 |
| Ribuan pengunjuk rasa memadati kawasan Bundaran Air Mancur Bank Indonesia sebelum menuju ke depan Istana Merdeka di Jakarta. |
Salim Said mengingatkan, bahwa masyarakat Indonesia sudah mempunyai pemahaman tersendiri mengenai Almaidah ayat 51 sejak dulu. Menurutnya, hal tersebut sudah tidak perlu diungkit lagi dalam sistem kebangsaan Indonesia yang telah paripurna menerima Pancasila.
Jakarta,
Trans
– Aksi massa yang berdemontrasi 4 November lalu dianggap akan memberi pelajaran
politik bagi politisi di Indonesia. Pengamat politik Salim Said berujar bahwa
politisi Indonesia harus belajar dari sejarah bangsa Indonesia dengan baik. "Menjadi
politisi Indonesia tidak bisa tidak melihat histori. Lihat saja di Amerika
butuh berapa tahun bagi mereka untuk menerima pemimpin Katolik. Para politisi
harus tahu sejarah. Jangan cuma lihat undang-undang. Ada kejadian yang tidak
bisa dibicarakan meskipun secara hukum boleh," ujar Salim di sebuah
diskusi di Restoran Boplo, Jalan Gereja Theresia, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2016).
Kemampuan berpolitik Basuki T Purnama
(Ahok) yang dinilai kurang mumpuni. Ia menyayangkan sikapnya yang sering
menyatakan komentar yang menyinggung dan kontroversial, jelas Salim Said.
"Ahok harus tahu ini. Kelemahannya
dia mulutnya itu. Kalau saya bayangkan dia punya semacam gadget canggih untuk
melihat siapa musuh saya hari ini. Dia melanggar ranjau. Salah satu ranjau itu
adalah masalah Al Maidah ayat 51," jelasnya.
Salim mengingatkan bahwa masyarakat
Indonesia sudah mempunyai pemahaman tersendiri mengenai Almaidah ayat 51 sejak
dulu. Menurutnya, hal tersebut sudah tidak perlu diungkit lagi dalam sistem
kebangsaan Indonesia yang telah paripurna menerima Pancasila.
"Saya mengatakan demokrasi bisa
berjalan kalau umat Islam mengambil tempatnya dalam konfigurasi Pancasila. Ada
perbedaan tapi ada kenyataan. Masyarakat sudah tahu sejak dulu Al Maidah tapi
tidak mempersoalkan. Permasalahannya Pak Ahok tidak mengetahui itu, kita
sembunyikan tapi diungkit," pungkasnya.
Sebagaimana Ketua Gerakan Nasional Pengawal
Fatwa (GNPF) MUI Bactiar Nasir mengatakan aksi 4 November 2016 sebagai
kemenangan umat. Karena para demonstran dapat bersabar dan tidak balik
menyerang saat polisi melepas gas air mata. “Kita sudah menang karena kita
sudah melakukannya dengan cara manusiawi yang adil dan beradab walaupun
Presiden Jokowi dengan sengaja meninggalkan rakyat dan tidak menghormati proses
demokrasi yang dilakukan oleh peserta unjuk rasa aksi damai Bela Islam dan Bela
Alquran,” katanya dalam pesan siaran singkat, Ahad (6/11).
Kericuhan antara massa dan aparat
keamanan pecah di depan Istana Merdeka. Petugas kepolisian pun terpaksa
melepaskan gas air mata untuk mengendalikan situasi. Pada saat bersamaan, tiga
mobil kepolisian terbakar di kawasan Monas.Kericuhan juga dilaporkan terjadi di
sejumlah titik, antara lain, Penjaringan. Hingga kini, belum diketahui penyebab
pasti kericuhan di depan Istana Merdeka.
Untuk itu, Presiden Jokowi memastikan
Indonesia dalam kondisi aman pasca demo 4 November yang berujung ricuh.
