Pemerintah Diminta Mencabut PP Pemberian Imbalan Pelapor Tipikor


JAKARTA,KORANTRANSAKSI.Com - Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2018 yang memberi imbalan dana sebesar Rp 200 juta bagi pihak-pihak yang melaporkan tindak pidana korupsi, diminta dicabut. Selain hanya sebagai pengalihan isu pemerintah tidak dapat menjalankan tugas pemberantasan korupsi, PP ini juga membuka peluang bagi aktivis anti korupsi untuk melakukan pemerasan.

“Sebagaimana diketahui, kemarin Pemerintah meluncurkan beleid pemberian imbalan sebesar Rp 200 juta bagi pelapor tindak korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018. MAKI menolak adanya PP tersebut dan meminta dicabut,” kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) di Jakarta, Rabu (9/10/18). 

Menurut dia, kebijakan pemerintah memberi imbalan terhadap pelapor tindak pidana korupsi (tipikor) itu juga akan membuka peluang tindak pemerasan dan sekalagis menurunkan daya juang relawan yang bersifat volunter (relawan).

“Disisi lain imbalan tersebut akan memberikan peluan oknum aktivis menjadi pemeras (blackmail) karena adanya rangsangan imbalan sebagaimana terjadi dalam cerita film koboi. Pasal 165 KUHP menegaskan setiap warga negara untuk berkewajiban untuk melaporkan setiap kejahatan yg diketahuinya,” jelas Boyamin.

Karena itu, pihaknya menyatakan pemerintah gagal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor). Karena itu MAKI menolak dan meminta Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2018 yang memberi imbalan dana sebesar Rp 200 juta bagi pihak-pihak yang melaporkan tindak pidana korupsi, dicabut. Pasalnya PP ini hanya sebagai pengalihan isu dari kegagalan tersebut.

“Pemerintah seharusnya lebih mementingkan peningkatan kualitas aparat penegak hukum yang masih gagal dan belum mampu meningkatkan indeks pemberantasan korupsi karena masih dibawah angka 4. Kami khawatir isu imbalan (PP 43/2018) ini hanya dipakai untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam memberantas korupsi,” ujarnya.

Alasan lain selain pengalihan isu kegagalan pemerintah dalam tugas pemberantasan tipikor melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni mengacu pada kondisi keuangan negara dan agak ironis PP ini juga membuka peluang bagi para aktivis untuk melakukan tindak pemerasan.

Padahal, kata Boyamin, kondisi keuangan negara saat ini terus menerus mengalami defisit anggaran yang justru menjadi beban berat untuk sebuah negara seperti Indonesia. “Negara masih membutuhkan biaya untuk pembangunan yang lebih penting. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mengalami keterpurukan sementara dolar AS semakin naik terhadap rupiah sehingga penerbitan PP tersebut belum pas waktunya dan berimplikasi akan menambah beban keuangan negara,” ujarnya.

Itu sebabnya, kata dia alasan pemerintah memberi imbalan bagi pelapor tipikor tersebut tidak dapat diterima dan seharusnya pemerintah lebih melihat kualitas aparat terkait dalam pemberantasan korupsi. Hal itu, supaya pemerintah bisa melakukan tugasnya yang hingga sekarang masih gagal dalam tugasnya bukan malah menerbitkan PP pemberian imbalan bagi pelapor tipikor dan mencabut PP tersebut.

“Pemerintah seharusnya mencabut PP No 43/2018 yang memberi imbalan bagi pelapor tindak pidana korupsi tersebut,” tegasnya. 

Berdasarkan itu, Boyamin menyatakan pihaknya akan terus menyuarakan menolak pemberian imbalan terhadap pelaporan kasus korupsi dalam bentuk apapun, dan pihaknya tidak pernah mengajukan imbalan terhadap setiap laporan korupsi yg diajukan MAKI, tidak akan pernah membuat rekening badan hukum MAKI sebagai konsekuensi untuk penerimaan imbalan. 

