Pejabat Rangkap Jabatan Bikin Bangkrut BUMN

Kementerian BUMN.
Kementerian BUMN.
JAKARTA, KORANTRANSAKSI.com - Pengamat senior ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menyebut, kiprah BUMN saat ini hanya sebagai bancakan oligarki pemerintahan Jokowi baik dalam hal sumberdaya ekonomi, keuangan dan organisasi BUMN. Makanya tak aneh jika kemudian pemerintah, melalui Menteri BUMN Rini Soemarno banyak menempatkan orang-orang pemerintah dari eselon I atau II untuk rangkap jabatan menjadi komisaris di perusahaan pelat merah itu.
“Justru yang terjadi, penempatan orang-orang dari penguasa dalam BUMN merupakan cara paling efektif untuk menjarah BUMN. Dengan demikian, maka belanja BUMN yang sangat besar yang bernilai ribuan triliun itu bisa menjadi proyek bancakan penguasa,” kecam Daeng seperti ditulis Aktual.com, Senin (5/6)lalu. Bahkan hal itu dialami BUMN strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. “Makanya berbagai mega proyek yang direncakan oleh BUMN tersebut jadi bancakan oligarki penguasa. Sehingga cepat atau lambat BUMN itu akan gulung tikar,” prediksi Salamuddin lagi.
Apalagi sekarang, kata dia, BUMN dipaksa mengambil utang yang besar ke luar negeri dan dari pasar keuangan. Sehingga beban BUMN meningkat, penerimaan BUMN pun menurun seperti yang terjadi di PT PLN (Persero). Diduga tradisi itu juga menimpa BUMN strategis lainnya.
Salamuddin khawatir jika BUMN itu sudah bangkrut, maka BUMN ini selanjutnya bisa saja dijual ke swasta, dilepas ke para taipan dan asing. Lagi-lagi penjualan aset BUMN dapat menjadi ajang korupsi oligarkhi penguasa. Jadi BUMN bangkrutpun mereka selalu untung. Rakyat cuma dapat ampasnya? (Odjie/Akc)***

Posting Komentar

0 Komentar