Insiden PNS Tangsel Dibumbui Berita Korupsi Media Ibukota

Korupsi. (Ilustrasi)
Korupsi. (Ilustrasi)
TANGSEL, KORANTRANSAKSI.com – Insiden pasca perombakan jabatan alias mutasi 159 pejabat di Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) yang dilakukan seorang PNS, diduga merupakan manifestasi ketidakpuasan beberapa pihak. PNS yang menjabat Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangsel berteriak kepada wartawan-wartawan agar mau membaca tabloid terbitan Jakarta yang ia bawa. Tabloid itu ditengarai berisi tulisan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara massif di semua dinas yang ada di Tangsel.
Media lokal yang banyak beredar di Tangsel terlihat kurang respons dengan input yang diberikan sang PNS, mereka tampak lebih mempersoalkan kasus insiden kekesalan sang PNS yang diduga terkait mutasi jabatan. Mereka lebih condong memuat komentar para pejabat Pemkot yang menyayangkan sikap PNS yang bernada membesar-besarkan kasus korupsi yang ditulis tabloid Jakarta tersebut.
Koran Transaksi yang mencoba menyelusuri kebenaran berita yang ditulis tabloid Jakarta belum berhasil menemui titik terang. Namun dengan terbongkarnya beberapa kasus korupsi yang sudah ditangani aparat hukum, sedikit banyaknya memberikan gambaran bahwa wajar Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten ini mendapat sorotan khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Banyak kasus korupsi yang diungkap media-media terbitan Jakarta selama ini, terkesan tidak ditangani serius. Media ini pernah mengungkap berbagai kasus penyelewengan, misalnya di Dinas Pendidikan Tangsel. Baik menyangkut penyaluran dana BOS maupun BOSDA, sampai proyek buku bajakan, penanganan kasusnya ngambang. Bahkan sampai para pejabat terkait lepas dari jabatannya, terkesan aman-aman saja.
Media-media lokal terkesan enggan “bermain api” karena diduga mereka khawatir kehilangan “advertorial” yang menjadi menu sehari-hari. Tidak heran, media nasional dari Jakarta yang mencoba obyektif menyerap kasus korupsi dan berani menulis serta mengungkap apa adanya.
Beberapa waktu silam, Pemkot Tangsel melarang sekolah menjual buku kepada anak didik, karena akan diberikan buku gratis. Sampai semester pertama berakhir, buku yang dijanjikan tak kunjung datang. Begitu anak didik disuruh membeli di luar, situasi panas muncul antara penerbit dengan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi.
Kendati ada dana BOS dan BOSDA, sekolah tetap menjual buku. Minggu ini media menemukan sekolah tingkat SMP mewajibkan siswa-siswanya membeli buku yang mereka sediakan. Sementara isu lain bergulir, diduga dana BOS terpotong untuk biaya ulangan umum, tapi dananya puluhan juta ditilep oknum. Maka isu yang bergulir di masyarakat memang sulit dibuktikan. Tak heran media ibukota menudingnya sebagai kasus yang direncanakan secara sistematis dan massif. (Ok/007)

Posting Komentar

0 Komentar