![]() |
(Foto:Ilustrasi Paspor Indonesia) |
Kepala Seksi Teknologi
Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Karawang, Madriva Rumadyo
Gusmaritno menyampaikan, kerja sama ini memungkinkan masyarakat untuk
mendapatkan paspor tanpa harus kembali ke kantor imigrasi.
Layanan ini sangat
diminati masyarakat, terutama karena wilayah kerja Imigrasi Karawang mencakup
Karawang, Purwakarta, dan sekitarnya, yang merupakan kawasan penyangga Ibu
Kota. “Biayanya hanya Rp20.000 per paspor, sudah termasuk pengiriman kilat,
garansi, dan asuransi. Untuk wilayah Jabodetabek, paspor bisa sampai hanya
dalam satu hari kerja,” ungkap Madriva.
Lebih lanjut ia menambahkan, layanan pengiriman paspor melalui pos ini telah berjalan selama tiga tahun dan terus dilanjutkan karena dinilai efektif dan memudahkan pemohon. Selain layanan digital dan pengiriman, Imigrasi Karawang juga mulai membentuk desa binaan sebagai bentuk edukasi langsung kepada masyarakat. Desa Citeko di Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, menjadi salah satu desa binaan yang sedang digarap.
“Di tingkat desa, kami
masih sering menemukan masyarakat yang menjadi korban bujuk rayu oknum atau
terlibat pemalsuan data. Kami ingin membekali perangkat desa agar bisa menjadi
garda depan edukasi keimigrasian,” kata Madriva.
Madriva menegaskan, sosialisasi
dan pemahaman keimigrasian akan diberikan secara rutin sebagai tahap awal
sebelum program desa binaan diterapkan secara menyeluruh. Selama enam bulan
terakhir, lebih dari 100 permohonan paspor ditolak oleh Imigrasi Karawang,
sebagian besar berasal dari Karawang, Purwakarta, dan Subang.
Modus yang digunakan oleh pemohon adalah mengaku berwisata atau diajak keluarga ke luar negeri, namun tidak dapat menunjukkan data pendukung seperti surat penjamin.“Ada juga pemohon dari luar daerah bahkan luar pulau yang mencoba membuat paspor di sini. Maka edukasi publik sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dokumen,” tegas Madriva. Imigrasi Karawang juga menekankan pentingnya berhati-hati dalam mengikuti program umrah mandiri tanpa bimbingan resmi.
Banyak kasus jemaah
umrah yang telantar akibat kurangnya pemahaman dan kelengkapan dokumen.
"Sebagai bentuk edukasi, Imigrasi Karawang kini juga rutin menyebarkan
konten video edukatif seputar keimigrasian melalui media sosial resmi,"
tutup Madriva. (TIM/RED)
0 Komentar