Pihak Yang Lemahkan KPK Akan Berhadapan Dengan Kekuatan Rakyat

Oleh: Rahmat Alam (PDII – LIPI, Jakarta)
KONON saat ini ada upaya-upaya untuk melemahkan KPK. Bagi rakyat sekarang mudah saja. Dari oknum Partai Politik mana si penggiat dalam melemahkan KPK, tinggal catat dari partai mana, nah tahun 2019 haramkan memilih Partai tersebut, bereskan?! Jangan kasih tempat bagi politikus yang giat melemahkan KPK. Kalau oknum tersebut adalah wakil rakyat, kok bertentangan dengan kehendak rakyat yang sangat mendukung KPK dalam menyelamatkan ekonomi bangsa!
Rakyat saat ini sedang senang-senangnya, bahwa via KPK banyak koruptor yang tertangkap tangan. Rakyat berharap dengan semakin banyaknya para koruptor tertangkap, bahwa uang Negara dapat diselamatkan untuk pembangunan bangsa ini. Apakah calon-calon koruptor takut jadi malu dengan kejadian tangkap tangan?
Dibalik senangnya rakyat terhadap KPK, ada rasa benci rakyat kepada oknum “pelemah” KPK yang konon diduga mereka dari wakil-wakil rakyat. Ini sangat bertentangan, ngaku wakil rakyat apa yang disuka oleh rakyat kok malah mau dilenyapkan hak-haknya (wewenang KPK). Malah jika perlu, saat merancang APBN maupun APBD di buat, maka unsur KPK dilibatkan, artinya sebelum disyahkan menjadi APBN, KPK diberi kesempatan untuk meneliti, apakah masih ada celah kegiatan (mata anggaran ) apa yang “rawan” untuk di korupsi?

Darimana datangnya korupsi?
Sistem pengrekrutan anggota DPR, konon sudah banyak “main” duit. Mau jadi Bupati/Walikota atau Gubernur, juga harus menghabiskan dana sekian milyar? Cara apa ini?! Kalau dari hulunya sudah mulai “kotor” alias main duit, jangan harap ke hilir akan bersih air yang mengalirnya. Ini cikal bakalnya muncul “inspirasi” untuk melakukan korupsi! Nah apa benar bahwa seorang anggota partai jika sudah “duduk” di suatu jabatan baik legislative maupun eksekutif, harus “mencari” dana untuk membesarkan Partai-nya? Ini adalah demokrasi sangat memalukan sangat tidak sehat.
Diduga ada tekanan bagi politisi yang sudah duduk baik di kalangan eksekutif, legislative atau bahkan di yudikatif(?) untuk mencari dana dengan “meneropong” APBN khususnya proyek-proyek besarnya. Melihat ini pemrintah harus bisa memilih jabatan-jabatan tertentu yang tidak boleh dipegang oleh seorang dari partai politik. Kita memang perlu banyak negarawan dalam membangun bangsa yang besar ini, bukan kebanyakan para politikus.

Penegakkan Hukum
Pelaksanaan hukum yang tegas, termasuk ketegasan KPK dengan segala kewenangannya memang itu yang sangat didukung penuh oleh rakyat. Sepanjang KPK menunjukkan prestasi yang baik, jangan adalagi wacana untuk melemahkan KPK. Justru KPK tetap harus bersinergi dengan Kepolisian dan Kejaksaan, sepanjang semuanya demi “penyelamatan” uang Negara. Satu sama lain harus saling mendukung, satu sama lain tetap harus merasa bangga bila satu dari mereka mempunyai prestasi gemilang menangkap koruptor!
Penegakkan hukum haruslah dilakukan secara berwibawa, dimulai dari aparat hukum yang bersih dari unsur-unsur korupsi. Semua jajaran aparat hukum mestinya menjadi suatu tim yang disegani oleh instansi lain termasuk oleh kalangan legislative. Tidak ada alas an korupsi baik untuk pribadi apalagi untuk mendanai partai! Jika itu terjadi maka system kepartaian kita sudah tidak sehat, bagaimana produk hukumnya akan menjadi sehat? Banyaknya para hakim yang terjerat kasus korupsi, ini merupakan “tamparan” yang keras pada jajarakan kehakiman. Ini akan mengikis ketidakpercayaan rakyat terhadap aparatur hukum di negeri ini.
Banyak kalangan menilai, bahwa pelemahan atau rencana pelumpuhan KPK justru datangnya dari DPR? Perpanjangan masa kerja Hak Angket KPK dinilai sebagai “memalukan”. Dikhawatirkan rakyat semakin memuncak kekesalannya terhadap DPR, dikhawatirkan akan terjadi bahwa dari seluruh Indonesia rakyat menyeruak ke gedung DPR Gatot Subroto dan ini pasti akan merepotkan berbagai kalangan!
Saat ini banyak lapisan masyarakat yang sudah cerdas, mereka sudah banyak yang mencatat dari Partai mana anggota DPR yang giat melemahkan KPK. Mereka akan benar-benar “mengharamkan” Partai tersebut untuk dipilih pada pemelihan Caleg maupun Capres 2019. Hendaknya anggota dewan yang terhormat senantiasa berhati-hatri dalam bertindak maupun berujar. Jutaan pasang mata rakyat yang mulai cerdas akan “menilai” mereka. Akan menyoroti mereka yang telah memiliki fasilitas yang sudah memadai, namun seberapa banyak manfaatnya (hasil kerjanya) yang riil bagi segenap rakyat Indonesia. ***

Comments

Popular posts from this blog

H. MUKRONI FAHMI JABAT CAMAT PAMULANG KOTA TANGSEL YANG BARU

Diantara Beberapa Artis Minang Lagi Naik Daun Ratu Sikumbang dan Rayola

London Love Story 2, Ending Kisah Cinta Caramel