Mendagri Tegur 17 Gubernur Langgar Ketentuan UMP

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
JAKARTA, KORANTRANSAKSI.com -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 secara serentak pada 1 November 2016. Surat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Kendati demikian, baru ada 14 provinsi yang menetapkan UMP sesuai dengan ketentuan. Masih ada 17 provinsi yang menetapkan UMP tidak mengikuti aturan dan tiga provinsi belum menetapkan UMP.

Terkait hal ini, Mendagri mengaku sudah menegur 17 gubernur yang tidak mengikuti standar penetapan UMP. "Kami sudah keluarkan surat kepada seluruh gubernur," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, belum lama ini.

17 Provinsi yang dimaksud meliputi Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Menurut Mendagri, adanya 17 provinsi yang tidak mengikuti standar UMP tersebut sempat mendapatkan koreksi dari Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. Menaker menyampaikan koreksi terhadap 17 provinsi tersebut kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Kami juga sudah dapat arahan dari Pak Wapres, sudah kami kirimkan suratnya kepada 17 Gubernur itu, termasuk DKI harus mengikuti apa yang menjadi kebijakan pusat," papar Mendagri.

Ia menambahkan, setelah disurati, 17 provinsi itu sepakat akan mengikuti aturan dalam penetapan UMP sebagaimana yang sudah diatur dalam PP 78. "Enggak ada masalah, sudah oke. Ikut PP semua," pungkasnya.

Sebagai informasi, setiap tahunnya, pemerintah provinsi se-Indonesia mengajukan usulan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) ke Kementerian Ketenagakerjaan. Usulan UMP oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari 34 provinsi di Indonesia harus berdasarkan PP Pengupahan.

Dalam peraturan itu, UMP ditetapkan dan diumumkan gubernur secara serentak pada1 November 2016 untuk diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2017. Sedangkan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) akan ditetapkan dan diumumkan gubernur selambat-lambatnya 21 November 2016.

Upah sebagaimana dimaksud terdiri atas komponen, upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, atau upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

Sementara dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Menurut PP ini, besarnya upah pokok paling sedikit 75 persen dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. (RN)

KOMENTAR

Nama

Advertorial,5,Bea Cukai,6,BPN,2,Ekonomi,97,Film,25,Headline,96,Hibura,1,Hiburan,63,Hukum,79,Imigrasi,1,Internasional,3,Karimun,1,Lingkungan Hidup,1,Megapolitan,151,Musik,16,Nasional,285,NCW,1,Nusantara,19,Opini,14,Padang Pariaman,6,Pangkalpinang,1,Pariwisata,4,Pendidikan,43,Pidie,1,Politik,10,Polkam,1,Sepak Bola,11,Sinetron,1,Sport,22,Tasikmalaya,3,Tekno,7,Televisi,15,Trans Aceh,2,Trans Alor,1,Trans Asahan,1,Trans Babel,15,Trans Bali,2,Trans Bandung,5,Trans Banten,107,Trans Batam,3,Trans Batang,1,Trans Bekasi,69,Trans Belitung,5,Trans Beltim,1,Trans Belu,1,Trans Bengkulu,1,Trans Blitar,1,Trans Bogor,5,Trans Cimahi,6,Trans Demak,1,Trans Depok,16,Trans Gorontalo,4,Trans Humbahas,2,Trans Indragiri Hilir,1,Trans Indramayu,1,Trans Jabar,78,Trans Jakarta,68,Trans Jambi,1,Trans Jateng,14,Trans Jatim,107,Trans Jawa,220,Trans Kaimana,1,Trans Kalbar,5,Trans Kalimantan,6,Trans Kalteng,2,Trans Karawang,59,Trans Karo,1,Trans Kepri,4,Trans Klaten,1,Trans Lombok,1,Trans Magelang,1,Trans Magetan,1,Trans Malang,83,Trans Medan,1,Trans NTB,2,Trans NTT,2,Trans Padang Panjang,1,Trans Pagaralam,7,Trans Pangkalpinang,3,Trans Papua Barat,3,Trans Pekalongan,4,Trans Pontianak,1,Trans Prabumulih,5,Trans Purwakarta,2,Trans Raja Ampat,2,Trans Riau,1,Trans Sambas,1,Trans Sampit,1,Trans Sanggau,2,Trans Semarang,3,Trans Sidoarjo,15,Trans Sulawesi,4,Trans Sumatera,47,Trans Sumbar,12,Trans Sumsel,19,Trans Sumut,9,Trans Surabaya,1,Trans Surakarta,1,Trans Tangerang,1,Trans Tangsel,82,Trans Tapanuli Utara,2,Trans Tasikmalaya,2,Trans Tuban,1,Trans Tulung Agung,1,Trans Wonosobo,1,Trans Yogyakarta,2,Transportasi,4,Trasn Sumenep,1,
ltr
item
Koran Transaksi: Mendagri Tegur 17 Gubernur Langgar Ketentuan UMP
Mendagri Tegur 17 Gubernur Langgar Ketentuan UMP
https://2.bp.blogspot.com/-z5rJA_eCs1Y/WB1kZzG__ZI/AAAAAAAAB54/VloLT6a7g3ghybIf33tB7dNxSEJpCWPFACLcB/s640/Menteri-Dalam-Negeri-%2528Mendagri%2529-Tjahjo-Kumolo.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-z5rJA_eCs1Y/WB1kZzG__ZI/AAAAAAAAB54/VloLT6a7g3ghybIf33tB7dNxSEJpCWPFACLcB/s72-c/Menteri-Dalam-Negeri-%2528Mendagri%2529-Tjahjo-Kumolo.jpg
Koran Transaksi
http://www.korantransaksi.com/2016/11/mendagri-tegur-17-gubernur-langgar.html
http://www.korantransaksi.com/
http://www.korantransaksi.com/
http://www.korantransaksi.com/2016/11/mendagri-tegur-17-gubernur-langgar.html
true
1002478562800392392
UTF-8
Memuat Seluruh Berita Berita Tidak Ditemukan LIHAT SEMUA Baca selengkapnya Balas Batal Balas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua DIREKOMENDASIKAN KATAGORI ARSIP CARI SELURUH BERITA Tidak menemukan berita yang sesuai dengan permintaan anda KEMBALI KE BERANDA Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam lalu $$1$$ hours ago kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow INI KONTEN PREMIUM Silahkan bagikan untuk membuka Salin Seluruh Code Pilih Seluruh Code Semua kode telah disalin ke clipboard Anda Tidak dapat menyalin kode/teks, silakan tekan [CTRL] + [C] (atau CMD + C dengan Mac) untuk menyalin