 |
| Kementerian BUMN. |
JAKARTA,
KORANTRANSAKSI.com - Pengamat senior ekonomi politik dari
Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menyebut, kiprah
BUMN saat ini hanya sebagai bancakan oligarki pemerintahan Jokowi baik dalam
hal sumberdaya ekonomi, keuangan dan organisasi BUMN. Makanya tak aneh jika
kemudian pemerintah, melalui Menteri BUMN Rini Soemarno banyak menempatkan
orang-orang pemerintah dari eselon I atau II untuk rangkap jabatan menjadi
komisaris di perusahaan pelat merah itu.
“Justru
yang terjadi, penempatan orang-orang dari penguasa dalam BUMN merupakan cara
paling efektif untuk menjarah BUMN. Dengan demikian, maka belanja BUMN yang
sangat besar yang bernilai ribuan triliun itu bisa menjadi proyek bancakan
penguasa,” kecam Daeng seperti ditulis Aktual.com, Senin (5/6)lalu. Bahkan hal
itu dialami BUMN strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. “Makanya
berbagai mega proyek yang direncakan oleh BUMN tersebut jadi bancakan oligarki
penguasa. Sehingga cepat atau lambat BUMN itu akan gulung tikar,” prediksi Salamuddin
lagi.
Apalagi
sekarang, kata dia, BUMN dipaksa mengambil utang yang besar ke luar negeri dan
dari pasar keuangan. Sehingga beban BUMN meningkat, penerimaan BUMN pun menurun
seperti yang terjadi di PT PLN (Persero). Diduga tradisi itu juga menimpa BUMN
strategis lainnya.
Salamuddin khawatir jika
BUMN itu sudah bangkrut, maka BUMN ini selanjutnya bisa saja dijual ke swasta,
dilepas ke para taipan dan asing. Lagi-lagi penjualan aset BUMN dapat menjadi
ajang korupsi oligarkhi penguasa. Jadi BUMN bangkrutpun mereka selalu untung.
Rakyat cuma dapat ampasnya? (Odjie/Akc)***
0 Komentar