Presiden Jokowi akan mengundang tokoh politik dan agama untuk menyejukan
suasana. "Kita terus mengundang tokoh-tokoh politik, agama yang kita
undang untuk memberikan masukan dalam rangka memberikan rasa sejuk,
mendinginkan suasana dan hal-hal seperti itu akan kita lakukan dalam minggu
ini," ujar Jokowi saat berinteraksi dengan warga negara Indonesia di
Sydney melalui video conference di Istana Bogor, Minggu (6/11/2016).
Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa
situasi sudah aman terkendali, termasuk stabilitas politik. Sehinggga
masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan. Menurut Jokowi kondisi perekonomian
juga berjalan seperti biasanya. Jokowi kembali menegaskan bahwa negara
memberikan ruang bagi masyarakat untuk berdemonstrasi, namun dengan cara yang
tertib dan damai. "Sehingga ke depan penyampaian aspirasi dilakukan dengan
tertib dan damai. Tapi kalau sudah masuk pelanggaran hukum, saya pastikan
aparat keamanan, kepolisian akan melakukan penegakan hukum dengan tegas,"
pungkasnya.
Ketua
Umum PBNU
Said Aqil Siradj mengapresiasi para
peserta demonstrasi 4 November yang sempat mempertahankan aksi damai. Meskipun
ia juga menyayangkan terjadinya kerusuhan ba'da isya saat demo seharusnya sudah
usai.
Said menilai pemerintah lamban dalam
melakukan komunikasi politik dengan rakyat. Dia mendesak agar pemerintah
membuka komunikasi yang lebih intensif dengan tokoh lintas agama. "Kami
mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan dialog yang lebih intensif
dengan seluruh lintas tokoh pemuka agama sehingga terbangun suasana yang
kondusif," kata Said dalam keterangan resminya, Minggu (06/11/2016).
Dia juga meminta agar seluruh rakyat
Indonesia bersatu dan tidak mudah terprovokasi oleh oknum yang tidak
bertanggungjawab. Masyarakat diminta untuk turut menjaga situasi agar tetap
kondusif. Said menduga kerusuhan yang
terjadi pada 4 November malam itu dilakukan oleh kelompok yang ingin merusak
kemurnian dan niat suci para peserta aksi. Sebab menurutnya, aksi tersebut
direncanakan akan dilakukan secara demokratis. "Aksi Damai 4 November
tentu hendak meluruskan etika berpolitik para pemimpin," Sebab hal itu
justru menjadi perpecahan di kalangan masyarakat dan menimbulkan hal yang
mengarah pada upaya penistaan atas agama. "PBNU menyerukan kepada
Kepolisian untuk segera mengusut tuntas dugaan penistaan agama yang dilakukan
oleh Basuki Tjahaja Purnama ini sesuai dengan hukum dan perundangan,"
tuturnya.
Pertemuan
Wapres JK dengan Peserta Demo
Perwakilan peserta demo 4 November
akhirnya mau bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla setelah menolak ditemui
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. Pertemuan
berlangsung di kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana Negara di jalan Medan
Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada pukul 17.40 WIB petang Jumat kemarin.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan
Rakyat Arsul Sani ikut dalam pertemuan tersebut. Dari pihak pemerintah selain
Wapres JK ada Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo, Menkopolhukam Wiranto,
Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin,
Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Wakapolri Komjen Syafruddin, Panglima TNI
Jenderal Gatot Nurmantyo.
Sementara dari pihak demo 4 November
diwakili antara lain Ustaz Bahtiar Nasir dan dua wakilnya. Anggota Komisi III
DPR RI dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy dan Arsul Sani yang juga Sekjen
PPP diminta mendampingi.
"Saya sendiri bersama Habib
Abubakar diberitahu Kapolri bahwa kami berdua diminta oleh tokoh-tokoh unjuk
rasa untuk mendampingi mereka. Permintaannya kata Kapolri disampaikan ketika
mereka bertemu Kapolri dan Wakapolri 2 malam sebelumnya," kata Arsul saat
berbincang Sabtu (5/11/2016). Menurut
Arsul, pertemuan berlangsung sangat cair. Tak ada perdebatan antara perwakilan
pendemo dengan pemerintah. "Suasana pertemuan dengan Wapres begitu akrab.
