Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani saat memberikan himbauan dalam kegiatan konferensi pers di Jakarta pada Kamis (21/3/24) |
Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI
Benny menyampaikan apresiasi kepada pihak Kepolisian RI atas pengungkapan
dugaan TPPO dengan modus magang mahasiswa ke Jerman lewat program Ferien Job
yang melibatkan 33 universitas di Indonesia.
"BP2MI sebagai badan yang diberikan mandat
memberikan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia merasa prihatin
terhadap kejadian tersebut. Dari beberapa pengalaman, BP2MI menangani berbagai
modus kerja ke luar negeri melalui program pemagangan," kata Benny.
Lebih lanjut Benny mengingatkan, untuk program magang
menjadi modus bagi perusahaan untuk mencari pekerja dengan upah rendah. Banyak
peserta magang juga direkrut tidak sesuai dengan prosedur yang ada dalam
peraturan perundang-undangan.
Para pemagang yang menjadi korban TPPO juga kebanyakan diperlakukan selayaknya pekerja, dengan hak-hak yang tidak dipenuhi sebagaimana mestinya pekerja. Sementara itu, Dia mengatakan ketidakjelasan status menjadikan mereka menjadi rawan terhadap berbagai tindak eksploitasi. Baik eksploitasi waktu kerja dan tidak terpenuhinya hak-hak bagi pekerja.
"BP2MI mengimbau kepada Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, karena magang ini lebih penempatan dilakukan perguruan tinggi,
untuk dapat melakukan upaya penertiban dan pengaturan terhadap Lembaga
Pelatihan Kerja yang sering kali melakukan praktik penempatan kerja ke luar
negeri bekerja sama dengan perguruan tinggi baik melalui modus magang maupun
pekerja migran Indonesia," jelasnya.
Ia juga menegaskan jika perguruan tinggi dan LPK
tidak dapat melakukan penempatan pekerja ke luar negeri, yang hanya bisa
dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk
pihak swasta.
Sebelumnya Bareskrim Polri mengatakan terdapat 1.047 mahasiswa yang menjadi korban TPPO dengan modus program magang Ferien Job ke Jerman. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan kasus itu berawal dari laporan KBRI Jerman tentang empat mahasiswa yang menjadi korban TPPO, dalam keterangan pada Rabu (20/3). (TIM)
0 Komentar