 |
| Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil. |
JAKARTA, KORANTRANSAKSI.com – Guna mengendalikan harga tanah yang saat ini terus melonjak tinggi, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengupayakan pembentukan Bank Tanah.
"Kalau ada
bank tanah, kita bisa ambil tanah-tanah yang terlantar, tanah bekas kawasan
hutan dan harganya nanti dikendalikan, tidak seperti sekarang," ujar Menteri
ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil pada Forum Ekonomi Nusantara dengan tema 'Peran
Perbankan dalam Mendukung Sektor Properti sebagai Lokomotif Perekonomian' di
Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (14/12).
Pemerintah, kata
Sofyan, seharusnya juga dapat mengatur harga tanah. Hal tersebut seperti yang
tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menyatakan bahwa
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Akan tetapi secara de
fakto negara tidak memiliki tanah sehingga tidak dapat mengendalikan harga
tanah. "Pembentukan Bank Tanah seharusnya dilakukan sejak dahulu, karena
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kesulitan memiliki rumah akibat
tingginya harga tanah," pungkasnya.
Nantinya tanah
yang masuk dalam Bank Tanah akan diberikan Hak Pengelolaan dan pemanfaatan
tanahnya digunakan untuk Lahan Perumahan dan pembentukan Kota Baru, Pembangunan
Infrastruktur, Industri dan pariwisata, Pertanian dan Pangan, dan Penanganan
Bencana. Sofyan menjelaskan peraturan untuk pembentukan Bank Tanah juga tidak
lagi perlu menunggu terbentuknya undang-undang tapi cukup dengan Peraturan
Pemerintah. “Kita akan kebut bikin PP. Jangan lagi tunggu Undang-Undang
draftnya nanti di Januari 2017 bisa selesai. Karena kita targetkan di 2017 itu
sudah beroperasi,” kata Sofyan.
Menurutnya
percepatan pembentukan Bank Tanah semata-mata dilakukan dalam rangka membantu
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat memiliki tanah dan rumah
mereka sendiri. Meski demikian Sofyan menyadari bahwa industri properti
merupakan industri yang melibatkan banyak pihak, karenanya Sofyan mengundang
peran aktif perbankan menyalurkan Kredit Perumahan Rakyat khususnya pada KPR-
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). "Kami memberikan apresiasi
yang tinggi untuk Bank BTN yang secara konsisten menjadi penyalur KPR-FLPP
terbesar," pujinya.
Kementerian ATR/BPN
melalui Bank Tanah akan fokus pada ketersediaan lahan dengan harga terkendali
bagi pembangunan Perumahan MBR dan Rusunami yang pembangunannya dapat
melibatkan BUMN, BUMD dan Developer swasta. (Her/SN)
0 Komentar