Tidak ngotot-ngototan seperti bayangan banyak orang," kata Arsul.
Usai pertemuan, Wapres JK menegaskan
bahwa kasus Ahok harus diselesaikan dalam waktu dua pekan secara tegas.
"Kesimpulannya adalah soal saudara Ahok, kita akan tegakkan hukum,
laksanakan dengan hukum yang tegas dan diselesaikan dalam dua minggu,"
kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat
(4/11/2016).
Dikatakan JK, pelaksanaan hukum yang
cepat itu harus berjalan sesuai aturan. "Sehingga semua berjalan sesuai
aturan hukum yang tegas," katanya.
HMI,
PII dan GPII Bantah
Tiga organisasi kepemudaan, yaitu
Himpunan Mahasiswa Islam, Pelajar Islam Indonesia, dan Gerakan Pemuda Islam
Indonesia, mengadakan konferensi pers terkait dengan demonstrasi 4 November.
Tiga organisasi ini menolak disebut sebagai provokator kericuhan. "Tidak
benar kami disebut sebagai provokator kericuhan kemarin," kata Ketua Umum
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Mulyadi P. Tamsir saat ditemui di
kantor PB HMI, Jakarta Selatan, Sabtu, 5 November 2016.
Mulyadi menuturkan, saat aksi
berlangsung, mereka berada di barisan depan demonstran dan tidak bisa mundur.
Dia menegaskan bahwa provokator itu bukan dari HMI. "Saya sudah cross
check ke semua cabang, tidak ada yang menjadi penyebab kerusuhan."
Dia menjelaskan, pelaku yang diduga
sebagai provokator justru bukan kader HMI. Alasannya, orang yang ditangkap
karena dituduh provokator adalah seorang beragama Katolik. "Kalau kader
HMI pasti Islam," ucapnya.
Kemudian Mulyadi menunjukkan foto saat
kerusuhan kemarin terjadi, di mana terlihat seseorang menjadi pelaku kericuhan
sambil membawa bendera HMI. Namun Mulyadi menolaknya. "Bendera kami warnanya
hijau tua, yang di foto ini hijau muda."
Selain itu, Mulyadi membantah adanya
bentrokan antara massa HMI dan Front Pembela Islam. Mereka juga meminta
kepolisian segera mempercepat proses hukum penistaan agama, yang diduga
dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Lalu, ketiga organisasi ini juga
mengimbau seluruh masyarakat Indonesia dan kader-kader mereka tetap tenang dan
tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya.
Tokoh
politik
Pengamat politik Siti Zuhro mengatakan
presiden Joko Widodo dan juga tokoh politik harus memberikan teladan untuk
memberikan pernyataan yang menyejukkan. "Tapi dalam suasana seperti ini
pak Jokowo sesuai dengan himbauan sebelumnya bagaimana menghadirkan kedamaian,
memelihara kebhinekaan kita, merawat NKRI kita, memang nuansa kesejukan yang
seharusnya disebutkan dan dimunculkan, jangan ada nuansa- nuansa yang
memunculkan terjemahan lain, karena ini akan diikuti dengan pernyataan yang apa
benar ditunggangi, seperti itu," jelas Siti.
Dia mengatakan aksi yang terjadi pada
Jumat lalu merupakan aspirasi umat Islam yang harus disikapi pemerintah dan
aparat kepolisian dengan melakukan penyelidikan yang transparan terhadap kasus
"dugaan penistaan agama" yang dilakukan Ahok. "Aksi itu
menunjukkan ada kesan seolah-olah ada pejabat yang dilindungi, oleh karena itu
proses hukum harus transparan, dan secepatnya," jelas Siti.
