KPK: Peran Irvian 'Sultan' Kemnaker dalam Pemerasan Diganti, Tak Loyal ke Atasan

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer dan beberapa pejabat lainnya saat mengenakan rompi orange yang dihadirkan dalam konfrensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta (Foto:dok)

Jakarta, KORANTRANSAKSI.com - KPK mengungkapkan sempat ada 'pergantian pemain' dalam praktik dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker. Salah satu yang diganti adalah Irvian Bobby Mahendro.

Irvian yang dijuluki sebagai 'Sultan' ini diganti dari jajaran pengurus praktik licik itu karena dinilai tak loyal kepada atasan. "Diganti itu karena IBM dianggap kurang loyal gitu ya, seperti itu. Loyal kepada para petingginya gitu ya, para petingginya. Itu yang sedang kita dalami juga," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

Asep belum merinci lebih jauh soal atasan yang dimaksud. Dia hanya menerangkan, posisi Irvian digantikan oleh ASN Kemnaker lainnya, Subhan. "Pergantian dari IBM ke SBHN ini, itu kan baru di awal-awal tahun inilah," jelas Asep.

Selama menjalankan praktik pemerasan itu, Irvian diduga memiliki 3 rekening penampungan. Ketiga rekening itu bukan atas nama Irvian, salah satu di antaranya memang sengaja dibeli Irvian.

"Ada 3 rekeningnya ya, nomineenya itu ada saudaranya, kemudian juga ada stafnya, dan satunya adalah membeli ya," beber Asep.

Dari penyidikan sementara, Irvian diduga melakukan praktik pemerasan itu sejak 2019. Asep akan mendalami lebih jauh terkait praktik pemerasan ini sebelum dilakukan Irvian. "Jadi, mengapa kok 2019 dipotong di situ ya? Apakah yang tahun sebelumnya tidak ada? itu sedang kita dalami," papar Asep.

"Kenapa kami dari penyidik meyakini atau sampai saat ini menduga bahwa memang praktik ini ada sebelumnya? Karena sebetulnya di tahun 2024 atau awal 2025, itu juga terjadi pergantian," tambahnya.

Kasus ini terungkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (20/8) malam. Dalam OTT itu, KPK sempat mengamankan sebanyak 14 orang. Sebanyak 11 di antaranya, termasuk Noel, telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam konferensi pers pengungkapan kasus tersebut, KPK mengungkapkan bahwa pemerasan ini terjadi pada 2019-2024.

KPK menjelaskan bahwa dalam proses penerbitan sertifikat tersebut, harganya dibuat mahal dan uangnya mengalir ke sejumlah pejabat. Nilainya tak tanggung-tanggung, yakni mencapai Rp 81 miliar. Di balik itu, ada ASN Kemnaker yang menjadi pihak penerima uang paling banyak, yakni Rp 69 miliar. Dia diduga sebagai otak pemerasan ini. Sosok tersebut yakni Irvian Bobby Mahendro (IBM) selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022 sampai dengan 2025.

Uang tersebut digunakannya untuk belanja, hiburan, DP rumah, hingga setoran tunai kepada sejumlah pihak. Irvian juga diduga menggunakan uang itu untuk membeli mobil mewah. Sementara Wamenaker Immanuel Ebenezer (Noel) diduga turut mendapat jatah Rp 3 miliar dan motor Ducati Scrambler. Uang itu diterimanya pada Desember 2024 atau 2 bulan setelah dilantik menjadi Wamenaker.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Noel menyampaikan permohonan maafnya kepada sejumlah pihak. Noel juga membantah telah di-OTT KPK. Dia juga menyebut kasus yang menjeratnya bukanlah terkait pemerasan. Noel berharap mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto usai dijerat sebagai tersangka oleh KPK. Namun kini, Noel telah diberhentikan oleh Prabowo sebagai Wamenaker. (RED)