BANDUNG, KORANTRANSAKSI.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo tengah menempatkan desa sebagai fokus utama
pembangunan. Pemberian Dana Desa langsung dari APBN untuk dikelola masyarakat
desa adalah bukti nyata bahwa Pemerintahan Jokowi menjalankan janjinya untuk
membangun dari pinggiran dan desa-desa sesuai dengan Nawacita poin ke 3, yaitu
‘Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan’.
Saat ini Pemerintah telah menyalurkan dana desa sebagai salah satu mandat UU Desa. Di tahun 2016, rata-rata setiap desa akan menerima Dana Desa sebesar Rp.643,6 Juta dan diprediksi akan meningkat pada tahun 2017, yakni sebesar Rp 800,4 Juta per desa. Dana Desa yang diperoleh oleh masing-masing desa akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berskala lokal yang diselenggarakan secara swakelola.
Saat ini Pemerintah telah menyalurkan dana desa sebagai salah satu mandat UU Desa. Di tahun 2016, rata-rata setiap desa akan menerima Dana Desa sebesar Rp.643,6 Juta dan diprediksi akan meningkat pada tahun 2017, yakni sebesar Rp 800,4 Juta per desa. Dana Desa yang diperoleh oleh masing-masing desa akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berskala lokal yang diselenggarakan secara swakelola.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT),
Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa desa juga memiliki potensi yang sangat
besar untuk dikembangkan dari sisi ketenagakerjaan. Hal ini disampaikan Mendes
PDTT dalam acara Temu Bakohumas dan Komunitas Tingkat Nasional Tahun 2016, yang
diselenggarakan di Hotel Harris, Bandung (17/11).
“Desa bisa menjadi sektor pembangun ekonomi Indonesia. Lima tahun lagi, sekitar 100 juta angkatan kerja kita berasal dari desa,” Jelas Mendes PDTT.
Hal ini diamini oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan turut memberikan atensi khusus pada desa. Potensi desa dalam bidang ketenagakerjaan harus dikelola dengan baik. Penduduk desa cenderung lebih memilih mencari pekerjaan di kota atau bahkan menjadi buruh migran/TKI di luar negeri. Kondisi tersebut terjadi karena pekerjaan yang tersedia di desa dianggap tidak memberikan banyak pilihan. Untuk itu, Kemnaker merancang Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) untuk mengelola potensi-potensi ketenagakerjaan di desa, terutama desa kantong buruh migran.
“Kami meyakini sebenarnya desa-desa di Indonesia memiliki potensi, hanya belum tergarap secara maksimal oleh warga masyarakatnya karena mereka lebih memilih bekerja di luar,” Kata Direktur Bina Produktifitas Kemnaker, Estianti Haryani yang ditemui di lokasi berbeda.
Melalui program Desmigratif, direncanakan akan menyasar 100 Desa basis TKI di 50 Kabupaten dan Kota. Tujuan Program Desmigratif adalah untuk menekan minat warga desa untuk bekerja di luar negeri. Untuk itu, warga desa akan diasah kompetensinya melalui pelatihan.
“Desa bisa menjadi sektor pembangun ekonomi Indonesia. Lima tahun lagi, sekitar 100 juta angkatan kerja kita berasal dari desa,” Jelas Mendes PDTT.
Hal ini diamini oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan turut memberikan atensi khusus pada desa. Potensi desa dalam bidang ketenagakerjaan harus dikelola dengan baik. Penduduk desa cenderung lebih memilih mencari pekerjaan di kota atau bahkan menjadi buruh migran/TKI di luar negeri. Kondisi tersebut terjadi karena pekerjaan yang tersedia di desa dianggap tidak memberikan banyak pilihan. Untuk itu, Kemnaker merancang Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) untuk mengelola potensi-potensi ketenagakerjaan di desa, terutama desa kantong buruh migran.
“Kami meyakini sebenarnya desa-desa di Indonesia memiliki potensi, hanya belum tergarap secara maksimal oleh warga masyarakatnya karena mereka lebih memilih bekerja di luar,” Kata Direktur Bina Produktifitas Kemnaker, Estianti Haryani yang ditemui di lokasi berbeda.
Melalui program Desmigratif, direncanakan akan menyasar 100 Desa basis TKI di 50 Kabupaten dan Kota. Tujuan Program Desmigratif adalah untuk menekan minat warga desa untuk bekerja di luar negeri. Untuk itu, warga desa akan diasah kompetensinya melalui pelatihan.
“Ini bukan berarti kami
melarang warga untuk bekerja di luar negeri, tapi kami mendorong agar setiap
keberangkatan ke luar negeri untuk menjadi TKI sudah dipikirkan secara matang,
dan ditempuh sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,” tegas Esti.
Kemnaker kini telah melakukan pilot projectDesmigratif di dua desa, yaitu Desa
Kuripan (Kab. Wonosobo) dan Desa Kenanga (Kab. Indramayu). Dari dua desa
tersebut akan diidentifikasi potensi-potensi di berbagai bidang seperti
pertanian, perdagangan, hingga bidang industri kreatif untuk bisa dikembangkan.
Setelah potensi desa teridentifikasi, maka akan disiapkan alat, tenaga, dan
program pelatihan yang disesuaikan dengan potensi desa. Sehingga angkatan kerja
di desa tersebut dapat memperoleh keahlian baru yang bisa mereka manfaatkan
untuk bekerja maupun membuka usaha secara mandiri.(RZ/Rel)
0 Komentar