Sebanyak 50 RUU Menjadi Prioritas di Tahun 2017

Menkumham Yasonna H. Laoly.
JAKARTA, KORANTRANSAKSI.com - Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas untuk Tahun 2017 telah disetujui DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah. Sebanyak 50 RUU ditetapkan menjadi Prolegnas RUU Prioritas di tahun 2017. Hal ini disepakati setelah dilakukannya Rapat Kerja antara Pemerintah dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, dan Panitia Perancang UU DPD RI.
Mewakili Pemerintah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI, yang telah mewujudkan usulan daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017. “Semoga hasil Prolegnas RUU Prioritas  Tahun 2017 ini sesuai yang diharapkan dan dibutuhkan masyarakat, baik secara kualitas, maupun kuantitas,” ujar Yasonna di ruang Baleg DPR RI, Jakarta, Rabu (14/12/2016).
Menkumham juga berharap, kerja sama antara Baleg DPR RI, Menkumham, dan Panitia Perancang UU DPD RI dapat terus ditingkatkan, agar menghasilkan Prolegnas yang realistis, dan responsif. “Reformasi Hukum menjadi agenda strategis Pemerintah saat ini untuk memulihkan kepercayaan publik, menciptakan keadilan, dan kepastian hukum dapat terwujud melalui penataan regulasi yang berkualitas,” tandas Yasonna.
Selain membahas Prolegnas RUU Prioritas untuk Tahun 2017, Baleg yang diketuai oleh Dossy Iskandar Prasetyo juga menyetujui Daftar Perubahan Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2015-2019. Seluruh Fraksi di dalam Baleg DPR RI menyetujui Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, dan Daftar Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019. (Q4)
Berikut Daftar Prolegnas 50 RUU Prioritas Tahun 2017:
No.
Judul Rancangan Undang – Undang
Draf RUU dan Naskah Akademik Disiapkan Oleh
1
RUU tentang Kekarantiaan Kesehatan
Pemerintah
2
RUU tentang Pertanahan
DPR
3
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pemerintah
4
RUU tengang Karantian Hewan, Ikan dan Tumbuhan
DPR
5
RUU tentang Jasa Konstruksi
DPR
6
RUU tentang Arsitek
DPR
7
RUU tentang Kewirausahaan Nasional
DPR
8
RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
DPR
9
RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (dala Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
DPR
10
RUU tentang Sistem Perbukuan
DPR
11
RUU tentang Kebudayaan
DPR
12
RUU tentang Ekonomi Kreatif
DPR
13
RUU tentang Perubahan atas UU No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak
Pemerintah
14
RUU tentang Perubaha Kelima atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Pemerintah
15
RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
DPR
16
RUU tentang Wawasan Nusantara
DPD
17
RUU tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorime
Pemerintah
18
RUU tentang Kitab Hukum Pemilu (dalam Prolegnas 2015-2019
Pemerintah
19
RUU tentang Kepalangmerahan
Pemerintah
20
RUU tentang Jabatan Hakim
DPR
21
RUU tentang Pertembakauan
DPR
22
RUU tentang Perubabahan atas UU No.5 Than 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
DPR
23
RUU tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
DPR
24
RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
DPR
25
RUU tentang Perkelapasawitan
DPR
26
RUU tentang Perubahan atas UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
DPR
27
RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia
DPR
28
RUU tentang BUMN dan BUMD (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU NO.19 Tahun 2003 tentang BUMN
DPR
29
RUU tentang Perubahan atas UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
DPR
30
RUU tentang Perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
DPR
31
RUU tentang Kebidanan
DPR
32
RUU tentang Perubahan kedua atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan
DPR
33
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
DPR
34
RUU tentang Perubahan atas UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
DPR
35
RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
DPR
36
RUU tentang Perubahan atas UU No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penleitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Pemerintah
37
RUU tentang Bea Materai
Pemerintah
38
RUU tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Pemerintah
39
RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Pemerintah
40
RUU tentang Perubahan kedua atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Pemerintah
41
RUU tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
DPR
42
RUU tentang Tangungjawab Sosial Perusahaan
DPR
43
RUU tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
DPR
44
RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan
DPR
45
RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat
DPR
46
RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah usat dan Daerah (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Pemerintah
47
RUU tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Pemerintah
48
RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal
Pemerintah
49
RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan
DPD
50
RUU tentang Perubahan ke-Dua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR


Comments

Popular posts from this blog

H. MUKRONI FAHMI JABAT CAMAT PAMULANG KOTA TANGSEL YANG BARU

London Love Story 2, Ending Kisah Cinta Caramel

Diantara Beberapa Artis Minang Lagi Naik Daun Ratu Sikumbang dan Rayola