Dia juga menjelaskan, pihaknya akan membiayai secara mandiri untuk tugas pemberantasan korupsi yang diperoleh dari para pendiri yang terdiri dari sembilan orang dan sebagian pendirinya adalah lawyer yang berkomitmen untuk tidak menangani kasus-kasus korupsi. (INDRADE/TIM)

KOMENTAR

Nama

Advertorial,5,Bea Cukai,6,BPN,2,Ekonomi,97,Film,25,Headline,96,Hibura,1,Hiburan,63,Hukum,79,Imigrasi,1,Internasional,3,Karimun,1,Lingkungan Hidup,1,Megapolitan,151,Musik,16,Nasional,284,NCW,1,Nusantara,19,Opini,13,Padang Pariaman,6,Pangkalpinang,1,Pariwisata,4,Pendidikan,43,Pidie,1,Politik,10,Polkam,1,Sepak Bola,11,Sinetron,1,Sport,22,Tasikmalaya,3,Tekno,7,Televisi,15,Trans Aceh,2,Trans Alor,1,Trans Asahan,1,Trans Babel,15,Trans Bali,2,Trans Bandung,5,Trans Banten,107,Trans Batam,3,Trans Batang,1,Trans Bekasi,68,Trans Belitung,5,Trans Beltim,1,Trans Belu,1,Trans Bengkulu,1,Trans Blitar,1,Trans Bogor,5,Trans Cimahi,6,Trans Demak,1,Trans Depok,16,Trans Gorontalo,4,Trans Humbahas,2,Trans Indragiri Hilir,1,Trans Indramayu,1,Trans Jabar,78,Trans Jakarta,68,Trans Jambi,1,Trans Jateng,14,Trans Jatim,107,Trans Jawa,220,Trans Kaimana,1,Trans Kalbar,5,Trans Kalimantan,6,Trans Kalteng,2,Trans Karawang,59,Trans Karo,1,Trans Kepri,4,Trans Klaten,1,Trans Lombok,1,Trans Magelang,1,Trans Magetan,1,Trans Malang,83,Trans Medan,1,Trans NTB,2,Trans NTT,2,Trans Padang Panjang,1,Trans Pagaralam,7,Trans Pangkalpinang,3,Trans Papua Barat,3,Trans Pekalongan,4,Trans Pontianak,1,Trans Prabumulih,5,Trans Purwakarta,2,Trans Raja Ampat,2,Trans Riau,1,Trans Sambas,1,Trans Sampit,1,Trans Sanggau,2,Trans Semarang,3,Trans Sidoarjo,15,Trans Sulawesi,4,Trans Sumatera,47,Trans Sumbar,12,Trans Sumsel,19,Trans Sumut,9,Trans Surabaya,1,Trans Surakarta,1,Trans Tangerang,1,Trans Tangsel,82,Trans Tapanuli Utara,2,Trans Tasikmalaya,2,Trans Tuban,1,Trans Tulung Agung,1,Trans Wonosobo,1,Trans Yogyakarta,2,Transportasi,4,Trasn Sumenep,1,
ltr
item
Koran Transaksi: Pemerintah Diminta Mencabut PP Pemberian Imbalan Pelapor Tipikor
Pemerintah Diminta Mencabut PP Pemberian Imbalan Pelapor Tipikor
https://3.bp.blogspot.com/-N0_KLZ32fdw/W7233WIlFhI/AAAAAAAAI6Y/usxXFDp1XC0OVcJl0EY1PZxSE7o7c3WbgCLcBGAs/s1600/kpk.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-N0_KLZ32fdw/W7233WIlFhI/AAAAAAAAI6Y/usxXFDp1XC0OVcJl0EY1PZxSE7o7c3WbgCLcBGAs/s72-c/kpk.jpg
Koran Transaksi
http://www.korantransaksi.com/2018/10/pemerintah-diminta-mencabut-pp.html
http://www.korantransaksi.com/
http://www.korantransaksi.com/
http://www.korantransaksi.com/2018/10/pemerintah-diminta-mencabut-pp.html
true
1002478562800392392
UTF-8
Memuat Seluruh Berita Berita Tidak Ditemukan LIHAT SEMUA Baca selengkapnya Balas Batal Balas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua DIREKOMENDASIKAN KATAGORI ARSIP CARI SELURUH BERITA Tidak menemukan berita yang sesuai dengan permintaan anda KEMBALI KE BERANDA Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam lalu $$1$$ hours ago kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow INI KONTEN PREMIUM Silahkan bagikan untuk membuka Salin Seluruh Code Pilih Seluruh Code Semua kode telah disalin ke clipboard Anda Tidak dapat menyalin kode/teks, silakan tekan [CTRL] + [C] (atau CMD + C dengan Mac) untuk menyalin