Tiga Langkah Strategis Kemenpar Tangani Isu Tambang Nikel di Raja Ampat

Menteri Pariwisata, Widiyanti saat berdiskusi Dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor digedung Sapta Pesona, Jakarta (Foto:Humas Kementerian Pariwisata)

Jakarta, KORANTRANSAKSI.com – Kementerian Pariwisata mengambil sejumlah langkah strategis untuk memastikan bahwa Kawasan Raja Ampat tetap terlindungi sebagai upaya menangani isu nasional #saverajaampat. Pentingnya keseimbangan antara ekonomi dan ekologi pun menjadi hal yang ditekankan dalam pembangunan, khususnya pariwisata.

Menteri Pariwisata, Widiyanti mengatakan bahwa, “Kita ingin pembangunan apapun, termasuk kepariwisataan, harus menjaga keseimbangan antara ekologi, teritori sosial, dan skala ekonomi,” ujar Widiyanti.

Lebih lanjut Widiyanti mengungkapkan, pihaknya akan mengambil beberapa langkah konkret untuk menjaga kelestarian Kawasan Raja Ampat yang diantaranya:

(Foto:Humas Kementerian Pariwsata)

Kunjungan dan Dialog DPR Bersama Masyarakat

Kementerian Pariwisata bersama Anggota DPR-RI melakukan kunjungan langsung ke Raja Ampat, Papua Barat, pada 28 Mei hingga 1 Juni 2025. Kunjungan ini dilakukan guna menyerap aspirasi masyarakat, terutama masyarakat adat. Dalam kunjungan tersebut, masyarakat menyampaikan penolakan terhadap rencana pemberian izin pertambangan baru. Mereka menegaskan bahwa ekosistem dan identitas Raja Ampat yang harus dijaga sebagai kawasan wisata, bukan wilayah industri ekstraktif.

Sebagai hasil dari kunjungan tersebut, Komisi VII DPR berkomitmen membawa aspirasi mengenai pencemaran lingkungan akibat tambang nikel ke DPR RI. Selain itu, Komisi VII DPR juga meminta evaluasi izin tambang oleh pemerintah pusat sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem Raja Ampat.

Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya

Menteri Pariwisata Widiyanti telah menerima kunjungan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, pada Rabu (4/6/2025). Dalam pertemuan tersebut, baik Kementerian Pariwisata dan Gubernur Papua Barat Daya berkomitmen untuk menjaga ekologi Raja Ampat. Pemerintah daerah menegaskan agar kawasan Raja Ampat tetap diarahkan sebagai kawasan konservasi laut, geopark UNESCO, dan destinasi unggulan pariwisata Indonesia, tanpa dikompromikan dengan aktivitas pertambangan.

3.      Koordinasi Strategis Lintas Sektor

Kementerian Pariwisata juga menggelar rapat koordinasi lintas sektor pada Kamis (5/6/2025), untuk menguatkan langkah perlindungan jangka panjang terhadap Raja Ampat.  Salah satu inisiatif utama yang sedang dikaji, yaitu mendorong Raja Ampat berfokus pada quality tourism, dengan mengedepankan sustainable tourism serta investasi hijau, yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan.

(Foto:Humas Kementerian Pariwisata)

Pengembangan pariwisata di Raja Ampat memerlukan fondasi utama, berupa kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam pembangunan kawasan Raja Ampat ke depan, seluruh arah kebijakan akan berpedoman pada prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan ketahanan ekosistem. (RED)