Data Menteri Keuangan Sri Mulyani Dinilai Tidak Valid

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati.
JAKARTA, KORANTRANSAKSI.com - Ketua Bappeda DKI Jakarta lakukan bantahan menyangkut data yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan arahan pada memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD DKI, di Balaikota, Rabu (27/12/2017)lalu. Seperti diketahui, data dimaksud menyangkut soal alokasi belanja kesehatan dan pendidikan di Pemprov DKI.
“Mengenai data-data yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan pada kenyataannya itu berbeda dengan data yang ada pada kita. Kami sebeneranya berharap, tim teknis yang menyiapkan data-data yang akan disampaikan Bu Menteri dapat memberikan klarifikasi dulu dengan kami sebelum data-data itu dipublikasi secara luas,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati di Balaikota, Kamis lalu.(28/12/2017).
Menurut Tuty, data yang dimaksud adalah proporsi belanja pendidikan DKI Jakarta. Dalam pemaparannya Sri Mulyani menyebut porsi belanja DKI hanya 8,8 persen. Padahal dalam ketentuan, belanja wajib bagi pendidikan minimal 20 persen dari APBD. Tuty menandaskan data tersebut keliru. Tahun 2017 DKI disebut justeru telah mencapai 30 persen untuk belanja pendidikan.
Tuty memperjelas angka 30 Persen ini dihitung dari mana? Hitungannya berdasarkan formulasi yang sudah ditetapkan melalui Permendagri 33 tahun 2017. Jadi secara dua tahun berturut ketika formulasi itu dimasukkan angka-angkanya maka akan ketemu angka 30 persen lebih secara tepatnya ditahun 2017 alokasi 30,04 persen kemudian ditahun 2018 angkanya 30,58 persen, katanya.
Sementara terkait belanja bidang kesehatan, DKI Jakarta telah mencapai 17, 02 persen pada 2017 melebih ketentuan yakni 10 persen APBD. Hal ini berbeda dengan data milik Menkeu yang menyebut belanja kesehatan DKI berada di angka 6,9 persen. Artinya belanja kesehatan telah sesuai dengan perhitungan dalam Permendagri 33 tahun 2017.
“Secara nominal meningkat dari 7,1 triliun di 2017 menjadi 7,95 triliun di 2018. Tapi secara prosentase (turun) karena penambahannya tidak sebanding peningkatan dengan belanja secara keseluruhan Maka seolah-olah persentasenya turun. Tapi jumlahnya naik. Dengan demikian persentase di 2017, 17 persen di tahun 2018, 15,61 persen,” tambah Tuty lagi. Menurut Tuty dia akan duduk bersama denga pihak Kementerian Keuangan untuk mengklarifikasi ketidaksesuaian data-data antara yang disampaikan Sri Mulyani dengan data milik Pemprov DKI. Pihaknya sudah lakukan komunikasi dengan tim teknis Bu Menkeu. (Odjie/ik/pk)

