RUU Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Usulkan Peran Negara Diperkuat

JAKARTA, KORANTRANSAKSI.com - Dalam program reforma agrarian, RUU Pertanahan menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu. Proses penyusunan RUU ini sudah lama berlangsung, dan sudah beberapa kali didiskusikan. Pemerintah bahkan mempercepat proses penyusunan dan tanggapan di internal pemerintah sendiri.
Para pemangku kepentingan menunggu perubahan-perubahan aturan pertanahan yang selama ini berpijak pada Undang-Undang Pokok Agraria. Mereka menunggu perkembangan proses pembahasan Pemerintah dan  DPR. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah ditunjuk mewakili dan menjadi koordinator instansi Pemerintah dalam pembahasa.
Kepala Bagian Perundang-undangan, Biro Hukum dan Humas  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Yagus Suyadi, menjelaskan ada 4 poin penting dalam RUU Pertanahan yang kini sedang digodok. Pertama, peran negara dalam penguasaan dan pengelolaan tanah perlu diperkuat. Itu penting guna mencegah agar tanah tidak melulu menjadi komoditas. Ini patut dijalankan dalam rangka penguatan hak-hak ekonomi rakyat yang berkeadilan.
“Misalnya, selama ini masyarakat hukum adat (MHA) sering terpinggirkan, jangan sampai mereka terdampak karena kepentingan yang memanfaatkan tanah sebagai komoditas,” kata Yagus dalam diskusi di Jakarta, Rabu (07/6).
Kedua, lebih menciptakan kepastian hukum bidang pertanahan. Hal itu diwujudkan dengan mengatur struktur penguasaan tanah, pembatasan penguasaan tanah dan memberantas mafia tanah. Ke depan, pemerintah akan lebih ketat dalam mengatur tata ruang. Itu perlu dilakukan untuk melindungi pemanfaatan tanah, jangan sampai melakukan pelanggaran hukum khususnya lingkungan. Tak ketinggalan, akan ada sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan tata ruang.
Ketiga, melibatkan masyarakat dalam kebijakan pemanfaatan tanah. Dengan begitu masyarakat bisa aktif memberi masukan dalam program pertanahan yang digulirkan pemerintah. Sekaligus mencegah penggunaan kekuatan yang berpotensi merampas tanah masyarakat. Keempat, semakin mendekatkan pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat. Targetnya, tahun 2025 mendatang seluruh tanah yang ada sudah terdaftar.
Selain itu, Yagus membeberkan RUU Pertanahan mengatur penguasaan ruang atas dan bawah. Ada bank tanah yang merupakan badan hukum, bertugas melakukan perencanaan, perolehan dan pemanfaatan tanah atau persediaan tanah. Tanah yang dihimpun itu nanti bisa dimanfaatan untuk kepentingan pemerintah, masyarakat dan pertahanan.
Kemudian, hak pengelolaan rencananya akan diperluas, bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, BUMN dan BUMD, badan pengelola, instansi lain dan MHA. Berikutnya, RUU Pertanahan akan mengatur agar aset MHA bisa dipertahankan karena selama ini korporasi yang ingin menggunakan wilayah adat bisa berkompromi dengan MHA. Hal itu berpotensi menghilangkan aset yang selama ini dimiliki MHA.
Oleh karenanya RUU Pertanahan akan memperkuat hak MHA terhadap wilayah adat mereka. Dengan begitu investor yang ingin menggunakan wilayah adat hanya diberi hak pengelolaan. Setelah hak pengelolaan itu habis masa berlakuknya, wilayah adat kembali dikelola penuh MHA. “Paling penting RUU Pertanahan tidak mengurangi berbagai prinsip yang telah tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” tukas Yagus.
Kepala Departemen Advokasi dan Kebijakan Seknas Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yahya Zakaria, mengingatkan agar RUU Pertanahan tidak seperti UU yang pernah diterbitkan sebelumnya yakni mereduksi ketentuan yang telah diamanatkan UU Pokok-Pokok Agraria. RUU Pertanahan harus selaras dengan UU yang disahkan Presiden Sukarno pada 24 September 1960 itu.
Yahya mencatat ada beberapa hal yang perlu diatur RUU Pertanahan seperti pendaftaran tanah yang sifatnya tidak administratif tapi mengidentifikasi ketimpangan struktur kepemilikan tanah. Pendaftaran itu dilakukan oleh satu lembaga yakni Kementerian ATR/BPN, baik tanah kategori hutan dan non hutan, serta memenuhi prinsip aktif, transparan, partisipatif dan kesetaraan. “Pendaftaran tanah ini sebagai pendukung pelaksanaan reforma agraria dan rencana tata guna tanah nasional,” usulnya.