Kepolisian menjanjikan akan mengumumkan
hasil penyidikan kasus ini dalam dua pekan, termasuk menyelesaikan pemeriksaan
para saksi dan Ahok yang dijadwalkan pada Senin (06/11), dan juga melakukan
gelar perkara. Polisi sampai saat ini sudah memeriksa lebih dari 22 saksi, yang
terdiri dari saksi ahli agama, bahasa dan juga saksi dari pihak pelapor serta
masyarakat Kepulauan Seribu yang hadir ketika Ahok berpidato.
Disisi lain Anggota DPR RI, Ahmad
Zainuddin mengatakan aparat keamanan harus benar-benar menjamin situasi di
Ibukota kondusif dan aman. Keseriusan Polri menuntaskan kasus penistaan agama
oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi kuncinya.
"Situasi kondusif dan aman di
Ibukota tergantung polisi. Akan benar-benar kondusif, syaratnya polisi harus
serius menuntaskan kasus Ahok bahkan hingga dipenjara," ujar Zainuddin
dalam rilisnya kepada Republika.co.id, Sabtu (5/11).
Zainuddin menuturkan, aksi bela Alquran
di Jakarta dan berbagai kota yang diikuti hingga ratusan ribu anggota
masyarakat yang diwarnai kericuhan dan penggerudukan ke DPR tidak akan terjadi
jika sejak awal polisi bersikap adil dan Presiden Jokowi bersikap tegas dengan
tidak melindungi Ahok.
"Kita lihat janji polisi dalam dua
minggu ini. Segera penuhi tuntutan masyarakat. Jangan mencari provokator lain,
akar permasalahannya ada pada sikap mereka," cetus politikus PKS ini. Menurut
anggota Komisi IX DPR RI ini, DPR harus mengawal sampai akhir proses penuntasan
kasus Ahok. DPR harus benar-benar menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol
pemerintah agar terjadi keseimbangan di masyarakat.
Lebih lanjut menurut Zainuddin, para
elite politik dan pemerintahan juga harus mensikapi krisis politik yang sedang
berjalan. Karena menurutnya, kasus Ahok memiliki dampak politik yang tinggi.
"Saya kira elite politik dan negara
ini perlu bertemu duduk bersama. Kasus Ahok ini punya implikasi luas dan kompleks
terhadap keseimbangan situasi. Tidak cukup hanya urusan pemerintah,"
imbuhnya.
Polisi
Gelar Kasus Ahok Secara Terbuka
Polri akan melakukan gelar perkara
secara terbuka terhadap terlapor dugaan kasus penistaan agama Basuki Tjahaya
Purnama (Ahok). Sebagai bentuk transparansi, Polri ingin mengundang berbagai
pihak termasuk kejaksaan, Kompolnas dan media saat gelar perkara.
"Kita kan hadirkan juga saudara
terlapor saudara Basuki Tjahaja Purnama, kalau yang bersangkutan ingin hadir
dipersilakan tetapi, kalau tidak ingin hadir bisa diwakili penasihat
hukum," kata kapolri Jenderal Tito Karnavian di Kompleks Istana Negara,
Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2016).
Polri, kata Tito, juga akan mendengarkan
masukan dari beberapa pihak terkait untuk membantu penyelidikan kasus Ahok ini.
Pihak-pihak yang akan diminta masukan di antaranya Kejaksaan, Kompolnas dan
Komisi III DPR RI. "Nanti selain penyidikan kita juga akan mengundang
pihak eksternal yaitu dari kejaksaan dan tim dari Kompolnas sebagai pengawas
kepolisian. Bahkan bisa juga kita akan mengundang, kami akan konsultasi dengan
ketua komisi III (DPR RI, -red) yaitu tim dari komisi III beberapa orang yang
ditugaskan untuk mengawasi proses kasus ini," ungkapnya.
"Ini dengan gelar perkara ini
dilakukan secara terbuka dan melibatkan pihak-pihak terkait kemudian kita buka
juga kepada publik yaitu melalui media secara live," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla
menegaskan bahwa kasus Ahok harus diselesaikan dalam waktu dua pekan secara
tegas. "Kesimpulannya adalah soal saudara Ahok, kita akan tegakkan hukum,
laksanakan dengan hukum yang tegas dan diselesaikan dalam dua minggu,"
kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat
(4/11/2016). Dikatakan JK, pelaksanaan hukum yang cepat itu harus berjalan
sesuai aturan. "Sehingga semua berjalan sesuai aturan hukum yang
tegas," katanya.
