Dirjen Imigrasi Tak Kunjung di Tunjuk, Tugas Pun Kian Menumpuk

(Foto: Direktorat Jenderal Imigrasi)

Jakarta, KORANTRANSAKSI.com – Direktorat Jenderal Imigrasi terus menjadi sorotan setelah mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo. Rupanya Direktur Jenderal (Dirjen) nya di jabat pelaksana tugas (Plt). Padahal, tugas yang harus diperbaiki sudah menumpuk.

Kinerja Imigrasi disorot penuh setelah Presiden Joko Widodo sampai dibuat malu. Kritikan pun membanjiri lembaga pemerintah di bawah Kementerian Hukum dan Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) itu. Teguran keras kepada Imigrasi itu disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (9/9/2022).

Padahal, Imigrasi bertugas terkait administrasi orang keluar masuk RI. Pembuatan paspor, visa, hingga kitas atau kartu ijin tinggal terbatas. Tugas-tugas itu sekaligus menjadi sumbercuan bagi negara. Pelayanan visa on arrival untuk wisata dan Eazy Passport berkontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2022 Kemenkumham. Realisasi PNBP 2022 yang diperoleh Ditjen Imigrasi sebesar Rp 2,005 triliun.

Itu setara dengan 100,29 persen dari target yang ditetapkan, yakni Rp 2 triliun. Realisasi target PNBP Ditjen Imigrasi tersebut berkontribusi sekitar 66 persen dari total penerimaan Kemenkumham sebesar Rp 3,06 triliun.

Setelah ditelusuri, layanan lamban Imigrasi itu karena lambatnya penentuan pimpinan. Ksudah setahun ini Dirjen Imigrasi cuma diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), tepatnya sejak 30 Juni 2021. Saat itu, Menteri Kumham Yasonna Laoly menunjuk Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kememkumham RI Widodo Ekatjahjana untuk merangkap tugas sebagai Plt Dirjen Imigrasi.

Saat ini, Kemenhukam juga telah punya 10 nama yang salah satunya nantinya akan menduduki bangku Dirjen Imigrasi. Namun kabar terakhir wawancara calon dirjen ditunda hingga pemberitahuan lanjutan.

Tentu, gambaran 'PR' dirjen baru sudah ada terpampang di depan mata. Komentar Presiden Jokowi pun menjadi hal utama yang harus dikerjakan pimpinan, menyusul persoalan lainnya.

Dan berikut beberapa poin yang menjadi prioritas pimpinan imigrasi yang baru setelah ditunjuk nanti, Kinerja imigrasi yang lamban terkait dengan pelayanan VoA dan KITAS yang dikeluhkan oleh para Investor dan Turis, Tuntuntan perubahan pelayanan dan kebijakan imigrasi yang harus dirubah total mengikuti perubahan yang cepat, Keputusan cepat dalam kebijakan pembuatan paspor, dimulai dari antrian via M-Paspor yang sering kali mengalami gangguan, kuota pendaftaran, hingga pembuatan maupun perpanjangan paspor, Perombakan jajaran dari Dirjen hingga bawahan yang lebih kompeten dan gerak cepat, dan Wajah baru kinerja dan layanan imigrasi yang lebih melayani bukan menyulitkan. (TIM/RED)