 |
| Pesawat Private Jet yang diduga dibeli dari Aliran dana hasil korupsi kasus dugaan Penyalahgunaan wewenang terkait Dana Penunjang Operasional dan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2020-2022 (Foto:dok) |
KPK menyebutkan, perbuatan
rasuah tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun. Juru
Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan bahwa, "Penyidik menduga aliran dana
dari hasil tindak pidana korupsi tersebut salah satunya digunakan untuk
pembelian private jet yang saat ini keberadaannya di luar negeri”, ucap Budi.
Lebih lanjut Budi
menegaskan, pihaknya memanggil seorang saksi bernama Gibrael Isaak yang
merupakan WNA Singapura. Gibrael Isaak tercatat merupakan bos RDG Airlines.
Dalam situs perusahaan penyewaan jet pribadi maupun kargo itu, ia tercatat
sebagai Presiden Direktur.
Jet pribadi perusahaan
tersebut diduga pernah disewa oleh eks Gubernur Papua Lukas Enembe ke luar
negeri. "Hari ini, KPK memanggil saksi atas nama Gibrael Isaak (GI)
seorang WNA Singapura, [selaku] pengusaha maskapai pribadi untuk didalami
terkait dengan pembelian atas pesawat private jet tersebut," ungkap Budi.
Budi pun meminta
pihak-pihak terkait untuk kooperatif dalam proses penanganan perkara ini.
Termasuk barang bukti yang dibutuhkan dalam proses penyidikan ini.
"Sehingga, tidak hanya untuk pembuktian, tapi sekaligus sebagai langkah
awal optimalisasi asset recovery nantinya. Terlebih nilai kerugian negaranya
mencapai Rp 1 triliun," imbuh dia.
Dalam kasus ini, KPK
telah menjerat seorang tersangka yakni Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala
Daerah Provinsi Papua, Dius Enumbi (DE). Belum ada keterangan dari Dius Enumbi
mengenai kasus yang menjeratnya itu.
Budi menyebut,
perbuatan DE diduga dilakukan bersama dengan eks Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Lukas Enembe meninggal pada Desember 2024. "Dilakukan oleh tersangka DE
selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua bersama-sama
dengan LE selaku Gubernur Papua," ucap Budi.
Dalam kesempatan itu,
Budi pun menyayangkan tindakan rasuah yang dinilai sangat merugikan masyarakat
Papua. Sebab, kata dia, jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi
tersebut mestinya bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Papua.
"Nilai Rp 1,2
triliun bisa untuk membangun berbagai fasilitas kesehatan ataupun fasilitas
pendidikan, baik sekolah-sekolah dasar, menengah, atas, fasilitas kesehatan
seperti rumah sakit, puskesmas," tutur dia.
"Di mana dua
sektor itu menjadi salah satu yang tentu harus kita tingkatkan dalam mendukung upaya
peningkatan kesehatan masyarakat di Papua," pungkasnya.
Dalam penyidikan kasus
ini, KPK juga telah menggeledah Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Senin
(4/11/2024) lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik lembaga antirasuah menyita
dokumen dan barang bukti elektronik (BBE). (TIM/RED)
0 Komentar