NCW Soroti Rantai Penerbitan Dokumen Investor Asing: Mulai BKPM, Kemnaker hingga Imigrasi, Transparansi dan Pengawasan Harus di Perkuat

Sekretaris Jenderal DPP Nasional Corruption Watch (NCW), Rechan Nazar (Foto:dok)
Jakarta, KORANTRANSAKSI.com – Nasional Corruption Watch (NCW) menyoroti pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap proses administrasi dan penerbitan dokumen bagi investor asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Pengawasan tersebut perlu dilakukan sejak tahap perizinan investasi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Kementerian Investasi dan Hilirisasi, proses penggunaan tenaga kerja asing (TKA) melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), hingga penerbitan visa dan Izin Tinggal oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sekretaris Jenderal Nasional Corruption Watch (NCW) Rechan Nazar menilai bahwa, ketiga institusi tersebut memiliki peran yang saling berkaitan dalam membangun ekosistem investasi asing. Oleh karena itu, setiap tahapan administrasi harus dilaksanakan secara transparan, profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jangan sampai kemudahan investasi hanya berorientasi pada penerbitan dokumen administratif, tetapi Pemerintah juga harus memastikan bahwa perusahaan benar-benar menjalankan kegiatan usaha, investasi terealisasi, tenaga kerja asing bekerja sesuai persetujuan, dan Izin Tinggal digunakan sesuai peruntukannya”, ujar Rechan Nazar.

Lebih lanjut Rechan menjelaskan, pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan kelengkapan dokumen. Verifikasi faktual terhadap perusahaan, identitas investor, struktur kepemilikan, realisasi investasi, perusahaan penjamin, hingga aktivitas WNA di lapangan harus menjadi bagian penting dari sistem pengawasan pemerintah”, jelasnya.

BKPM, KEMNAKER, DAN IMIGRASI HARUS TERINTEGRASI

NCW  pun juga menyoroti perlunya sinkronisasi data antarlembaga. Menurutnya, perbedaan kewenangan dan sistem administrasi tidak boleh menjadi celah yang menghambat pengawasan.

“Harus ada verifikasi silang. Perusahaan yang memperoleh izin investasi harus jelas keberadaan dan aktivitas usahanya. Persetujuan penggunaan TKA harus sesuai kebutuhan perusahaan, sementara visa dan izin tinggal harus sesuai dengan tujuan kedatangan serta aktivitas WNA yang sebenarnya”, tutur Rechan.

NCW juga mengingatkan potensi penyimpangan administrasi, praktik percaloan, pungutan liar, manipulasi dokumen, dan penyalahgunaan kewenangan yang perlu mendapat perhatian serius dari aparat pengawasan internal maupun aparat penegak hukum.

Lima Rekomendasi Nasional Corruption Watch (NCW)

Sebagai bentuk fungsi kontrol sosial, NCW menyampaikan lima rekomendasi kepada pemerintah yakni:

a.    Audit administrasi investasi asing: Melakukan evaluasi terhadap perusahaan penanaman modal asing, khususnya yang belum menunjukan realisasi kegiatan usaha sesuai komitmen perizinannya.

b.  Pengawasan penggunaan TKA: Memastikan kesesuaian antara persetujuan RPTKA, jabatan, lokasi kerja, dan aktivitas tenaga kerja asing di Lapangan.

c.  Evaluasi penerbitan Izin Tinggal: Memperkuat pemeriksaan terhadap perusahaan penjamin, tujuan kedatangan, dan kesesuaian aktivitas WNA dengan Izin Tinggalnya.

d. Integritas data antarinstasi: Membangun sistem verifikasi silang antara Kementerian Investasi/BKPM, Kemnaker, dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

e.  Transparansi dan Penegakan Hukum: Memastikan seluruh biaya pelayanan sesuai ketentuan resmi serta menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan administrasi dan penyalagunaan kewenangan.

INVESTASI BOLEH DIPERMUDAH, PENGAWASAN TIDAK BOLEH DIPERLEMAH

Rechan Nazar menegaskan bahwa NCW tidak menolak investasi asing. Sebaliknya, NCW mendukung investasi yang sehat, produktif, taat hukum, serta memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.

“Negara harus memastikan bahwa setiap dokumen yang diterbitkan memiliki dasar hukum, fakta administrasi, dan kegiatan usaha yang dapat dipertanggungjawabkan”, tegas Rechan Nazar.

NCW akan terus mendorong keterbukaan informasi publik dan mengawal tata kelola investasi serta keimigrasian agar berjalan transparan, profesional, akuntabel, dan bersih dari praktik korupsi. *Bersambung* (RN)

 

 

 

Posting Komentar

0 Komentar