![]() |
| (Foto:dok) |
Komitmen tersebut
disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, saat
membuka kegiatan Diseminasi Hasil Konsultasi dan Rekomendasi Anak serta
Bimbingan Teknis Pemerintah Daerah dalam Program Percepatan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatera Barat, Pada Kamis di Aula
Bapelittbangda (19/11/2026).
Kegiatan yang
dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman ini merupakan kolaborasi bersama
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), khususnya
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, DP3AKB Provinsi Sumatera Barat, serta
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Kegiatan tersebut menjadi
wadah untuk menyampaikan hasil konsultasi anak sekaligus memperkuat kapasitas
pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif dan kebutuhan anak ke dalam
program pemulihan pascabencana.
Dalam Serangkaiannya,
Sekda menyampaikan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat
pada tahun 2025 tidak hanya berdampak terhadap kerusakan rumah dan
infrastruktur, tetapi juga mempengaruhi kehidupan anak-anak, mulai dari
terganggunya pendidikan, hilangnya ruang bermain, hingga munculnya rasa cemas
dan ketidakamanan.
“Rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan
kembali infrastruktur yang rusak. Kita juga harus membangun kembali kehidupan
sosial masyarakat serta memastikan hak-hak perempuan dan anak terpenuhi dalam
setiap tahap pemulihan,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan
daerah tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi,
tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu menjamin anak-anak tumbuh sehat,
memperoleh pendidikan, terlindungi, serta mendapatkan kesempatan untuk
menyampaikan pendapatnya.
Ia menekankan bahwa
anak bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, melainkan bagian penting yang
harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan
Konvensi Hak Anak Pasal 12, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak.
“Anak-anak di Huntara
Talao Mundam dan Asam Pulau merupakan pihak yang paling merasakan langsung
dampak bencana. Mereka mengetahui apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu,
kita harus memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi. Suara dan
rekomendasi anak tidak boleh berhenti sebagai laporan kegiatan, tetapi harus
menjadi masukan nyata dalam penyusunan Rencana Aksi PRRP,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sekda
meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar menyetujui rekomendasi
anak melalui kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan kewenangan
masing-masing. Forum Anak juga harus dilibatkan secara bermakna mulai dari
proses asesmen, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.
Selain itu, ia
menekankan pentingnya memastikan pemulihan di perumahan sementara (huntara)
maupun perumahan tetap (huntap) memperhatikan kebutuhan spesifik anak, seperti
keinginan pendidikan, pelayanan kesehatan, dukungan psikososial, perlindungan
dari kekerasan, membekali identitas hukum berupa akta kelahiran dan Kartu
Identitas Anak (KIA), serta penyediaan ruang bermain yang aman.
Secara khusus, Sekda
juga meminta Bappeda Kabupaten Padang Pariaman mengawali seluruh komitmen dan
rekomendasi yang dihasilkan dalam kegiatan tersebut agar terintegrasi ke dalam
dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
“Kita ingin apa yang
disampaikan dan disepakati hari ini benar-benar memiliki tindak lanjut. Jangan
sampai hanya menjadi catatan dalam forum, tetapi harus diwujudkan dalam program
dan kegiatan pemerintah daerah pada tahun berikutnya,” tambahnya.
Kepada anak-anak yang
tergabung dalam Forum Anak, Sekda berpesan agar tidak ragu menyampaikan
aspirasi dan terus berperan sebagai Pelopor dan Pelapor dalam upaya memberikan
hak serta perlindungan anak, baik di lingkungan hunter maupun nagari.
Melalui kegiatan ini,
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap terbangunnya sinergi yang lebih
kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten,
organisasi masyarakat, dan Forum Anak dalam mewujudkan pemulihan pascabencana
yang inklusif dan berperspektif anak.
Dengan demikian,
pelaksanaan PRRP Sumatera Barat tidak hanya memulihkan kondisi fisik wilayah
yang terdampak, tetapi juga memastikan anak-anak dapat kembali menjalani
kehidupan secara aman, nyaman, memperoleh hak-haknya, dan tumbuh menjadi
generasi yang berkualitas demi terwujudnya Padang Pariaman Maju dan Sejahtera. (VER)





0 Komentar