Bekasi,
KORANTRANSAKSI.Com – Sabtu, (20/06/2020) Wakil Walikota
Bekasi, Tri Adhianto dampingi Menkop UKM kunjungi Pasar Kranggan. Dalam
kunjungan kerja tersebut Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki melakukan
peninjauan lapangan terkait restrukturisasi pinjaman/pembiayaan oleh LPDB-KUMKM
kepada Koperasi Pedagang Pasar Kranggan.
Sebelum meninjau
pasar, Menteri Koperasi dan UKM, Teten
Masduki berbincang dengan perwakilan pedagang di Kantor Koperasi Pedagang Pasar
Kranggan, Bekasi, Jawa Barat, Hari Jumat Kemarin (19/6).
Pada kesempatan
tersebut, Teten menyebutkan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM telah mengupayakan
berbagai strategi terbaik bagi para pelaku usaha di tanah air khususnya
koperasi dan UKM agar dapat bertahan ditengah pandemi COVID-19.
“Saya bermaksud
memantau langsung progres kebijakan restrukturisasi pinjaman atau pembiayaan
yang telah dikeluarkan untuk membantu koperasi dan UMKM di Indonesia saat
pandemi COVID-19,” ujar Teten Masduki.
Pada kesempatan
tersebut, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto juga mengatakan Koperasi Simpan
Pinjam seperti di Kranggan saat ini peranannya sangat penting untuk memberikan
permodalan bagi UMKM sehingga KOPPAS Kranggan menjadi salah satu koperasi
terbaik di wilayah Kota Bekasi tepatnya di Kecamatan Jatisampurna.
“Ini luar biasa, hasil
yang dicapai dan dirasakan warga masyarakat tidak saja disekitar Jatisampurna,
tetapi sudah mulai melangkah ke seluruh wilayah Kota Bekasi. Adanya Koperasi
Pedagang Pasar Kranggan turut membantu pemerintah membangun ekonomi kerakyatan
skala mikro,” sambung Tri.
Tri menargetkan
setidaknya 65% dari 647 koperasi dan 203.000 UMKM di Kota Bekasi kembali
menggeliatkan produktifitasnya setelah adanya New Normal ini dengan tetap
mengedepankan protokol kesehatan.
Setelahnya, Wakil Wali
Kota Bekasi Tri Adhianto bersama Ketua Koperasi Pasar Kranggan (KOPPAS) Anim
Imanudin, Deputi Produksi dan Pemasaran Kemenkopolhukam Victoria, Direktur LPDB
KUMKM Supomo, Staf Khusus Menteri Riza Damanik menuju Pasar Tradisional
Kranggan, Kecamatan Jatisampurna.
Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah menjalin kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hal ini demi mendongkrak produk UMKM dalam
pengadaan barang di lembaga pemerintahan maupun perusahaan BUMN.
Teten menjelaskan
dalam pengadaan barang tersebut, LKPP menyediakan website khusus yang di
dalamnya terdapat E-Katalog. Dengan begitu, produk UMKM tidak perlu melewati
mekanisme tender.
"Jadi kebutuhan alat kantor, furnitur,
konsumsi untuk rapat, dan lainnya bisa belanja produk UMKM, akan kami pilih
produknya. Semuanya akan ada di e-catalog," ungkapnya. (GEOFFREY.M )
0 Komentar