Pejabat Rangkap Jabatan Bikin Bangkrut BUMN

Ichsanuddin Noorsy.
JAKARTA, KORANTRANSAKSI.com - Pengamat senior ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menyebut, kiprah BUMN saat ini hanya sebagai bancakan oligarki pemerintahan Jokowi baik dalam hal sumberdaya ekonomi, keuangan dan organisasi BUMN. Makanya tak aneh jika kemudian pemerintah, melalui Menteri BUMN Rini Soemarno banyak menempatkan orang-orang pemerintah dari eselon I atau II untuk rangkap jabatan menjadi komisaris di perusahaan pelat merah itu.
“Justru yang terjadi, penempatan orang-orang dari penguasa dalam BUMN merupakan cara paling efektif untuk menjarah BUMN. Dengan demikian, maka belanja BUMN yang sangat besar yang bernilai ribuan triliun itu bisa menjadi proyek bancakan penguasa,” kecam Daeng seperti ditulis Aktual.com, Senin (5/6) lalu.
Bahkan hal itu dialami BUMN strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. “Makanya berbagai mega proyek yang direncakan oleh BUMN tersebut jadi bancakan oligarki penguasa. Sehingga cepat atau lambat BUMN itu akan gulung tikar,” prediksi Salamuddin lagi.
Apalagi sekarang, kata dia, BUMN dipaksa mengambil utang yang besar ke luar negeri dan dari pasar keuangan. Sehingga beban BUMN meningkat, penerimaan BUMN pun menurun seperti yang terjadi di PT PLN (Persero). Diduga tradisi itu juga menimpa BUMN strategis lainnya.
Salamuddin khawatir jika BUMN itu sudah bangkrut, maka BUMN ini selanjutnya bisa saja dijual ke swasta, dilepas ke para taipan dan asing. Lagi-lagi penjualan aset BUMN dapat menjadi ajang korupsi oligarkhi penguasa. Jadi BUMN bangkrut pun mereka selalu untung. Rakyat cuma dapat ampasnya?

Skenario Menggarong BUMN
Sementara itu, pakar ekonomi Kondang yang dikenal vocal, Ichsanuddin Noorsy dengan blak-blakan mengatakan bahwa rencana holdingisasi BUMN melalui Peraturan Pemerintah (PP) 72 Tahun 2016, tidak kurang hanya sebagai modus akal-akalan untuk ‘menggarong’ perusahaan plat merah. Dia memprediksi bahwa dengan holding akan meningkatkan nilai aset untuk dijadikan jaminan utang bagi pemerintah. Cara ini merupakan jalan praktis mendapatkan sumber dana untuk merealisasi proyek infrastruktur.
“Artinya pemerintah ingin mendapatkan dana tanpa melakukan apa-apa yaitu menjadikan BUMN sebagai jaminan,” katanya kepada awak media di Jakarta, belum lama ini. Kemudian dia mengingatkan bahwa kita tak boleh lupa akan kultur penyelenggara BUMN Indonesia yang menjadikan perusahaan plat merah sebagai sapi perah belaka.
Karenanya dengan kultur yang demikian serta dijadikannya BUMN sebagai jaminan hutang, tentunya sangat terlihat dengan kasat mata, jelas bahwa holding merupakan suatu skenario alias akal-akalan untuk melakukan kooptasi terhadap BUMN.
Menurut Ichsanuddin lagi, selama holding BUMN dengan kultur seperti di Indonesia dari rezim dahulu hingga saat ini, yang ada kebijakan tadi hanya memperkuat kooptasi perusahaan-perusahaan asing terhadap BUMN. Bisa jadi, holding hanya sebagai cara memberikan kooptasi BUMN kepada perusahaan asing, maka tujuannya holding adalah hunky-punky, kata dia lagi dengan semangat. Masyarakat pasti tahu, apa arti ungkapan “hunky-punky” itu! (Odjie)***

Comments

Popular posts from this blog

H. MUKRONI FAHMI JABAT CAMAT PAMULANG KOTA TANGSEL YANG BARU

London Love Story 2, Ending Kisah Cinta Caramel

Diantara Beberapa Artis Minang Lagi Naik Daun Ratu Sikumbang dan Rayola