Berikutnya, Yahya menyoal prioritas hak atas tanah. Menurutnya hak guna usaha (HGU) merupakan salah satu sumber konflik agraria dan perampasan tanah. Sesuai amanat UUPA, HGU harus dikikis sampai habis dan dialihkan menjadi milik koperasi dan badan usaha petani. Dalam pemanfaatan tanah yang diutamakan kepentingan masyarakat. “RUU Pertanahan harus mengatur ketat dan tegas batas minimum dan maksimum kepemilikan tanah agar tidak terjadi monopoli dan perampasan tanah,” pungkasnya. (SN)

KOMENTAR

Nama

Advertorial,5,Bea Cukai,6,BPN,2,Ekonomi,97,Film,25,Headline,88,Hibura,1,Hiburan,63,Hukum,78,Imigrasi,1,Internasional,1,Karimun,1,Lingkungan Hidup,1,Megapolitan,151,Musik,16,Nasional,280,NCW,1,Nusantara,19,Opini,10,Padang Pariaman,6,Pangkalpinang,1,Pariwisata,3,Pendidikan,43,Pidie,1,Politik,10,Polkam,1,Sepak Bola,11,Sinetron,1,Sport,20,Tasikmalaya,3,Tekno,6,Televisi,15,Trans Aceh,2,Trans Alor,1,Trans Asahan,1,Trans Babel,15,Trans Bali,2,Trans Bandung,5,Trans Banten,107,Trans Batam,3,Trans Batang,1,Trans Bekasi,66,Trans Belitung,5,Trans Beltim,1,Trans Belu,1,Trans Bengkulu,1,Trans Blitar,1,Trans Bogor,5,Trans Cimahi,6,Trans Demak,1,Trans Depok,16,Trans Gorontalo,4,Trans Humbahas,2,Trans Indragiri Hilir,1,Trans Indramayu,1,Trans Jabar,77,Trans Jakarta,68,Trans Jambi,1,Trans Jateng,14,Trans Jatim,107,Trans Jawa,220,Trans Kaimana,1,Trans Kalbar,5,Trans Kalimantan,6,Trans Kalteng,2,Trans Karawang,59,Trans Karo,1,Trans Kepri,4,Trans Klaten,1,Trans Lombok,1,Trans Magelang,1,Trans Magetan,1,Trans Malang,83,Trans Medan,1,Trans NTB,2,Trans NTT,2,Trans Padang Panjang,1,Trans Pagaralam,7,Trans Pangkalpinang,3,Trans Papua Barat,3,Trans Pekalongan,4,Trans Pontianak,1,Trans Prabumulih,5,Trans Purwakarta,2,Trans Raja Ampat,2,Trans Riau,1,Trans Sambas,1,Trans Sampit,1,Trans Sanggau,2,Trans Semarang,3,Trans Sidoarjo,15,Trans Sulawesi,4,Trans Sumatera,47,Trans Sumbar,12,Trans Sumsel,18,Trans Sumut,9,Trans Surabaya,1,Trans Surakarta,1,Trans Tangerang,1,Trans Tangsel,82,Trans Tapanuli Utara,2,Trans Tasikmalaya,2,Trans Tuban,1,Trans Tulung Agung,1,Trans Wonosobo,1,Trans Yogyakarta,2,Transportasi,4,Trasn Sumenep,1,
ltr
item
Koran Transaksi: RUU Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Usulkan Peran Negara Diperkuat
RUU Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Usulkan Peran Negara Diperkuat
Dalam program reforma agrarian, RUU Pertanahan menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu. Proses penyusunan RUU ini sudah lama berlangsung, dan sudah beberapa kali didiskusikan. Pemerintah bahkan mempercepat proses penyusunan dan tanggapan di internal pemerintah sendiri.
Koran Transaksi
http://www.korantransaksi.com/2017/06/ruu-pertanahan-kementerian-atr-bpn-usulkan-peran-negara-diperkuat.html
http://www.korantransaksi.com/
http://www.korantransaksi.com/
http://www.korantransaksi.com/2017/06/ruu-pertanahan-kementerian-atr-bpn-usulkan-peran-negara-diperkuat.html
true
1002478562800392392
UTF-8
Memuat Seluruh Berita Berita Tidak Ditemukan LIHAT SEMUA Baca selengkapnya Balas Batal Balas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua DIREKOMENDASIKAN KATAGORI ARSIP CARI SELURUH BERITA Tidak menemukan berita yang sesuai dengan permintaan anda KEMBALI KE BERANDA Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam lalu $$1$$ hours ago kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow INI KONTEN PREMIUM Silahkan bagikan untuk membuka Salin Seluruh Code Pilih Seluruh Code Semua kode telah disalin ke clipboard Anda Tidak dapat menyalin kode/teks, silakan tekan [CTRL] + [C] (atau CMD + C dengan Mac) untuk menyalin