Inilah Perpres Penanganan Pengujian UU di MK dan Peraturan di MA Oleh Pemerintah

JAKARTA, KORANTRANSAKSI.com - Dengan pertimbangan untuk menangani pengujian peraturan perundang-undangan baik di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun di Mahkamah Agung (MA), pemerintah memandang perlu berkoordinasi secara terintegrasi untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan persidangan serta menyusun jawaban termohon.

Atas dasar pertimbangan tersebut , Presiden Joko Widodo pada 30 November 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang (UU)  di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh pemerintah.

Menurut Perpres ini, dalam penanganan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud, Presiden memberi mandat kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus.

Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud diberikan kepada: a. Menteri; dan b. menteri dan/atau pejabat setingkat menteri, untuk mewakili Presiden dalam menangani pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

“Penanganan pengujian sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum),” bunyi Pasal 3 ayat (3) Perpres tersebut.

Selanjutnya, Menteri, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud dapat menerbitkan Surat Kuasa Substitusi kepada pejabat: a. pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I; b. pimpinan tinggi pratama atau pejabat setingkat eselon II; dan/atau c. administrator atau pejabat setingkat eselon III.

Adapun Penanganan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, menurut Perpres ini, meliputi: a. persiapan persidangan; dan b. pelaksanaan persidangan.

Persiapan persidangan sebagaimana dimaksud meliputi: a. Penyusunan keterangan pemerintah; dan b. pengumpulan alat bukti, penentuan saksi ahli dan penentuan juru bicara di persidangan.

“Dalam penyusunan Keterangan Presiden sebagaimana dimaksud, Menteri, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri dapat mengikutsertakan ahli, narasumber, dan/atau perancang peraturan perundang- undangan,” bunyi Pasal 6 ayat (2) Perpres ini.

Sementara pelaksanaan persidangan sebagaimana dimaksud dihadiri oleh Menteri, menteri, pejabat setingkat menteri, dan/atau penerima Surat Kuasa Substitusi.

Pelaksanaan persidangan sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan: a. pembacaan Keterangan Presiden; b. pemberian keterangan saksi dan/atau ahli; c. penyusunan dan penyerahan Kesimpulan Presiden; dan/ atau d. pembacaan putusan.

Menurut Perpres ini, pembacaan Keterangan Presiden sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Menteri, menteri, pejabat setingkat menteri, atau pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I. Sedangkan saksi dan/atau ahli sebagaimana dimaksud, dihadirkan oleh Menteri, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri.

Perpres ini juga menegaskan, bahwa penyusunan dan penyerahan Kesimpulan Presiden dilakukan oleh Menteri, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri. Sementara pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dihadiri oleh Menteri, menteri, pejabat setingkat menteri, dan/atau pejabat penerima Surat Kuasa Substitusi.

Pengujian Peraturan di bawah Undang-Undang

Mengenai penanganan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang  di Mahkamah Agung (MA) oleh Pemerintah, menurut Perpres ini,  Presiden memberi mandat kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus.

Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud diberikan kepada: a. Menteri; dan b. Menteri atau pejabat setingkat menteri untuk mewakili Presiden dalam memberikan Jawaban Termohon dalam pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung.

Menteri, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri, menurut Perpres ini, dapat menerbitkan Surat Kuasa Substitusi kepada pejabat: a. pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I; b. pimpinan tinggi pratama atau pejabat setingkat eselon II; dan/atau c. administrator atau pejabat setingkat eselon III.

“Penanganan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud berupa penyusunan Jawaban Termohon,” bunyi Pasal 11 Perpres ini.