Kepolisian mengatakan akan selidiki
"informasi intelejen" yang menyebut aktor-aktor politik berada di
belakang kerusuhan yang terjadi pascaaksi damai yang menuntut proses hukum
terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.
Dugaan keterlibatan aktor politik itu,
disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers Jumat tengah malam,
dengan menyebutkan kerusuhan yang terjadi setelah unjuk rasa damai dimanfaatkan
oleh aktor politik. "Itu menjadi bagian yang kami cermati dan selidiki,
" jelas Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar.
Polisi telah menangkap dan memeriksa 10
orang yang diduga merupakan provokator aksi kekerasan yang berlangsung usai
demonstrasi damai pada Jumat (04/11).
Aksi damai diikuti antara lain oleh
tokoh Front Pembela Islam Rizieq Shihab, politikus Fachri Hamzah dan Fadli Zon.
Kepolian mengatakan dalam demonstrasi itu memang massa terbagi dua, ada massa
yang ingin terlibat aksi damai, tetapi juga ada yang berniat untuk rusuh.
Namun, yang sepuluh orang sempat
diamankan dalam ricuh di penghujung aksi 4 November 2016. Mereka akhirnya
dipulangkan karena belum ada bukti yang mencukupi.
"Hasil gelar perkaranya, 10 orang
tersebut dipulangkan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi
Setiyono di Jakarta, Minggu (6/11/2016). Sebanyak tujuh orang dilepaskan karena
tidak ditemukan adanya tindak pidana. Sedangkan tiga sisanya terindikasi
melakukan tindak pidana namun barang buktinya masih dianggap kurang.
"Sepuluh orang itu diamakan dari
TKP di Jl Medan Merdeka Barat dan Jl Medan Merdeka Utara," ujar Awi. Ricuh
di depan Istana Kepresidenan itu terjadi pada Jumat 4 November 2016 malam.
Padahal sebelumnya aksi demo 4 November yang dilangsungkan sejak pagi
berlangsung simpatik dan tertib.
Bagaimana
Nasib Rupiah Besok?
Aksi demo besar-besaran yang terjadi
pada Jumat (4/11/2016) membuat rupiah labil. Dolar AS sempat melesat di kisaran
Rp 13.110 menjelang aksi demo 4 November 2016 lalu.
Mata uang naik tajam ke level
tertingginya di Rp 13.137. Saat ini, posisi dolar AS bertengger di level Rp
13.114.
Analis Global Market Bank Mega, James
Evan Tumbuan menjelaskan, ada potensi kembali menguatnya dolar AS terhadap
rupiah, esok hari. Selain sentimen global yang jadi faktor dominan, prediksi
penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga bisa semakin memukul rupiah.
"Pergerakan tergantung kondisi di
Amerika Serikat, tapi kurang kondusif karena di sana election (pemilihan
Presiden), kecenderungannya uang larinya bukan ke emerging market, tapi ke mata
uang negara-negara maju seperti Euro dan Yen. Itu yang saya kira bisa membuat
rupiah melemah," jelasnya kepada detikFinance, Minggu (6/11/2016).
"Bursa global juga sedang kurang
baik. IHSG diprediksi akan melemah karena market global, salah satunya juga
karena demo. Kalau IHSG turun otomatis orang yang beli rupiah akan
sedikit," tambah James. Dia berujar, kalau pun ada pelemahan rupiah,
diperkirakan tidak akan turun terlalu dalam."Tidak akan banyak proyeksi
(turun), paling tidak di kisaran level Rp 13.100 atau sekitar Rp 13.120. Saya
tidak melihat ada pelemahan rupiah sampai Rp 13.200 ke atas," ujar James. (TIM/SN/RN/MM/FIQ)
0 Komentar