Kota Prabumulih Merintih, NCW Himbau Presiden Jokowi Tinjau Langsung

Jalan lingkar Kota Prabumulih dalam kondisi rusak berat.

Infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi perekonomian di Kota Prabumulih dalam kondisi rusak berat. Laju perekonomian di kota ini pun terhambat.

PRABUMULIH, KORANTRANSAKSI.com - Prabumulih, kota yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia ini kini sedang merintih. Urat nadi perekonomian kota dengan luas 434,46 km² ini sedang tersumbat. Jalan utama kota yang menjadi perlintasan tujuh Kabupaten/Kota untuk menuju Kota Palembang, Ibukota Provinsi Sumatera Selatan dalam kondisi rusak berat.

Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih, telah berupaya agar urat nadi perekonomian di wilayahnya tidak terganggu. Pada tahun 2006 Pemkot Prabumulih telah membuat jalan lingkar sepanjang 21 km dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD). Namun status jalan tersebut pada tahun 2015 telah berubah menjadi jalan nasional dengan SK Menteri Nomor: 284/KPTS/M/2015 tanggal 23 April 2015.

Dengan berubahnya status jalan tersebut, kini Pemkot Prabumulih ibarat seorang anak hanya bisa meminta pertolongan kepada orang tuanya, yakni Pemerintah Pusat. Walikota Prabumulih Ir. H. Ridho Yahya, MM telah memohon bantuan perbaikan jalan lingkar Kota Prabumulih kepada Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo melalui surat nomor: 400/608/BAPPEDA/2016 tanggal 19 Oktober 2016.

Dalam surat tersebut Walikota Prabumulih melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa jalan lingkar Prabumulih dalam kondisi rusak berat dan sangat mengkhawatirkan. Bahkan sering terjadi kemacetan dan kecelakaan sehingga menghambat distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat. “Untuk itu kami mohon bantuan perbaikan jalan tersebut kepada Bapak Presiden,” ujarnya.

Walikota Prabumulih Ir. H. Ridho Yahya, MM.

Menurut Walikota Prabumulih, perbaikan jalan lingkar Prabumulih sangat urgen, selain untuk memulihkan urat nadi perekonomian, jalan tersebut juga menjadi salah satu penunjang kelancaran pelaksanaan Asia Games di Palembang tahun 2018 mendatang.

Guna memperlancar urat nadi perekonomian di Kota Prabumulih, Walikota Prabumulih juga mengusulkan pembangunan jembatan layang (flyover) di atas perlintasan sebidang antara rel kereta api dan jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih yang merupakan jalan utama. Permohonan pembangunan flyover yang terletak di Kelurahan Patih Galuh, Kecamatan Prabumulih Barat ini disampaikan Walikota Prabumulih kepada Presiden Joko Widodo melalui surat nomor: 400/607/BAPPEDA/2016 tanggal 19 Oktober 2016.

Kota Prabumulih yang merupakan kota perlintasan di Provinsi Sumatera Selatan ini mengusulkan pembangunan flyover Patih Galuh, mengingat volume kendaraan yang cukup padat, ditambah jalur double track kereta api dan sekitar 30 meter dari perlintasan sebidang tersebut terdapat jembatan Sungai Sedupi yang telah menyebabkan sering terjadinya kecelakaan di wilayah tersebut. Namun untuk membiayai pembangunan flyover tersebut, APBD Kota Prabumulih belum mampu.

Menurut Walikota Prabumulih, memang sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor: 290/KPTS/M/2015, jalan Sudirman Kota Prabumulih tidak lagi termasuk dalam ruas jalan nasional. Namun perlu disampaikan bahwa jalan Jenderal Sudirman merupakan satu-satunya akses jalan yang menghubungkan Kabupaten/Kota yang berada disisi barat Provinsi Sumatera Selatan (Palembang) dan sebaliknya. “Sehingga walaupun status jalan Jenderal Sudirman tersebut tidak lagi sebagai ruas jalan nasional, namun dalam fungsinya tetap jalan arteri,” tegasnya.

Pemkot Prabumulih, lanjut Walikota Ridho Yahya, telah berupaya memperlancar lalu lintas di kawasan tersebut, yakni dengan melebarkan jalan Sudirman pada wilayah tersebut menjadi dua jalur dengan menggunakan dana APBD tahun 2015. Namun, pelebaran jalan tersebut dirasa masih belum cukup, mengingat masih terjadinya kemacetan dan kecelakaan di daerah tersebut.

Walikota Ridho Yahya juga manyampaikan bahwa Detail Engineering Design (DED) pembangunan flyover Patih Galuh sudah dibuat oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III.

Usulan pembangunan flyover Patih Galuh mendapat dukungan dari berbagai pihak. Diantaranya Polres Prabumulih yang disampaikan melalui surat nomor: B/673/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015. “Dengan adanya pembangunan flyover tersebut dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas dan kemacetan yang sering terjadi di wilayah tersebut,” ujar Kapolres Prabumulih, AKBP Arief Adiharsa, S.IK, M.TCP.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan juga mendukung pembangunan flyover Patih Galuh yang disampaikan melalui surat nomor: JB.209/X/1/DR.III.SS.2015 tanggal 2 Oktober 2015. “Pada prinsipnya kami mendukung pembangunan flyover tersebut. Mohon agar pembangunan flyover dapat menjadi prioritas Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI,” ujar EVP Divre III SS, Wawan Ariyanto.

Jalan lingkar Kota Prabumulih dalam kondisi rusak berat.

Jokowi Diminta Tinjau Langsung

Dukungan perbaikan jalan lingkar Kota Prabumulih dan pembangunan flyover Patih Galuh juga datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nasional Corruption Watch (NCW). LSM yang bermotto ‘Mewujudkan Indonesia Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme’ ini mendukung penuh permohonan Walikota Prabumulih yang disampaikan kepada Presiden Jokowi itu.

“Jika jalan rusak tetap dibiarkan seperti ini maka kemacetan akan semakin parah, bahkan angka kecelakaan akan bertambah. Insyaallah DPP NCW akan segera menyampaikan permasalahan ini kepada pemerintah pusat,” tegas Ketua Umum DPP NCW, Drs. Syaiful Nazar saat meninjau lokasi jalan lingkar Kota Prabumulih, Jumat 3 Februari 2017.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan DPP NCW bersama dengan DPC NCW Prabumulih, kondisi jalan lintas Kota Prabumulih memang dalam kondisi rusak berat. “Banyak ditemukan lubang yang menganga di jalan lintas Kota Prabumulih. Kondisi ini semakin parah dengan banyaknya truk-truk bermuatan batu-bara yang melebihi tonase yang setiap hari melintasi jalan tersebut,” terang Syaiful Nazar yang didampingi Ketua DPD NCW Prabumulih, Fairus Syarif dan anggotanya.

Ketua DPP NCW meminta kepada Presiden Joko Widodo meninjau langsung lokasi agar mengetahui bahwa jalan lingkar Kota Prabumulih urgen untuk diperbaiki. “Setelah melakukan tinjauan langsung ke lokasi, saya juga mengimbau agar Presiden Joko Widodo juga melakukan tinjauan langsung dan segera realisasikan perbaikan jalan lingkar Kora Prabumulih,” tandas Syaiful Nazar. (Q4)