![]() |
Aksi Damai yang dilakukan di Halaman Kantor Walikota Palembang (Foto:dok) |
Walaupun pekerjaan tersebut sudah dikuasakan ke KPA bukan berarti PA lepas tangan begitu saja, duduk manis di meja terima laporan yang bersifat Asal Bapak Senang (ABS), kata Haris SB Koordinasi Aksi. Contohnya peningkatan jalan Lebung Bangsal Kec. Alang-alang Lebar Kel. Talang Kelapa yang dikerjakan oleh CV. ITRAMA sebesar Rp. 997.278.000,- dan peningkatan jalan Talang Kepuh Kec. Gandus dilaksanakan oleh KAFFAH SATRIA USAHA yang tidak jelas apakah CV atau PT. kedua jalan tersebut semuanya seumur jagung.
Korupsi, kolusi terjadi dimana-mana, itu adalah musuh rakyat yang telah menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa dan negara, bisa membuat perpecahan bangsa dikarenakan kebangkrutan dan merusak perekonomian negara. Sehingga menyebabkan banyak kemiskinan yan menimbulkan kriminal dimana-mana karena rakyat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, jangan sampai APBD Kota Palembang dihabis-habiskan tahun demi tahun hanya untuk membangun jalan yang tidak berkualitas, belum habis masa pemeliharaan sudah banyak yang rusak.
![]() |
Koordinator Aksi Haris.SB saat menyerahkan berkas kepada Ibu H. Letizia (Foto:dok) |
Coba kalau
jalan tersebut bertahan setidaknya lima tahun jadi APBD yang lainnya bisa
digunakan untuk pemulihan ekonomi rakyat, itu yang prioritas bukan berarti
perbaikan jalan dan pembangunan jalan tidak prioritas itu juga sangat
prioritas, kalau belum setahun jalan tersebut rusak kembali seperti semula
lebih baik nggak usah, itu namanya pemborosan anggaran dan pembangunan yang
sia-sia kata Yuliadi Anpratman, SH, selaku koordinator lapangan.
Perwakilan dari Pemerintah Kota Palembang ibu Hj. Letizia menemui massa yang berada di halaman Kantor Walikota Palembang. Dihadapan massa, saya hanya menerima apa yang saudara sampaikan. “Saya tidak bisa memutuskannya apalagi untuk memecat Kadin PUPR dan Tata Ruang Kota Palembang, nanti saya sampaikan kepada Bapak Walikota apa yang menjadi tuntutan saudara”, tuturnya.
Koordinator Aksi Harris SB dihadapan massa menyerahkan berkas kepada Staff ahli Walikota Palembang bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Investasi Setda Palembang ibu Dra. Hj. Letizia untuk disampaikan kepada Pak Wali, agar pak Harnojoyo tahu dan mengetahui apa yang terjadi di lapangan dan bisa mengambil tindakan. Jika tuntutan kami dalam bulan-bulan ini Kepala Dinas PU PR dan Tata Ruang Kota Palembang Ir. H. Bastari, MT tidak diganti, maka kami akan menggelar aksi kembali di halaman kantor Walikota ini dengan massa yang lebih besar lagi. (NH)
0 Comments