“Lahirkan Rekomendasi, Jadikan Acuan Dalam Pelaksanaan Visi dan Misi Pembangunan Daerah”

 

(Foto:Humas Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman)

Parit Malintang, KORANTRANSAKSI.com – Dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi inklusif serta mendorong pengembangan UMKM dan sektor Ekonomi Kreatif, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) menggelar kegiatan Focus Group Disscussion (FGD) yang bertajuk “Pengembangan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Padang Pariaman”, pada Selasa (27/5/2025) yang bertempat di Hall IKK Parit Malintang.

FGD ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat dan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, antara lain Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Balitbangda, serta Kepala OPD terkait.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari kalangan akademis dan praktisi ekonomi Sumatera Barat, diantaranya: Dr. Harry Efendi, SS, MA, Sosmiarti, SE, M.Si, Dr. Zulkifli N,. SE, M.Si, Dr. Yulhendri, SE, M.Si, M. Yusra, MA, Ph.D, Abror, S.TP, Darfision, SE, dan Dr. Aznil Mardin, S.Kom, M.Pd.T.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rahmat Hidayat menegaskan pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif, afar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di tingkat bawah.

Ia pun berharap, rekomendasi yang dihasilkan dari FGD ini nantinya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

Lebih lanjut Rahmat mengungkapkan, FGD ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan ekonomi daerah, menjaring masukan dan berbagai pemangku kepentingan, merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam diskusi yang berlangsung cukup interaktif itu, melahirkan beberapa point rekomendasi antara lain:

a.     Penyusunan kebijakan daerah berbasis pengembangan komoditi unggulan yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional.

b.    Peningkatan dukungan anggaran melalui skema block grant ditingkat kabupaten hingga nagari.

c.     Penetapan zonasi atau kawasan pengembangan ekonomi yang terintegrasi.

d.    Penguatan Peran BUMD serta kelembagaan ekonomi lokal seperti BUMNag, Koperasi, UMKM, Petani, dan Asosiasi.

e.     Peningkatan Peran Aktif stakeholder pembangunan dalam mendukung potensi ekonomi daerah.

f.       Penguatan konektifitas antara wilayah kota dan nagari sebagai strategi pemerataan pembangunan ekonomi.Dengan terselenggaranya FGD ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (BAS/VER)