![]() |
| (Foto:dok) |
Konsolidasi besar yang
menghimpun unsur praktisi hukum, pegiat antikorupsi, aktivis pergerakan, tokoh
masyarakat, LSM serta insan pers se-Bekasi Raya ini lahir sebagai respons atas
mandeknya penegakan disiplin terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten
Bekasi, Syafri Donny Sirait.
Terhitung sejak insiden
dugaan pengusiran dan pelecehan verbal terhadap jurnalis Kimsan Indra
Simaremare yang VIRAL di Kantor DLH pada 6 Oktober 2026, hingga pelaksanaan
Aksi Damai Solidaritas Jilid 1 pada 15 Oktober 2026, Pemkab Bekasi dinilai
belum menunjukkan langkah administratif yang tegas dan transparan.
Padahal, dr. Asep Surya
Atmaja yang kini telah menjabat sebagai Bupati Bekasi definitif memiliki
kewenangan penuh selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Dari kalangan
praktisi hukum, Advokasi Biro Hukum, Bayu Setyawan, S.H., M.H., menyoroti tajam
stagnasi sikap Pemkab Bekasi yang dinilainya justru mempertaruhkan kredibilitas
dan wibawa pemerintah daerah di mata hukum maupun publik.
"Menyikapi tindak
lanjut aksi Pergerakan Wartawan Bekasi Raya, kami sangat menyayangkan belum
adanya langkah konkret dari pimpinan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Secara
normatif, Pemkab Bekasi seharusnya segera mengambil tindakan tegas sesuai
koridor hukum dan ketentuan disiplin kepegawaian yang berlaku," kata Bayu,
usai rapat di Gedung Juang, Selasa (17/11/2026) sore.
Masih kata Bayu, kami
mencatat bahwa hingga kini Syafri Donny Sirait masih aktif menjabat sebagai
Kepala Dinas Lingkungan Hidup. "Pemerintah daerah semestinya mampu menjaga
marwah dan kredibilitas birokrasi. Apabila persoalan mendasar ini terus
dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian, maka integritas Pemkab Bekasi
sendirilah yang akan tercoreng di hadapan publik," tegas Bayu Setyawan.
Senada dengan hal
tersebut, Ketua NCW DPD Bekasi Raya, Herman PS, S.Pd., menegaskan bahwa
eskalasi gerakan Jilid 2 tidak hanya bertumpu pada persoalan etika pejabat,
tetapi juga menyentuh aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di
lingkungan DLH, termasuk polemik penyewaan alat berat di TPA Burangkeng.
"Kami menuntut
kepastian dan transparansi penanganan laporan hukum Saudara Kimsan Indra
Simaremare, mendesak Bupati Bekasi segera mengevaluasi secara menyeluruh
jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syafri Donny Sirait, serta meminta agar
polemik penyewaan alat berat di TPA Burangkeng tidak dibiarkan menguap tanpa
pemeriksaan dan audit yang akuntabel. Kami tegaskan, gerakan ini bukan
persoalan sentimen pribadi, melainkan menyangkut marwah kemerdekaan pers,
transparansi tata kelola pemerintahan, serta akuntabilitas pejabat publik.
Jabatan bukanlah tameng untuk kebal dari kritik. Pers bukan musuh pemerintah,
dan suara masyarakat tidak boleh diabaikan," ujar Herman.
Dari barisan
pergerakan, Aktivis Bekasi, Frits Saikat, menyerukan seluruh simpul organisasi
dan elemen masyarakat sipil buat merapatkan barisan dalam Aksi Jilid 2 sebagai
bentuk perlawanan terhadap arogansi kekuasaan.
"Kami menuntut
ketegasan nyata dari Bapak Bupati Bekasi terhadap sikap arogansi dan penghinaan
yang dilakukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup terhadap rekan jurnalis. Momentum
ini menjadi panggilan moral bagi seluruh elemen pergerakan di Bekasi Raya untuk
merapatkan barisan, bersatu padu, dan turun bersama dalam Aksi Jilid 2 demi
menegakkan keadilan serta martabat kontrol sosial," seru Frits Saikat.
Sementara itu, Tokoh
Masyarakat Bekasi dan Ketua Harian Nasional LSM Harimau, Saripudin (Beke),
memberikan peringatan keras agar Bupati Bekasi segera mengambil keputusan
pencopotan sebelum gelombang protes diperluas hingga ke tingkat Provinsi Jawa
Barat.
"Selaku bagian
dari masyarakat Bekasi, kami mendesak Bupati Bekasi segera mencopot dan
menonaktifkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi terkait insiden
penghinaan di kantor dinas yang sangat tidak patut serta melukai martabat
keluarga besar Insan Pers. Bupati harus menunjukkan keberanian dan ketegasan
sebagai pimpinan daerah.
Apabila tuntutan
keadilan ini tetap diabaikan tanpa tindakan nyata, kami siap memobilisasi
gelombang massa yang lebih besar hingga ke tingkat Provinsi Jawa Barat.
Menyuarakan bahwa Pemkab Bekasi tumpul dan abai terhadap korban perbuatan
tercela oknum pejabatnya," ungkap Beke. (TIM)





0 Komentar