 |
| Kepala Bidang Anggaran dan Akutansi, Risdar Yuli. |
Manggar,
Trans - Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Belitung Timur (Beltim) berencana memotong anggaran rutin
dari gaji atau tunjangan pegawai. Defisit pada Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan sebesar kurang lebih Rp 8 miliar membuat
pemerintah terpaksa mengambil kebijakan tersebut.
Hal
ini disampaikan, Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD) Kabupaten Beltim, Ahmadni melalui Kepala Bidang Anggaran dan Akutansi,
Risdar Yuli kepada wartawan, beberapa waktu lalu.
Ia
mengatakan setidaknya ada tiga alternatif yang akan diambil terkait defisit
APBD. Yang pertama, penundaan pembayaran gaji pegawai, yang kedua, pemotongan
tunjangan pegawai, dan yang ketiga pengurangan pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD).
“Kalau
kita tunda pembayaran gaji pegawai selama satu bulan, kita masih bisa membayar
untuk tahun selanjutnya, artinya gajinya dirapel. Kalau alternatif ke dua yakni
penghilangan TPP (Tunjangan Pendapatan Pegawai-red), itu akan membuat pegawai
hanya akan menerima gaji semata, tanpa embel-embel lainnya,” ungkap Yuli.
Yuli
menjelaskan selama satu bulan gaji pegawai yang dibayarkan pemerintah sebesar
Rp 19 milyar, Rp 14 milyar merupakan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan
Rp 5 milyar merupakan gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT).
“Kalau
nanti defisitnya hanya Rp 8 milyar, kemungkinan kita akan tutup dengan PTT
saja. Jadi untuk bulan Desember 2016 tidak kita bayarkan. Tetapi sekali lagi
ini untuk semua tunjangan daerah, termasuk tunjangan fungsional, uang makan,
bahkan untuk dokter. Cuman untuk tunjangan guru masih aman,” jelas Yuli.
Namun
ia menekankan kebijakan baru ini akan diambil seusai rapat antara Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Beltim,
Selasa (27/9) mendatang. Jika DPRD ‘berbaik hati’ untuk mengurangi defisit,
maka penundaan gaji atau pemotongan tunjangan dapat dihindari.
“Semuanya
tergantung finalisasi berapa defisit yang dapat ditutup, makanya kita tunggu
hasil rapat antara TAPD dengan Banggar DPRD. Kalau mereka dapat bantu
mengurangi defisit, kita dapat sedikit bernapas. Tapi bukan dak mungkin juga
jumlah defisit dapat bertambah,” sebut Yuli.
Menurutnya
selama ini TAPD Beltim sudah berupaya maksimal untuk menekan defisit yang ada.
Bahkan DPPKAD dan Bupati Beltim sudah mengeluarkan instruksi melakukan
penghematan anggaran di setiap SKPD. Hanya saja beberapa SKPD ada yang sudah
terlanjur melaksanakan kegiatan, sehingga penghematan tidak bisa dilakukan.
“Semua
SKPD bilang kegiatannya penting, mendesak dan sudah dilaksanakan. Dak banyak
yang rela belanjanya dipotong, jadi kita di TAPD tidak bisa apa-apa lagi,
tergantung DPRD lah,” sambungnya.
Saat
ini jumlah uang kas Pemkab Beltim di Bank Sumsel-Babel hanya mencapai Rp 91
milyar. Jumlah ini akan digunakan untuk belanja pembangunan dan rutin lainnya
hingga akhir tahun ini. Diprediksi jumlahnya tak akan banyak bertambah,
mengingat hanya segelintir pemasukan yang akan diterima Pemkab Beltim.
Sementara
itu, Ketua DPRD Beltim Tom Haryono Harun saat dihubungi Minggu (25/9),
mengatakan dirinya belum bisa banyak berkomentar mengingat pembahasan APBD
Perubahan sedang dibahas saat ini. Ia meminta agar menunggu hasil sinkronisasi
dan finalisasi anggaran saat Rapat Paripurna Rabu (28/9).
“Besok pas paripurna
aja yah. Sekarang soalnya sedang kita bahas dengan SKPD. Bapak juga masih
diluar saat ini,” tutup Tom. (Rita)
0 Komentar