 |
| Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti Ali Ghufron Mukti memberikan keterangan kepada wartawan, di Jakarta, Senin (5/6). |
JAKARTA, KORANTRANSAKSI.com
- Guna
meningkatkan jumlah tenaga pendidik atau dosen serta ilmuwan yang kompetitif di
masa depan, Pemerintah melalui
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) melalui
Direktorat Sumber Daya Iptek Dikti (SDID) meluncurkan program tiga skema
beasiswa bagi dosen, baik dosen perguruan tinggi negeri (PTN) maupun dosen
perguruan tinggi swasta (PTS).
“Ketiga
skema beasiswa itu adalah Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri
(BPP-DN), Beasiswa Afirmasi untuk Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB), dan
Beasiswa Program Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul
(PMDSU),” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti Ali
Ghufron Mukti kepada wartawan, di Jakarta, Senin (5/6).
Ali
Ghufron menyebutkan, tersedia 1.000 kuota bagi dosen yang akan mengikuti
BPP-DN, sementara beasiswa Afirmasi PTNB ada 150 kuota, dan untuk PMDSU ada 250
kuota. Beasiswa jenjang S-2 untuk dosen tetap yang memiliki NIDN (Nomor Induk
Dosen Nasional) atau NUPN diberikan melalui skema beasiswa Afirmasi PTNB.
Sedangkan BPP-DN diberikan kepada dosen di lingkup Kemristekdikti untuk
menempuh jenjang S-3.
Adapun
untuk beasiswa PMDSU, imbuh Ghufron, akan diberikan kepada fresh graduate yang
memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang doktor dengan masa pendidikan selama
empat tahun. Pada program ini, sarjana unggul tersebut dituntut menghasilkan
minimal dua publikasi hasil riset di jurnal internasional.
Dirjen
Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti itu menambahkan, peserta beasiswa
PMDSU akan memperoleh fasilitas berupa hibah penelitian untuk mahasiswa sebesar
Rp50-60 juta per tahun dan mendapat bimbingan penulisan publikasi ke luar
negeri. “Untuk ketiga beasiswa dalam negeri, yaitu BPP-DN, Beasiswa Afirmasi,
dan PMDSU sudah mulai dibuka pendaftarannya 5 Juni sampai dengan 30 Juni 2017,”
ungkap Ali Ghufron.
Tak
hanya itu, lanjut Ali Ghufron, tersedia juga beasiswa dosen ke luar negeri,
yakni dilakukan melalui skema Dikti Funded Fulbright ke Amerika Serikat (AS)
untuk 50 penerima, OeAD dengan Austria untuk 10 penerima, dan Newton Fund
dengan Inggris untuk delapan penerima.
6.000 Dosen
Pensiun
Direktur
Jenderal Sumber Daya Iptek Kemristekdikti Ali Ghufron Mukti itu mengemukakan,
hingga saat ini, tercatat 34.933 dosen di Indonesia masih berkualifikasi S-1.
Sedangkan jumlah profesor masih ada di angka 5.389 orang. Padahal, idealnya
seharusnya Indonesia butuh 22 ribu profesor.
Sementara
sampai 2021 lebih dari 6.000 dosen akan pensiun. “Oleh karena itu, beasiswa ini
menjadi terobosan untuk meningkatkan kapasitas dosen dan mencetak sumber daya
iptek dikti dari sarjana unggul,” kata Ali Ghufron.
Krisis Dosen
Karena berbagai persoalan yang dihadapi, Kemristekdikti menyatakan
Indonesia mengalami krisis dosen. "Kita
mengalami berbagai persoalan dosen seperti masih banyaknya dosen yang sarjana,
kemudian jumlah doktor dan guru besar yang masih kurang dari batas
minimal," ujar Ali Ghufron Mukhti.
Dia
menjelaskan, berdasarkan Undang-undang Guru dan Dosen, sejak 10 tahun disahkan,
seharusnya tidak ada lagi dosen yang berpendidikan sarjana atau minimal
pascasarjana. Namun kenyataannya, jumlah dosen yang masih sarjana masih
mencapai 34.393 dosen.
Sementara
dosen yang berpendidikan doktor juga masih sekitar 25.000 orang padahal paling
tidak jumlah doktor sebanyak 30.000. "Jumlah guru
besar juga masih sedikit, hanya 6.000 orang. Idealnya 22.000 guru besar,"
papar dia.
Oleh karena itu, lanjut
dia, pihaknya berupaya untuk mengatasi persoalan tersebut dengan melakukan
berbagai langkah yakni mempercepat proses pengurusan guru besar yang sebelumnya
membutuhkan waktu dua tahun, menjadi dua bulan saja. Kemudian memberikan
beberapa beasiswa untuk mengatasi persoalan pendidikan dosen. (ZN)
0 Komentar