Ketua NCW DPD Bekasi Raya, Herman Parulian Simaremare,  S.Pd (Foto:dok)
Bekasi, KORANTRANSAKSI.com - Nasional Corruption Watch (NCW) DPD Bekasi Raya kembali menyoroti penanganan kasus dugaan pemalsuan 93 Sertifikat Hak Milik (SHM) terkait pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

Ketua NCW DPD Bekasi Raya, Herman Parulian Simaremare, S.Pd., menegaskan bahwa perkara ini tidak boleh dibiarkan tenggelam dari perhatian publik. Penetapan sembilan tersangka oleh Bareskrim Polri pada April 2025 harus diikuti kejelasan perkembangan penyidikan dan kepastian proses hukum.

"Terus terang, masyarakat mulai mempertanyakan kelanjutan kasus ini. Sembilan orang sudah diumumkan sebagai tersangka, tetapi sampai sekarang informasi mengenai perkembangan penanganannya belum memberikan kejelasan yang memadai bagi publik. Jangan sampai muncul persepsi bahwa kasus ini masuk angin. Penegakan hukum harus terlihat melalui tindakan dan perkembangan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar pengumuman penetapan tersangka," tegas Herman.

Sebagai bentuk keseriusan mengawal perkara tersebut, NCW DPD Bekasi Raya telah melayangkan surat resmi kepada Kepala Bareskrim Polri melalui surat Nomor 050/NCW-DPD-BR/XI/2026, tertanggal 10 November 2026, perihal Permohonan Klarifikasi Perkembangan Penanganan Perkara Dugaan Pemalsuan 93 SHM di Wilayah Pagar Laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dan Permohonan Informasi Publik.

Dalam surat tersebut, NCW meminta penjelasan mengenai status sembilan tersangka, perkembangan penahanan, tahapan pemberkasan, koordinasi dengan kejaksaan, penelusuran aliran dana, penyitaan atau pemblokiran sertifikat yang dijaminkan ke perbankan, serta kemungkinan pengembangan perkara ke dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

"Kami memberikan dukungan penuh kepada Bareskrim Polri untuk menuntaskan perkara ini. Tetapi kami juga meminta kejelasan. Bagaimana status sembilan tersangka? Sudah sejauh mana penyidikannya? Apakah ada perkembangan terhadap pihak lain yang diduga terlibat? Jangan biarkan pertanyaan masyarakat menggantung tanpa jawaban," ujarnya.

NCW TERIMA INFORMASI WARGA, DUGAAN PENGURUKAN KEMBALI DI KEMATORIUM HARUS DIPERIKSA

Persoalan semakin menarik perhatian setelah NCW menerima sejumlah pesan dan informasi masyarakat melalui media sosial maupun WhatsApp mengenai dugaan aktivitas pengurukan kembali di kawasan yang disebut warga sebagai Kematorium, wilayah Tarumajaya.

Salah satu informasi warga menyebutkan adanya dugaan pengurukan dengan perkiraan luasan mencapai 150 hektare, dari pinggir menuju ke tengah. Warga juga menyampaikan informasi mengenai kendaraan pengangkut tanah yang disebut melintas setiap malam.

NCW memandang informasi tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius melalui verifikasi lapangan. Apabila benar terjadi aktivitas pengurukan kembali, pemerintah dan instansi berwenang harus menjelaskan siapa pelaksananya, apa tujuan kegiatannya, bagaimana dasar perizinannya, serta apakah kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang laut dan lingkungan hidup.

"Kami tidak ingin membuat tuduhan tanpa bukti. Namun, informasi masyarakat tidak boleh diabaikan. Kalau benar ada pengurukan kembali, siapa yang mengerjakan? Apa dasar izinnya? Apakah pemerintah mengetahui aktivitas tersebut? Ini harus diperiksa secara terbuka," kata Herman.

NCW juga meminta agar informasi baru tersebut ditelusuri apakah memiliki keterkaitan dengan perkara pagar laut sebelumnya atau merupakan kegiatan yang berbeda. Penyidik dan instansi berwenang perlu memastikan fakta berdasarkan pemeriksaan lapangan dan dokumen resmi.

JANGAN BERHENTI PADA PELAKSANA, TELUSURI SELURUH PIHAK YANG TERLIBAT

Herman menegaskan bahwa pengusutan dugaan pemalsuan 93 SHM tidak boleh berhenti pada pihak-pihak yang menangani administrasi dokumen di tingkat bawah.

Penyidik perlu menelusuri asal-usul perubahan data sertifikat, proses penerbitan dan peralihannya, kemungkinan keterlibatan oknum pertanahan, pihak yang diduga memfasilitasi, hingga siapa yang memperoleh manfaat dari rangkaian kegiatan tersebut.

"Jangan hanya berhenti pada pelaksana teknis. Jika ada pihak yang merencanakan, memfasilitasi, mengendalikan, atau menikmati hasil dari perbuatan yang melanggar hukum, telusuri berdasarkan alat bukti. Siapa pun orangnya, apa pun jabatannya, harus diperlakukan sama di hadapan hukum," tegasnya.

NCW juga mengingatkan agar tidak ada pihak mana pun yang melakukan intervensi, intimidasi, ataupun upaya menghalangi proses penegakan hukum.

"Kami berdiri mendukung Bareskrim Polri, bukan membela kepentingan pihak tertentu. Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas ketika kasus mencuat, tetapi kehilangan ketegasan ketika perhatian publik mulai berkurang. Kami akan terus mengawal perkara ini sampai ada kejelasan dan pertanggungjawaban hukum," tutup Herman.

NCW DPD Bekasi Raya menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial, menghimpun informasi masyarakat, melakukan verifikasi, serta mengawal penegakan hukum demi kepentingan publik dan perlindungan masyarakat pesisir. (TIM)