Kasus Penistaan Agama, Muhammadiyah Apresiasi Komitmen Presiden Jokowi

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir kepada wartawan usai menerima kunjungan Presiden Jokowi di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Selasa (8/11) pagi.

JAKARTA, KORANTRANSAKSI.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan penghargaan yang tinggi atas komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Apresiasi diberikan atas sikap Presiden Jokowi yang memerintahkan kepolisian untuk mengusut dan memproses hukum kasus dugaan penistaan agama secara tegas, cepat, dan transparan sebagaimana janji pemerintah.

“Kita berharap bahwa itu dilaksanakan secara konsisten,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir kepada wartawan usai menerima kunjungan Presiden Jokowi di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Selasa (8/11) pagi.

Sebelumnya, saat berkunjung ke PP Muhammadiyah itu, Presiden Jokowi telah menyampaikan sikap tegasnya, agar proses hukum kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Ahok akan dilakukan dengan tegas dan transparan.

“Saya tidak akan melindungi saudara Basuki Tjahaja Purnama. Karena sudah masuk pada proses hukum,” tegas Presiden kepada wartawan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Selasa (8/11) pagi.

Ketua Umum PP Muhammadiyah berharap bahwa seluruh rakyat dan komponen bangsa, pasca aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, 4 November lalu, menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk mengawal kasus ini, agar betul-betul sesuai dengan rasa keadilan dan aspirasi umat Islam yang merasa rasa dan jiwa keagamaannya terganggu.

Bermartabat

Dalam pernyataannya yang disampaikan setelah Presiden Jokowi meninggalkan Gedung PP Muhammadiyah itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, ada tiga agenda penting yang strategis yang bisa dilakukan agar bangsa Indonesia tetap menatap ke depan dan tidak tersandera oleh satu – dua orang yang bertindak gegabah di dalam kehidupan kebangsaan.

Pertama, memberdayakan ekonomi kerakyatan, ekonomi umat, ekonomi bangsa yang menyangkut hajat hidup rakyat terbesar. “Agar problem kesenjangan sosial tidak menjadi akar dari gunung es masalah yang sekali-kali bisa meletup menjadi masalah besar dalam kehidupan kebangsaan kita,” jelas Haedar.

Kedua, lanjut Ketua Umum PP Muhammadiyah itu, konfigurasi politik Indonesia ke depan yang sudah terlanjut sangat liberal, harus ditata ulang dalam konstruksi persenyawaan keislaman dan ke-Indonesiaan.

Ketiga, membangun keadaban bangsa baik di tingkat elit maupun di tingkat rakyat. Karena Indonesia mempunyai filosofi dasar Pancasila, religius, dan mempunyai sejarah keagamaan yang baik.

“Ke depan, kehidupan sosial, politik, dan kebangsaan kita, itu harus berlandaskan pada etika yang bermartabat. Sehingga tidak ada satu orang warga apalagi elit yang boleh bertindak, berkata, dan berbuat semaunya tanda koridor etik dan keadaban kolektif bangsa,” pungkas Haedar. (SN)