Tim Ditjen PP Dan Kanwil Jabar Tuntaskan Permasalahan Terkait Anggaran

 

(Foto:Humas Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Barat)

Bandung, KORANTRANSAKSI.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) pada pagi hari ini menerima kunjungan kerja oleh Kelompok Substansi Keuangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang - undangan (Ditjen PP)Kemenkuham. Kunjungan ini dilaksanaan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Keuangan Kegiatan Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah Tahun Anggaran 2022 (Selasa, 27/09/2022).

Kepala Bidang Hukum Lina Kurniasari bersama dengan Kepala Subbidang FPPHD Suhartini dan para pegawai Divisi Pelayanan Hukum dan HAM lainnya menerima kedatangan tim Ditjen PP yang dipimpin oleh Kepala Bagian Kepegawaian Ditjen PP Erni Haris. Dalam pertemuan ini disampaikan bahwa kedatangan tim Ditjen PP adala untuk menindaklanjuti PP Nomor 50 Tahun 2018 dan Permenkeu Nomor 195/PMK.05/2018. Melalui Monev ini tim Ditjen PP dan Kanwil Jabar mendiskusikan beberapa permasalahan terkait anggaran yang ditemui pada Kanwil Jabar.

(Foto:Humas Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Barat)

Kepala Bidang Hukum Lina Kurniasari bersama dengan Kepala Subbidang FPPHD Suhartini dan para pegawai Divisi Pelayanan Hukum dan HAM lainnya menerima kedatangan tim Ditjen PP yang dipimpin oleh Kepala Bagian Kepegawaian Ditjen PP Erni Haris. Dalam pertemuan ini disampaikan bahwa kedatangan tim Ditjen PP adala untuk menindaklanjuti PP Nomor 50 Tahun 2018 dan Permenkeu Nomor 195/PMK.05/2018. Melalui Monev ini tim Ditjen PP dan Kanwil Jabar mendiskusikan beberapa permasalahan terkait anggaran yang ditemui pada Kanwil Jabar.

Adapun kendala yang disampaikan terdiri atas beberapa hal, antara lain adalah adanya blokir anggaran terhadap perjalanan dinas fasilitasi harmonisasi Raperda, penyerapan di akhir tahun anggaran yang tidak sesuai rencana penyerapan akibat blokir anggaran, anggaran belanja Covid-19 yang tidak bisa direvisi, tingginya intensitas Konsultasi DPRD menyebabkan perlunya penyesuaian anggaran dan kendala lainnya.

Erni menyampaikan apresiasinya terhadap diskusi terbuka antara Kanwil Jabar dengan tim Ditjen PP. Beliau optimis terhadap Kanwil Jabar dalam menyelesaikan persoalan -persoalan yang dihadapi tersebut, terlebih karena menurut beliau Kanwil Jabar merupakan salah satu Satker yang sigap dan tanggap dalam menyampaikan data dukung dan merupakan salah satu Satker yang menjadi percontohan terkait anggaran.

“Terimakasih atas waktunya, kedepannya kami akan selalu terbuka untuk berdiskusi dengan bapak-ibu semua dalam membantu menyelesaikan masalah terkait anggaran” pungkas Erni dalam menutup pertemuan ini. (TIM/RED)