Gelombang Solidaritas Lintas Elemen Menguat Jelang Aksi Jilid 2, Desak Bupati Bekasi Copot Kadis LH dan Usut Anggaran TPA Burangkeng

(Foto:dok)
Bekasi, KORANTRANSAKSI.com - Tekanan publik terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi kian menguat menjelang rencana pelaksanaan Aksi Unjuk Rasa Damai Jilid 2.

Konsolidasi besar yang menghimpun unsur praktisi hukum, pegiat antikorupsi, aktivis pergerakan, tokoh masyarakat, LSM serta insan pers se-Bekasi Raya ini lahir sebagai respons atas mandeknya penegakan disiplin terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait.

Terhitung sejak insiden dugaan pengusiran dan pelecehan verbal terhadap jurnalis Kimsan Indra Simaremare yang VIRAL di Kantor DLH pada 6 Oktober 2026, hingga pelaksanaan Aksi Damai Solidaritas Jilid 1 pada 15 Oktober 2026, Pemkab Bekasi dinilai belum menunjukkan langkah administratif yang tegas dan transparan.

Padahal, dr. Asep Surya Atmaja yang kini telah menjabat sebagai Bupati Bekasi definitif memiliki kewenangan penuh selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Dari kalangan praktisi hukum, Advokasi Biro Hukum, Bayu Setyawan, S.H., M.H., menyoroti tajam stagnasi sikap Pemkab Bekasi yang dinilainya justru mempertaruhkan kredibilitas dan wibawa pemerintah daerah di mata hukum maupun publik.

"Menyikapi tindak lanjut aksi Pergerakan Wartawan Bekasi Raya, kami sangat menyayangkan belum adanya langkah konkret dari pimpinan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Secara normatif, Pemkab Bekasi seharusnya segera mengambil tindakan tegas sesuai koridor hukum dan ketentuan disiplin kepegawaian yang berlaku," kata Bayu, usai rapat di Gedung Juang, Selasa (17/11/2026) sore.

Masih kata Bayu, kami mencatat bahwa hingga kini Syafri Donny Sirait masih aktif menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. "Pemerintah daerah semestinya mampu menjaga marwah dan kredibilitas birokrasi. Apabila persoalan mendasar ini terus dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian, maka integritas Pemkab Bekasi sendirilah yang akan tercoreng di hadapan publik," tegas Bayu Setyawan.

Senada dengan hal tersebut, Ketua NCW DPD Bekasi Raya, Herman PS, S.Pd., menegaskan bahwa eskalasi gerakan Jilid 2 tidak hanya bertumpu pada persoalan etika pejabat, tetapi juga menyentuh aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan DLH, termasuk polemik penyewaan alat berat di TPA Burangkeng.

"Kami menuntut kepastian dan transparansi penanganan laporan hukum Saudara Kimsan Indra Simaremare, mendesak Bupati Bekasi segera mengevaluasi secara menyeluruh jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syafri Donny Sirait, serta meminta agar polemik penyewaan alat berat di TPA Burangkeng tidak dibiarkan menguap tanpa pemeriksaan dan audit yang akuntabel. Kami tegaskan, gerakan ini bukan persoalan sentimen pribadi, melainkan menyangkut marwah kemerdekaan pers, transparansi tata kelola pemerintahan, serta akuntabilitas pejabat publik. Jabatan bukanlah tameng untuk kebal dari kritik. Pers bukan musuh pemerintah, dan suara masyarakat tidak boleh diabaikan," ujar Herman.

Dari barisan pergerakan, Aktivis Bekasi, Frits Saikat, menyerukan seluruh simpul organisasi dan elemen masyarakat sipil buat merapatkan barisan dalam Aksi Jilid 2 sebagai bentuk perlawanan terhadap arogansi kekuasaan.

"Kami menuntut ketegasan nyata dari Bapak Bupati Bekasi terhadap sikap arogansi dan penghinaan yang dilakukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup terhadap rekan jurnalis. Momentum ini menjadi panggilan moral bagi seluruh elemen pergerakan di Bekasi Raya untuk merapatkan barisan, bersatu padu, dan turun bersama dalam Aksi Jilid 2 demi menegakkan keadilan serta martabat kontrol sosial," seru Frits Saikat.

Sementara itu, Tokoh Masyarakat Bekasi dan Ketua Harian Nasional LSM Harimau, Saripudin (Beke), memberikan peringatan keras agar Bupati Bekasi segera mengambil keputusan pencopotan sebelum gelombang protes diperluas hingga ke tingkat Provinsi Jawa Barat.

"Selaku bagian dari masyarakat Bekasi, kami mendesak Bupati Bekasi segera mencopot dan menonaktifkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi terkait insiden penghinaan di kantor dinas yang sangat tidak patut serta melukai martabat keluarga besar Insan Pers. Bupati harus menunjukkan keberanian dan ketegasan sebagai pimpinan daerah.

Apabila tuntutan keadilan ini tetap diabaikan tanpa tindakan nyata, kami siap memobilisasi gelombang massa yang lebih besar hingga ke tingkat Provinsi Jawa Barat. Menyuarakan bahwa Pemkab Bekasi tumpul dan abai terhadap korban perbuatan tercela oknum pejabatnya," ungkap Beke. (TIM)

 

Posting Komentar

0 Komentar