Pelemahan DPD-RI: Kita Bisa Kembali ke Rezim Orba?

JAKARTA, KORANTRANSAKSI.com - Menurut Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, ada indikasi upaya pelemahan DPD RI melalui Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Bila ini benar terjadi, bukan tak mungkin akan mengembalikan negeri ini seperti masa rezim Orde Baru(Orba) dulu.
“Arahnya sudah kelihatan. Bila nanti RUU Pemilu disahkan, ada kemungkinan Indonesia akan kembali seperti zaman Orba,” kata Hanafi kepada awak media usai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (26/5)minggu lalu. Dengan kata lain, jika nanti disahkan sebagai UU, orientasi DPD akan cenderung mengarah pada kepentingan parpol. Alih-alih mengutamakan daerah yang diwakilinya.
Hal tersebut dapat dilihat pada RUU Pemilu, mensyaratkan para calon anggota DPD harus diseleksi oleh panitia seleksi (pansel) yang dibentuk oleh DPRD Provinsi. Dibentuknya pansel tersebut, lanjut Hanafi, sangatlah kental dengan kepentingan parpol karena anggota DPRD sendiri merupakan kader-kader dari parpol. Rakyat pasti tahu karena sekarang ini mereka sudah cerdas, komentar beberapa kalangan menimpali.
Yang menjadi pihak pengontrol bukan lagi rakyat, melainkan para pejabat di daerah. Bisa saja nanti mungkin yang akan muncul dan masuk DPD itu kalau bukan dari birokrat, yang pasti orang parpol (partai politik).
“Kalau diisi partai dan birokrat, itu isi kepalanya akan sama dengan DPRD di daerah atau anggota DPR dan dampaknya, DPD akan kehilangan daya tawarnya di depan DPR,” tegas alumni UIN Syarif Hidayatullah tersebut kepada awak media. Menurut Hanafi, pembentukan DPD pada awalnya ditujukan untuk menekan potensi separatisme di seluruh wilayah tanah air.
Pada sisi lain, pembentukan DPD dimaksudkan sebagai penyeimbang DPR di dalam MPR, terutama menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembagian keuangan dan sumber daya alam (SDA). Ada dugaan gejala parpolisasi ini sebagai upaya parpol untuk menguasai semua lembaga negara. Pasalnya, pemilihan beberapa pejabat, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan komisioner di beberapa institusi harus dengan pertimbangan DPR. (odjie/T-Ac)***

KOMENTAR

Nama

Advertorial,5,Bea Cukai,6,BPN,2,Ekonomi,97,Film,25,Headline,88,Hibura,1,Hiburan,63,Hukum,78,Imigrasi,1,Internasional,1,Karimun,1,Lingkungan Hidup,1,Megapolitan,151,Musik,16,Nasional,280,NCW,1,Nusantara,19,Opini,10,Padang Pariaman,6,Pangkalpinang,1,Pariwisata,3,Pendidikan,43,Pidie,1,Politik,10,Polkam,1,Sepak Bola,11,Sinetron,1,Sport,20,Tasikmalaya,3,Tekno,6,Televisi,15,Trans Aceh,2,Trans Alor,1,Trans Asahan,1,Trans Babel,15,Trans Bali,2,Trans Bandung,5,Trans Banten,107,Trans Batam,3,Trans Batang,1,Trans Bekasi,66,Trans Belitung,5,Trans Beltim,1,Trans Belu,1,Trans Bengkulu,1,Trans Blitar,1,Trans Bogor,5,Trans Cimahi,6,Trans Demak,1,Trans Depok,16,Trans Gorontalo,4,Trans Humbahas,2,Trans Indragiri Hilir,1,Trans Indramayu,1,Trans Jabar,77,Trans Jakarta,68,Trans Jambi,1,Trans Jateng,14,Trans Jatim,107,Trans Jawa,220,Trans Kaimana,1,Trans Kalbar,5,Trans Kalimantan,6,Trans Kalteng,2,Trans Karawang,59,Trans Karo,1,Trans Kepri,4,Trans Klaten,1,Trans Lombok,1,Trans Magelang,1,Trans Magetan,1,Trans Malang,83,Trans Medan,1,Trans NTB,2,Trans NTT,2,Trans Padang Panjang,1,Trans Pagaralam,7,Trans Pangkalpinang,3,Trans Papua Barat,3,Trans Pekalongan,4,Trans Pontianak,1,Trans Prabumulih,5,Trans Purwakarta,2,Trans Raja Ampat,2,Trans Riau,1,Trans Sambas,1,Trans Sampit,1,Trans Sanggau,2,Trans Semarang,3,Trans Sidoarjo,15,Trans Sulawesi,4,Trans Sumatera,47,Trans Sumbar,12,Trans Sumsel,18,Trans Sumut,9,Trans Surabaya,1,Trans Surakarta,1,Trans Tangerang,1,Trans Tangsel,82,Trans Tapanuli Utara,2,Trans Tasikmalaya,2,Trans Tuban,1,Trans Tulung Agung,1,Trans Wonosobo,1,Trans Yogyakarta,2,Transportasi,4,Trasn Sumenep,1,
ltr
item
Koran Transaksi: Pelemahan DPD-RI: Kita Bisa Kembali ke Rezim Orba?
Pelemahan DPD-RI: Kita Bisa Kembali ke Rezim Orba?
Menurut Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, ada indikasi upaya pelemahan DPD RI melalui Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Bila ini benar terjadi, bukan tak mungkin akan mengembalikan negeri ini seperti masa rezim Orde Baru(Orba) dulu.
https://4.bp.blogspot.com/-4EMlnGh0C9k/WSvBCKtmroI/AAAAAAAAES4/wdMSG-i6uC8Ddk3RSxGhKq6MUqaYnj9AgCLcB/s1600/DPD-RI.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-4EMlnGh0C9k/WSvBCKtmroI/AAAAAAAAES4/wdMSG-i6uC8Ddk3RSxGhKq6MUqaYnj9AgCLcB/s72-c/DPD-RI.jpg
Koran Transaksi
http://www.korantransaksi.com/2017/05/pelemahan-dpd-ri-kita-bisa-kembali-ke-rezim-orba.html
http://www.korantransaksi.com/
http://www.korantransaksi.com/
http://www.korantransaksi.com/2017/05/pelemahan-dpd-ri-kita-bisa-kembali-ke-rezim-orba.html
true
1002478562800392392
UTF-8
Memuat Seluruh Berita Berita Tidak Ditemukan LIHAT SEMUA Baca selengkapnya Balas Batal Balas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua DIREKOMENDASIKAN KATAGORI ARSIP CARI SELURUH BERITA Tidak menemukan berita yang sesuai dengan permintaan anda KEMBALI KE BERANDA Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam lalu $$1$$ hours ago kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow INI KONTEN PREMIUM Silahkan bagikan untuk membuka Salin Seluruh Code Pilih Seluruh Code Semua kode telah disalin ke clipboard Anda Tidak dapat menyalin kode/teks, silakan tekan [CTRL] + [C] (atau CMD + C dengan Mac) untuk menyalin