Menurut Rieke Presiden Bisa Dianggap Melanggar Konstitusi

Presiden Joko Widodo saat menghadiri Ulang Tahun Megawati Soekarno Putri di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, beberapa waktu silam.
Presiden Joko Widodo saat menghadiri Ulang Tahun Megawati Soekarno Putri di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, beberapa waktu silam.
JAKARTA, KORANTRANSAKSI.com - Menurut politikus Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, pemerintah Jokowi punya waktu sebelum 6 Juni 2017 untuk mengirimkan Surat Presiden (Supres) dan daftar inventarisir masalah (DIM) tentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual kepada DPR RI. Bila hingga batas waktu yang ditentukan tidak mengirimkan, maka Presiden berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan Pasal 49 ayat 2 Nomor 12 Tahun 2011. Alias dianggap melanggar konstitusi.
Konon tanggal 6 Juni 2017 batas waktu Presiden mengirimkan Supres RUU Penghapusan Kekerasan Seksual kepada DPR RI, kata Rieke dalam konfrensi persnya, di Media Center DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (2/6)kemarin. “Kami tidak ingin Presiden melanggar Undang-Undang, lantaran para pembantunya yang belum menyiapkan draft Supres dan DIM-nya,” tambah Rieke yang juga anggota Komisi VI DPR RI.
Seperti diketahui, Pasal 49 ayat 2 menyebutkan ‘Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima’. Sementara pada kesempatan yang sama, Ketua Komnas Perempuan, Azriana memyampaikan catatan sejak 5 tahun terkahir kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan tertinggi terjadi di ranah publik maupun komunitas. Kekerasan yang dilaporkan juga meningkat setiap tahunnya. Tahun 2016 kasus kekerasan seksual berjumlah 5.765 kasus.
Karena itu, DPR bersama Komnas Perempuan dan Komnas Ham serta penggiat yang memberikan perhatian pada soal kekerasan seksual terhadap perempuan mendorong pemerintah segera menunjukkan keberpihakan terhadap RUU tersebut. Tentunya dengan segera membahasnya bersama DPR. Menurut Azriana, dia mendorong masyarakat sipil mengawal penerbitan Surat Presiden dan memantau setiap tahapan proses pembahasan RUU penghapusan seksual tersebut. (Odjie/Ak-NS)*** 

KOMENTAR

Nama

Advertorial,5,Bea Cukai,6,BPN,2,Ekonomi,97,Film,22,Headline,85,Hibura,1,Hiburan,53,Hukum,77,Imigrasi,1,Internasional,1,Karimun,1,Lingkungan Hidup,1,Megapolitan,150,Musik,15,Nasional,265,NCW,1,Nusantara,19,Opini,10,Padang Pariaman,6,Pangkalpinang,1,Pariwisata,2,Pendidikan,43,Pidie,1,Politik,10,Polkam,1,Sepak Bola,11,Sinetron,1,Sport,20,Tasikmalaya,3,Tekno,5,Televisi,12,Trans Aceh,2,Trans Alor,1,Trans Asahan,1,Trans Babel,15,Trans Bali,2,Trans Bandung,5,Trans Banten,95,Trans Batam,3,Trans Batang,1,Trans Bekasi,53,Trans Belitung,5,Trans Beltim,1,Trans Belu,1,Trans Bengkulu,1,Trans Blitar,1,Trans Bogor,5,Trans Cimahi,6,Trans Demak,1,Trans Depok,16,Trans Gorontalo,4,Trans Humbahas,2,Trans Indragiri Hilir,1,Trans Indramayu,1,Trans Jabar,77,Trans Jakarta,67,Trans Jambi,1,Trans Jateng,14,Trans Jatim,107,Trans Jawa,220,Trans Kaimana,1,Trans Kalbar,5,Trans Kalimantan,6,Trans Kalteng,2,Trans Karawang,57,Trans Karo,1,Trans Kepri,4,Trans Klaten,1,Trans Lombok,1,Trans Magelang,1,Trans Magetan,1,Trans Malang,83,Trans Medan,1,Trans NTB,2,Trans NTT,2,Trans Padang Panjang,1,Trans Pagaralam,7,Trans Pangkalpinang,3,Trans Papua Barat,3,Trans Pekalongan,4,Trans Pontianak,1,Trans Prabumulih,5,Trans Purwakarta,2,Trans Raja Ampat,2,Trans Riau,1,Trans Sambas,1,Trans Sampit,1,Trans Sanggau,2,Trans Semarang,3,Trans Sidoarjo,15,Trans Sulawesi,4,Trans Sumatera,47,Trans Sumbar,8,Trans Sumsel,16,Trans Sumut,7,Trans Surabaya,1,Trans Surakarta,1,Trans Tangerang,1,Trans Tangsel,75,Trans Tapanuli Utara,2,Trans Tasikmalaya,2,Trans Tuban,1,Trans Tulung Agung,1,Trans Wonosobo,1,Trans Yogyakarta,2,Transportasi,4,Trasn Sumenep,1,
ltr
item
Koran Transaksi: Menurut Rieke Presiden Bisa Dianggap Melanggar Konstitusi
Menurut Rieke Presiden Bisa Dianggap Melanggar Konstitusi
Menurut politikus Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, pemerintah Jokowi punya waktu sebelum 6 Juni 2017 untuk mengirimkan Surat Presiden (Supres) dan daftar inventarisir masalah (DIM) tentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual kepada DPR RI. Bila hingga batas waktu yang ditentukan tidak mengirimkan, maka Presiden berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan Pasal 49 ayat 2 Nomor 12 Tahun 2011. Alias dianggap melanggar konstitusi.
https://1.bp.blogspot.com/-Lxu2UfA5-jk/WTS4bC6ek1I/AAAAAAAAEVU/CUcxh82lkakJnFkMl1OY3bxNQguOpxpqACLcB/s1600/Presiden-Joko-Widodo-saat-menghadiri-Ulang-Tahun-Megawati-Soekarno-Putri-di-Taman-Ismail-Marzuki%252C-Jakarta%252C-beberapa-waktu-silam..jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Lxu2UfA5-jk/WTS4bC6ek1I/AAAAAAAAEVU/CUcxh82lkakJnFkMl1OY3bxNQguOpxpqACLcB/s72-c/Presiden-Joko-Widodo-saat-menghadiri-Ulang-Tahun-Megawati-Soekarno-Putri-di-Taman-Ismail-Marzuki%252C-Jakarta%252C-beberapa-waktu-silam..jpg
Koran Transaksi
http://www.korantransaksi.com/2017/06/menurut-rieke-presiden-bisa-dianggap-melanggar-konstitusi.html
http://www.korantransaksi.com/
http://www.korantransaksi.com/
http://www.korantransaksi.com/2017/06/menurut-rieke-presiden-bisa-dianggap-melanggar-konstitusi.html
true
1002478562800392392
UTF-8
Memuat Seluruh Berita Berita Tidak Ditemukan LIHAT SEMUA Baca selengkapnya Balas Batal Balas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua DIREKOMENDASIKAN KATAGORI ARSIP CARI SELURUH BERITA Tidak menemukan berita yang sesuai dengan permintaan anda KEMBALI KE BERANDA Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam lalu $$1$$ hours ago kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow INI KONTEN PREMIUM Silahkan bagikan untuk membuka Salin Seluruh Code Pilih Seluruh Code Semua kode telah disalin ke clipboard Anda Tidak dapat menyalin kode/teks, silakan tekan [CTRL] + [C] (atau CMD + C dengan Mac) untuk menyalin