KOMENTAR

Nama

Advertorial,5,Bea Cukai,6,BPN,2,Ekonomi,97,Film,23,Headline,85,Hibura,1,Hiburan,55,Hukum,77,Imigrasi,1,Internasional,1,Karimun,1,Lingkungan Hidup,1,Megapolitan,150,Musik,15,Nasional,265,NCW,1,Nusantara,19,Opini,10,Padang Pariaman,6,Pangkalpinang,1,Pariwisata,2,Pendidikan,43,Pidie,1,Politik,10,Polkam,1,Sepak Bola,11,Sinetron,1,Sport,20,Tasikmalaya,3,Tekno,5,Televisi,13,Trans Aceh,2,Trans Alor,1,Trans Asahan,1,Trans Babel,15,Trans Bali,2,Trans Bandung,5,Trans Banten,96,Trans Batam,3,Trans Batang,1,Trans Bekasi,53,Trans Belitung,5,Trans Beltim,1,Trans Belu,1,Trans Bengkulu,1,Trans Blitar,1,Trans Bogor,5,Trans Cimahi,6,Trans Demak,1,Trans Depok,16,Trans Gorontalo,4,Trans Humbahas,2,Trans Indragiri Hilir,1,Trans Indramayu,1,Trans Jabar,77,Trans Jakarta,67,Trans Jambi,1,Trans Jateng,14,Trans Jatim,107,Trans Jawa,220,Trans Kaimana,1,Trans Kalbar,5,Trans Kalimantan,6,Trans Kalteng,2,Trans Karawang,57,Trans Karo,1,Trans Kepri,4,Trans Klaten,1,Trans Lombok,1,Trans Magelang,1,Trans Magetan,1,Trans Malang,83,Trans Medan,1,Trans NTB,2,Trans NTT,2,Trans Padang Panjang,1,Trans Pagaralam,7,Trans Pangkalpinang,3,Trans Papua Barat,3,Trans Pekalongan,4,Trans Pontianak,1,Trans Prabumulih,5,Trans Purwakarta,2,Trans Raja Ampat,2,Trans Riau,1,Trans Sambas,1,Trans Sampit,1,Trans Sanggau,2,Trans Semarang,3,Trans Sidoarjo,15,Trans Sulawesi,4,Trans Sumatera,47,Trans Sumbar,8,Trans Sumsel,16,Trans Sumut,7,Trans Surabaya,1,Trans Surakarta,1,Trans Tangerang,1,Trans Tangsel,76,Trans Tapanuli Utara,2,Trans Tasikmalaya,2,Trans Tuban,1,Trans Tulung Agung,1,Trans Wonosobo,1,Trans Yogyakarta,2,Transportasi,4,Trasn Sumenep,1,
ltr
item
Koran Transaksi: Data Menteri Keuangan Sri Mulyani Dinilai Tidak Valid
Data Menteri Keuangan Sri Mulyani Dinilai Tidak Valid
https://4.bp.blogspot.com/-e3PilFdUl4k/Wm8-5fue9ZI/AAAAAAAAHPA/F-v6ex7CwiAjiVH1kuEEkvrmioPiKhfMgCLcBGAs/s1600/Kepala%2BBadan%2BPerencanaan%2BPembangunan%2BDaerah%2B%2528Bappeda%2529%2BDKI%2BJakarta%2BTuty%2BKusumawati..jpg
https://4.bp.blogspot.com/-e3PilFdUl4k/Wm8-5fue9ZI/AAAAAAAAHPA/F-v6ex7CwiAjiVH1kuEEkvrmioPiKhfMgCLcBGAs/s72-c/Kepala%2BBadan%2BPerencanaan%2BPembangunan%2BDaerah%2B%2528Bappeda%2529%2BDKI%2BJakarta%2BTuty%2BKusumawati..jpg
Koran Transaksi
http://www.korantransaksi.com/2018/01/data-menteri-keuangan-sri-mulyani-dinilai-tidak-valid.html
http://www.korantransaksi.com/
http://www.korantransaksi.com/
http://www.korantransaksi.com/2018/01/data-menteri-keuangan-sri-mulyani-dinilai-tidak-valid.html
true
1002478562800392392
UTF-8
Memuat Seluruh Berita Berita Tidak Ditemukan LIHAT SEMUA Baca selengkapnya Balas Batal Balas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua DIREKOMENDASIKAN KATAGORI ARSIP CARI SELURUH BERITA Tidak menemukan berita yang sesuai dengan permintaan anda KEMBALI KE BERANDA Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam lalu $$1$$ hours ago kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow INI KONTEN PREMIUM Silahkan bagikan untuk membuka Salin Seluruh Code Pilih Seluruh Code Semua kode telah disalin ke clipboard Anda Tidak dapat menyalin kode/teks, silakan tekan [CTRL] + [C] (atau CMD + C dengan Mac) untuk menyalin