POLITIK IDENTITAS DALAM KASUS ARTERITA DAHLAN DAN PDIP

 

(Foto:dok)
Serang, KORANTRANSAKSI.com - Tagar #SundaTanpaPDIP terus naik di media sosial sebagai buntut dari ucapan Arterita Dahlan, anggota #DPR RI dari PDIP yang minta pencopotan Kejati Jabar karena menggunakan bahasa Sunda dalam forum resmi. “Ini pasti ada yang memainkan dari orang yang tidak suka ke PDIP”, begitu kata pengurus PDIP.

Kalau dia ada di hadapan saya, pasti langsung saya jawab. "Iya, karena tahun ini mulai masuk tahun politik yang endingnya tahun 2024." Terlali naif kalau orang politik ngomong begitu, seolah dia tak pernah memainkan itu.Justru yang harus diwaspadai adalah permainan itu menggunakan alat bernama POLITIK IDENTITAS.

Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukan jati diri suatu kelompok tersebut.

Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim, yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa 'sama', baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya.Politik identitas memiliki daya yang kuat untuk mengotak-kotakan masyarakat berdasarkan identitas dan bisa jadi saling berhadapan dan berseteru.

Dalam kasus Arterita Dahlan, politik identitas itu berlandaskan suku dan ras yang bernama #SUNDA. Maka tagar #SundaTanpaPDIP terlihat jelas identitas apa yang sedang dimainkan. Identitas itu muncul akibat ucapan politisi #PDIP yang menyulut emosi yang merata dari orang-orang yang beridentitas orang #Sunda.

Identitas orang #Sunda itu berada di Jawa Barat dan Banten. Jawa Barat memiliki 33,7 juta pemilih dan Banten 6,9 juta pemilih pada tahun 2019.  Total jumlah 40,6 juta pemilih. Tentu saja jumlah pemilih ini, terutama Jawa Barat sangat siginifikan dalam gelaran Pemilu Legislatif, Presiden dan kepala daerah pada tahun 2024. PDIP memperoleh suara pada posisi kedua setelah Partai Gerinda di kedua provinsi tersebut.

Jika permainan #SundaTanpaPDIP ini terus dipelihara hingga dalam rentang dua tahun 2022 hingga 2023 atau hingga 2024, saya meyakini ini bakal mampu menganjlokan perolehan suara PDIP di Jabar dan Banten. Solusinya?

Orang PDIP sudah berpengalaman dalam menangani hal tersebut, asal jangan ada begundal yang membisikan langkah yang justru menambah kemarahan orang beretnis Sunda. Artinya, kalau saya ngomong solusinya, ya seperti mengajari entog ngojai.( Daeng Yusvin Karuyan)


Post a Comment

0 Comments