Menurut Perpres ini, pendanaan yang diperlukan dalam rangka penanganan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan / atau kementerian/ lembaga terkait.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 30 November 2016 itu. (RZ/Rel)

KOMENTAR

Nama

Advertorial,5,Bea Cukai,6,BPN,2,Ekonomi,97,Film,23,Headline,85,Hibura,1,Hiburan,55,Hukum,77,Imigrasi,1,Internasional,1,Karimun,1,Lingkungan Hidup,1,Megapolitan,150,Musik,15,Nasional,265,NCW,1,Nusantara,19,Opini,10,Padang Pariaman,6,Pangkalpinang,1,Pariwisata,2,Pendidikan,43,Pidie,1,Politik,10,Polkam,1,Sepak Bola,11,Sinetron,1,Sport,20,Tasikmalaya,3,Tekno,5,Televisi,13,Trans Aceh,2,Trans Alor,1,Trans Asahan,1,Trans Babel,15,Trans Bali,2,Trans Bandung,5,Trans Banten,96,Trans Batam,3,Trans Batang,1,Trans Bekasi,53,Trans Belitung,5,Trans Beltim,1,Trans Belu,1,Trans Bengkulu,1,Trans Blitar,1,Trans Bogor,5,Trans Cimahi,6,Trans Demak,1,Trans Depok,16,Trans Gorontalo,4,Trans Humbahas,2,Trans Indragiri Hilir,1,Trans Indramayu,1,Trans Jabar,77,Trans Jakarta,67,Trans Jambi,1,Trans Jateng,14,Trans Jatim,107,Trans Jawa,220,Trans Kaimana,1,Trans Kalbar,5,Trans Kalimantan,6,Trans Kalteng,2,Trans Karawang,57,Trans Karo,1,Trans Kepri,4,Trans Klaten,1,Trans Lombok,1,Trans Magelang,1,Trans Magetan,1,Trans Malang,83,Trans Medan,1,Trans NTB,2,Trans NTT,2,Trans Padang Panjang,1,Trans Pagaralam,7,Trans Pangkalpinang,3,Trans Papua Barat,3,Trans Pekalongan,4,Trans Pontianak,1,Trans Prabumulih,5,Trans Purwakarta,2,Trans Raja Ampat,2,Trans Riau,1,Trans Sambas,1,Trans Sampit,1,Trans Sanggau,2,Trans Semarang,3,Trans Sidoarjo,15,Trans Sulawesi,4,Trans Sumatera,47,Trans Sumbar,8,Trans Sumsel,16,Trans Sumut,7,Trans Surabaya,1,Trans Surakarta,1,Trans Tangerang,1,Trans Tangsel,76,Trans Tapanuli Utara,2,Trans Tasikmalaya,2,Trans Tuban,1,Trans Tulung Agung,1,Trans Wonosobo,1,Trans Yogyakarta,2,Transportasi,4,Trasn Sumenep,1,
ltr
item
Koran Transaksi: Inilah Perpres Penanganan Pengujian UU di MK dan Peraturan di MA Oleh Pemerintah
Inilah Perpres Penanganan Pengujian UU di MK dan Peraturan di MA Oleh Pemerintah
https://1.bp.blogspot.com/-EDUWuL3BbZk/WFDVZlrvqbI/AAAAAAAACj0/f-hR2XnMbNgQgy-bUrYNce_Y_nRAjElugCLcB/s1600/Gedung-MK-300x180.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-EDUWuL3BbZk/WFDVZlrvqbI/AAAAAAAACj0/f-hR2XnMbNgQgy-bUrYNce_Y_nRAjElugCLcB/s72-c/Gedung-MK-300x180.jpg
Koran Transaksi
http://www.korantransaksi.com/2016/12/inilah-perpres-penanganan-pengujian-uu.html
http://www.korantransaksi.com/
http://www.korantransaksi.com/
http://www.korantransaksi.com/2016/12/inilah-perpres-penanganan-pengujian-uu.html
true
1002478562800392392
UTF-8
Memuat Seluruh Berita Berita Tidak Ditemukan LIHAT SEMUA Baca selengkapnya Balas Batal Balas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua DIREKOMENDASIKAN KATAGORI ARSIP CARI SELURUH BERITA Tidak menemukan berita yang sesuai dengan permintaan anda KEMBALI KE BERANDA Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam lalu $$1$$ hours ago kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow INI KONTEN PREMIUM Silahkan bagikan untuk membuka Salin Seluruh Code Pilih Seluruh Code Semua kode telah disalin ke clipboard Anda Tidak dapat menyalin kode/teks, silakan tekan [CTRL] + [C] (atau CMD + C dengan Mac) untuk menyalin