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NCW Bali. Ketua DPW NCW Bali, Donnox Wong, langsung bergerak cepat melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari institusi pemerintahan, lembaga, hingga para pemangku kepentingan di Bali. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan pembentukan dan pengoperasian kantor resmi DPW NCW Bali.

“Kami terus menjalin komunikasi aktif dengan DPP NCW Pusat, baik dari sisi teknis maupun struktural, agar pembentukan dan pengelolaan Kantor NCW Bali berjalan sesuai dengan garis kebijakan organisasi. Koordinasi dengan berbagai pihak juga penting agar kehadiran NCW Bali bisa diterima dan memberi dampak positif,” ujar Donnox Wong.

Lebih lanjut Donnox menekankan pentingnya sinergi seluruh jajaran NCW Bali dengan pihak luar, untuk menghindari potensi miskomunikasi dan membangun kemitraan yang sehat. “Kami tidak ingin ada kesalahpahaman atau miskomunikasi. Karena itu saya instruksikan kepada seluruh anggota agar tetap menjaga komunikasi yang baik dengan semua institusi. Namun, komitmen kami tetap satu: NCW akan menjalankan perannya sebagai pengawas yang melekat terhadap jalannya institusi pemerintah maupun lembaga publik,” tegasnya.

(Foto:dok)

Donnox Wong menambahkan bahwa NCW Bali akan terus mengingatkan pentingnya integritas, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat. “Kami akan hadir untuk mengingatkan dan mendorong semua elemen agar berbenah. Sudah terlalu banyak oknum di institusi yang bertindak menyimpang dan merugikan rakyat. NCW akan menjadi mitra kritis yang membangun, bukan semata-mata menghakimi,” tutupnya.

Dengan berdirinya kantor NCW Bali nantinya, diharapkan dapat menjadi wadah perjuangan moral dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan serta lembaga publik di Bali agar tetap berada pada jalur yang benar, profesional, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. (TIM/RED)