![]() |
| Sekretaris Jenderal DPP Nasional Corruption Watch (NCW), Rechan Nazar (Foto:dok) |
Sekretaris Jenderal Nasional
Corruption Watch (NCW) Rechan Nazar menilai bahwa, ketiga institusi tersebut
memiliki peran yang saling berkaitan dalam membangun ekosistem investasi asing.
Oleh karena itu, setiap tahapan administrasi harus dilaksanakan secara
transparan, profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
“Jangan
sampai kemudahan investasi hanya berorientasi pada penerbitan dokumen
administratif, tetapi Pemerintah juga harus memastikan bahwa perusahaan
benar-benar menjalankan kegiatan usaha, investasi terealisasi, tenaga kerja asing
bekerja sesuai persetujuan, dan Izin Tinggal digunakan sesuai peruntukannya”,
ujar Rechan Nazar.
Lebih lanjut Rechan
menjelaskan, pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan kelengkapan
dokumen. Verifikasi faktual terhadap perusahaan, identitas investor, struktur kepemilikan,
realisasi investasi, perusahaan penjamin, hingga aktivitas WNA di lapangan
harus menjadi bagian penting dari sistem pengawasan pemerintah”, jelasnya.
BKPM,
KEMNAKER, DAN IMIGRASI HARUS TERINTEGRASI
NCW pun juga menyoroti perlunya sinkronisasi data
antarlembaga. Menurutnya, perbedaan kewenangan dan sistem administrasi tidak
boleh menjadi celah yang menghambat pengawasan.
“Harus
ada verifikasi silang. Perusahaan yang memperoleh izin investasi harus jelas
keberadaan dan aktivitas usahanya. Persetujuan penggunaan TKA harus sesuai
kebutuhan perusahaan, sementara visa dan izin tinggal harus sesuai dengan
tujuan kedatangan serta aktivitas WNA yang sebenarnya”, tutur Rechan.
NCW juga mengingatkan
potensi penyimpangan administrasi, praktik percaloan, pungutan liar, manipulasi
dokumen, dan penyalahgunaan kewenangan yang perlu mendapat perhatian serius
dari aparat pengawasan internal maupun aparat penegak hukum.
Lima Rekomendasi
Nasional Corruption Watch (NCW)
Sebagai bentuk fungsi
kontrol sosial, NCW menyampaikan lima rekomendasi kepada pemerintah yakni:
a. Audit administrasi investasi asing:
Melakukan evaluasi terhadap perusahaan penanaman modal asing, khususnya yang
belum menunjukan realisasi kegiatan usaha sesuai komitmen perizinannya.
b. Pengawasan penggunaan TKA:
Memastikan kesesuaian antara persetujuan RPTKA, jabatan, lokasi kerja, dan
aktivitas tenaga kerja asing di Lapangan.
c. Evaluasi penerbitan Izin Tinggal:
Memperkuat pemeriksaan terhadap perusahaan penjamin, tujuan kedatangan, dan
kesesuaian aktivitas WNA dengan Izin Tinggalnya.
d. Integritas data antarinstasi:
Membangun sistem verifikasi silang antara Kementerian Investasi/BKPM, Kemnaker,
dan Direktorat Jenderal Imigrasi.
e. Transparansi dan Penegakan Hukum:
Memastikan seluruh biaya pelayanan sesuai ketentuan resmi serta menindaklanjuti
laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan administrasi dan penyalagunaan
kewenangan.
INVESTASI
BOLEH DIPERMUDAH, PENGAWASAN TIDAK BOLEH DIPERLEMAH
Rechan Nazar menegaskan
bahwa NCW tidak menolak investasi asing. Sebaliknya, NCW mendukung investasi
yang sehat, produktif, taat hukum, serta memberikan manfaat nyata bagi
perekonomian nasional.
“Negara
harus memastikan bahwa setiap dokumen yang diterbitkan memiliki dasar hukum,
fakta administrasi, dan kegiatan usaha yang dapat dipertanggungjawabkan”, tegas
Rechan Nazar.
NCW akan terus
mendorong keterbukaan informasi publik dan mengawal tata kelola investasi serta
keimigrasian agar berjalan transparan, profesional, akuntabel, dan bersih dari
praktik korupsi. *Bersambung* (RN)





0 Komentar